... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. ...

... Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...

... BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU ...

... sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Objek Vital dan Fasilitas Publik; Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

... untuk mernbiayai penyelenggaraan pemerintahan, I PERATURAN BUPATI FLORES TIMVR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6. ...

... dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Serita Negara ...

... sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana ...

... . (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (6) Dalam ...

... dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. ...

... Nomor 5717); f bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6} Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber ...

... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018; BUPATI FLORES TIMUR, DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018 TENTANG PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 BUPATI ...

... Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak jDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan jBelanja ...

... XABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2020 ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA | j r BUPATI PIDIE JAYA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan � Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ...

... Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah I diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan ketentuan .� batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksuii dalam I Pasal 199 dan 200 ditetapkan ...

... Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 jtentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

... Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 4); 11. ...

... Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 33); MEMUTUSKAN ...

... Kota Pagar Alam | dan Walikota Pagar Alam Memutuskan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINASDINAS ...

... KOTA PAGAR ALAM Pasat I Bebsrapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas sebacaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada bagian keemo»at struktur organisasi pasal 38 diubah ...

... Arp bag" HR WALIKOTA PAGAR ALAM PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR O/ TAHUN 2013 TENTANG te PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN ...

... Nomior 2 Tahun 2010 perlu dilaksanakan perubahan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 19541 Nomor 169 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Noror 3890), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan ...

... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2013 4 WALIKOTA PAGAR ALAM hy — po — | 1 IDA FITRIATI BASJUNI DIUNDANGKAN : Di PAGAR ALAM PADA TANGGAL : 4 guxi 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM Naa SAFRUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ...

... 2013 NOMOR Ol SERI D ...

... Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100); 7. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara ...

... Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); MEMUTUSKAN ...

... - 1 - BUPATI KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...

... KUTAI BARAT, Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan ...

... Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. ...

... - 4 - Perbup-Kubar/180/2020 dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain; c. ...

... Pasal 3 Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. ...

... Pasal 4 Percepatan, pencegahan dan Penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga, dan masyarakat melalui: a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); b. ...

... 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah ...

... PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, ...

... ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 4. ...

... 8 bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran ...

... Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ...

... MUNAWAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007 NOMOR 3 ...

... Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan ...

... dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...

... Menimbang Mengingat BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR: 01 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN ...

... Bahwa pasal 187 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti ...

... sebelumnya untuk menbiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD: b. ...

... Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 5, 4 ...

... Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 2004 tentang Pemeriksaan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repub! ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan i . ...

... Perc;lturan Pemerintah Nomor T~hun 79 Tahun 2005 tentang Pedoman I • Pembinaan dan Pen'gawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. ...

... Mewujudkan k~pastian hukum tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan se\uruh pihak yanQ terkait dengain penyelenggaraan' pelayanan publik di I . . Provinsi Gorontalo. I b. ...

... Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan/atau APBN dan badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atpu seluruhnya ...

... Pengadaan dan penyaluranbarang publik :yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya , I bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, ...

... dan kewajiban publik dalam mendapatkan pelayanan publik dalam suatu peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbanga~ sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf C, perlu membentuk Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun, 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (l~mbaran Negarai Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lernbaran Negara [Republik Indo~esia Nomor 3041), sebagaimana telah ...

... diubah dengan Undang:-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan i . 1 atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, I ...

... dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ...

... , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ...

... , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah ...

... diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ...

... , Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3688): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang ...

... Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara ...

... Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. 4. 6. 7. 8. ...