Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2018

PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

... -2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52161;, Undang-undang Nomor 23 Tahun ...

... Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor s6791; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

Hal. 2, File: Peraturan-Daerah-No-1-2019_1.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O00 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali ...

... dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3e66); -l BUPATI MOROWALI, ...

Hal. 1, File: Peraturan-Daerah-No-1-2019_1.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR I TAHUN 2018 TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING UMUM Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat ...

... mereka masuk, tetapi juga selanna mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. ...

... Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasa-l 5 Cukup jelas. ...

Hal. 9, File: Peraturan-Daerah-No-1-2019_1.pdf

Download :
Peraturan-Daerah-No-1-2019_1.pdf

Abstrak

pemantauan orang asing

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.001, TLD NO.0241

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik,persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wllayah Morowali perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan; bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemantauan orang asing dan Organisasi masyarakat asing meliputi: Diplomat/tamu vip asing; Tenaga ahliI pakar I akademisi/ konsultan asing; c. Wartawan dan shooting hlm asing; Peneliti asing; Artis asing; Rohaniawan asing; Organisasi masyarakat asing; dan Tenaga kerja asing.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.
8 halaman; Penjelasan 2 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 1 Tahun 2011

Reribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132); 5. ...

... Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; ...

Hal. 2, File: perda_180.pdf

... Pasal 11 ayat (1) ayat (2) ayat (3) : : : Cukup jelas. Cukup jelas. ...

... Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan ...

... Yang dimaksud dengan hari-hari tertentu antara lain Hari Jadi Kota Surabaya dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Cukup jelas. ...

Hal. 16, File: perda_180.pdf

... Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 2/C); 19. ...

... Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E); 20. ...

... diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12). ...

Hal. 3, File: perda_180.pdf

Download :
perda_180.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019

Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Urr: um (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2019.pdf

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2019.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR .{ Diundangkan di Rembang pada tanggal ;;... jCltnu.o.~ zo l9 SEKRETARIS DAERAH ~NREMBANG, SUBAKTI BUPATI REMBANG, Ditetapkan di Rembang pada tanggal ;J ...

... . cJcwi-uc.t~ oU) L~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. ...

Hal. 5, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2019.pdf

Download :
PERBUP NO. 1 TAHUN 2019.pdf
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019 _ LAMPIRAN.pdf

Abstrak

standar - harga satuan konstruksi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 perlu menyust.n standar analisa harga pekerjaan bidang cipta karya; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 T'ahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar analisa harga satuan yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
74 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2016

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. ...

... Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana ...

Hal. 2, File: 6001PERGUBNO1.pdf

... : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

Hal. 1, File: 6001PERGUBNO1.pdf

... - 16– LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : 1 TAHUN 2016 TANGGAL : 7 JANUARI 2016 Bottom of Form Lembar ke: Kode No : Nomor ...

... : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS NOMOR : 1. ...

... Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang perintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No.6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. ...

Hal. 16, File: 6001PERGUBNO1.pdf

Download :
6001PERGUBNO1.pdf

Abstrak

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI - PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2016/NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

ABSTRAK:

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016, maka Pergub Jambi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 77 Tahun 2015; Perda No. 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 15 Tahun 2013.
Pergub ini mengatur mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, meliputi: Ruang Lingkup dan Prinsip Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub Jambi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, CPNS, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Jambi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Standar besaran biaya perjalanan dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
14 hlm.; Lampiran I s.d. IX 10 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019

PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR KURANG MAMPU

Pendidikan Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35290 ); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 8. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1_2019 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Kurang Mampu.pdf

... Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); ...

... kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN ...

Hal. 1, File: Perbup No. 1_2019 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Kurang Mampu.pdf

... 5 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. ...

... Pembina Tk I NIP. 19690507 198903 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 5 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekda Asisten Ka.Dishub Kabag. Hukum ...

Hal. 5, File: Perbup No. 1_2019 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Kurang Mampu.pdf

Abstrak

TRANSPORTASI - PENDIDIKAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD NOMOR 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR KURANG MAMPU

ABSTRAK:

bahwa pelajar merupakan calon kader pemimpin masa depan, oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitasi dalam menempuh proses belajar menuntut ilmu khususnya perhatian pemerintah terhadap sarana moda transportasi baik pada waktu berangkat sekolah maupun waktu pulang sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Kurang Mampu, dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 75).
KETENTUAN UMUM; TUJUAN; WILAYAH PENYEDIAAN; WAKTU PENYEDIAAN; TATA CARA PENYEDIAAN; TATA CARA PEMBAYARAN; FASILITAS PENDUKUNG; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
5 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 1 Tahun 2015

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

Hal. 2, File: Perda Bombana No. 1 tahun 2015.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Hal. 1, File: Perda Bombana No. 1 tahun 2015.pdf

... Pasal 69 (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah. (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah. (3) Tarnbahan lembaran ...

Hal. 25, File: Perda Bombana No. 1 tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Bombana No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
Pasal 58 ayat (1), Pasal 75, serta Pasal 76 Dihapus

Download :
Perda Bombana No. 1 tahun 2015.pdf

Abstrak

PRODUK HUKUM DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2015/ NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

Untuk menjamin suatu produk hukum daerah dapat berlaku efektif di masyarakat, diperlukan suatu mekanisme, metude yang baku, dan standar yang mengikat bagi lembaga penyelenggara Pemerintah Daerah; Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Pasal 18 ayat 6 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 29 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Perpres No 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan dan Asas; 3. Produk Hukum Daerah; 4. Perencanaan; 5. Penyusunan Produk Hukum Bersifat Pengaturan; 6. Penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan; 7. Penetapan, Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, Dan Autentifikasi; 8. Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Daerah; 9. Penyebarluasan; 10. Partisipasi Masyarakat; 11. Ketentuan Lain-lain; 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2015.
Pada saat perda ini berlaku, Perbub No 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
40 Halaman

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1980

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

APBN

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 Pasal 5 Selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1980/1981 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan ...

... Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. ...

Hal. 4, File: UU Nomor 1 Tahun 1980.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 4. ...

... Indische Comptabiliteitswet (S. 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 1968 Nomor 53); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1980 ...

Hal. 2, File: UU Nomor 1 Tahun 1980.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1980/1981 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...

... INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Undang-undang; b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun ...

... Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. ...

Hal. 1, File: UU Nomor 1 Tahun 1980.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2020

Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pelaksanaan APBD TA 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1 Tahun 2020.pdf

... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Hal. 1, File: Perbup No. 1 Tahun 2020.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR : I TAHUN 2020 TANGGAL : (:, JANUARI 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ...

... ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2020 • • BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 SATUAN KERJA BESARAN UANG KODE PERSEDIAAN 1.01 1.01.01 Dinas Pendidikan 28.000.000,00 ...

... 1.02 1.02.01 Dinas Kesehatan 26.000.000,00 1.02 1.02.02 UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ratatotok 1.000.000,00 Kecamatan Ratatotok 1.02 1.02.03 UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Basaan 1.000.000,00 Kecamatan ...

Hal. 6, File: Perbup No. 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Perbup No. 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PERATURAN-BUPATI-(PERBUP)-TENTANG-PENETAPAN-BESARAN-UANG-PERSEDIAAN-PERANGKAT-DAERAH-DAN-BATAS-GANTI-UANG-PERSEDIAAN-DAN-TAMBAHAN-UANG-PERSEDIAAN-PADA-PELAKSANAAN-APBD-TA-2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Nomor 648 Tahun 2020

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pelaksanaan APBD TA 2020

ABSTRAK:

Pasal 201 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 9 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 9 Tahun 2019; Perbup Nomor 54 Tahun 2019
Bab I Ketentuan Umum; Bab 2 Besaran Uang Persediaan dan Mekanisme Pencairan; Bab 3 Batas Ganti Uang Persediaan; Bab 4 Batas Pengajuan Tambah Uang Persediaan; Bab 5 Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
V Bab, 6 Pasal 5 halaman), 1 Lampiran 3 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2018

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terak11i.r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaa.n Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik IndQne,su. Tuhun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemb:uan Negara Republik Indonesia Nomor 45781; 11. ...

... Peraturan Menteri Odam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaf.! ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu No 1 Tahun 2018.pdf

... Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemoomn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4355); 4. ...

... 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim.ana rehih diubah bebera.pakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu No 1 Tahun 2018.pdf

... -- BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAJ\f PUNG PERATURi\N BUPATI PRINGSF.WU NOMOR O 1 TAHUN 2018 'TENTANG I SALINAN I lMPLt;MJ£NTASI TRANSAKSI NON TIJNAI DI LINOKUNG-AN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU Menirnbang ...

... 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Eda.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 910 / 1866/ SJ tanggal 17 April 201 7 ten1ang Imp1ementasi Transaksi 1'on Tuna.i ...

... T'.A h ; b. bahwa sesuai a.r1gki:t 5 Su.rat Edaran Menteri Da1am Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tanggal 17 April 2017 tenta.ng lmplementasi Transaksi Non Tonai pad.a Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; maka ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu No 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu No 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

implementasi transaksi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

ABSTRAK:

peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tanggal 17 april 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara 5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimabangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 6. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung 7. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 8. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 9. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah 10. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 11. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 12. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah 13. instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 14. peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah 16. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
peraturan bupati ini memutuskan tentang implementasi transaksi non tunai di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor85, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4654); Mengingat Tim Kode Etik,dipandang ...

... INDONESIA, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

... NOMOR 1TAHUN 2013 ...

Hal. 1, File: 2013_Peraturan_BPK_01-.pdf

... Anggota 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon I, 2 (dua) arang dari unsur Akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur Profesi. 2. ...

... Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall 8eberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa ...

... Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50) diubah sebagai berikut: PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 ...

Hal. 2, File: 2013_Peraturan_BPK_01-.pdf

... 3 ¥ Nizam Burhanuddin Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pernbinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, AMIRSYAMSYUDIN LEMBARAN ...

... NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN2013NOMOR189 ttd Diundangkan di Jakarta Padatanggal 29November 2013 MENTERIHUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, HADIPOERNOMO ttd BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK ...

... Anggota 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon II, 2 (dua) orang dari unsur Akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur Profesi. ...

Hal. 3, File: 2013_Peraturan_BPK_01-.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BPK No. 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa

Mengubah :

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
2013_Peraturan_BPK_01-.pdf

Abstrak

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - KODE ETIK

2013

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1, LN 2013 (189) : 3 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas Majelis Kehormatan Kode Etik (Majelis Kehormatan) dan Tim Kode Etik, dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan Majelis kehormatan dan Tim Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011, yaitu Pasal 3 dan Pasal 11. Majelis Kehormatan beranggotan 5 orang yang terdiri dari 2 orang Anggota BPK, 2 orang dari unsur akademi, dan 1 orang dari unsur profesi.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.