Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,025 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2012

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepadc Daerah (Lembaran Negara Republik lndone$1a Tahun 2005 Nomo< 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Repubtik !ndonesia Nomor 4587); 26. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kerurahan {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588}; 27. ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2012 - PENJABARAN APBD TA 2012.pdf

... Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); 17. ...

... ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); - ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2012 - PENJABARAN APBD TA 2012.pdf

... Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberlan dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retrlbusl Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nom0< 71 Tahun 2010 rentang S!andar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republc'< Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 40. ...

... Peraturan Pemerlntah Nom0< 30 Tahun 2011 tentang PinJaman Daerah (Lembaran Negara ReP'Jblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0

Hal. 5, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2012 - PENJABARAN APBD TA 2012.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bekasi No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
PERBUP Kab. Bekasi No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2012 - PENJABARAN APBD TA 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa,Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa,Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Desa

APBD Desa

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD

Download :
Perbup No 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI apbd

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2018/No.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa,Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa,Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Desa

ABSTRAK:

Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2016.
UU No 14 Th 1950 telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU NO 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 43 Th 2014; PP No 60 Th 2014; Permendagri No 113 Th 2014; Permendes No 5 th 2015; Perda Kab Tangerang No 01 Th 2008; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Alokasi Dana Desa; 3. Dana Bagi Hasil; 4. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa; 5. Pengelolaan ADD, DBH dan Bantuan Keuangan; 6. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
40 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021

Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... 2019 ten tang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan badan Pemeriksa Keuangan; Peraturan Menteri ...

... 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor ...

... 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07 /2020 Tahun 2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...

Hal. 2, File: Perbup no 1 tahun 2021_ok.pdf

... . '-'' ""' .. "' Mengingat : 1 • ~enimbang a. . jil : bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan ...

... Daerah; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 4 700 Tahun 2020 ten tang Tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan ...

... Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemer y-------P-A RA F_K_O_O:-R:-D:-I-N-9=w. ...

Hal. 1, File: Perbup no 1 tahun 2021_ok.pdf

... I Besaran TPP No Jabatan I Maksimal/Tahun , 11 Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Rp 103.251.480 . 12 Kepala Bagian Tata Usaha . ...

... (r Jabatan Besaran TPP Maksimal/Tahun 1 Keoala Dinas Ro 13.024.800 I 2 Sekretaris ,.. - . -- ·•·•. • , .. _, •,." ·:.cot.\,~ ,r~u ... ., Ro 10.612.800 I ~ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ! .,. ! ...

... Kepala Seksi Penzelolaan Kornunfkasi Pu blik Kepala Seksi PIP Keoala Seksi Lavanan Kehumasan SI Keoala Bidana Penvelenzaaraan E-Government 4j 31 Kepala Bidang Pengelolaan Infonnasi dan Komunikasi Publik 2 ...

Hal. 37, File: Perbup no 1 tahun 2021_ok.pdf

Download :
Perbup no 1 tahun 2021_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 01 Tahun 2020

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana:a:n Undang-Undang Nomor 6-Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2091); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1037). -2- ...

Hal. 2, File: PERBUP LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

... Undang-Undang Nomor6Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah ...

... Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Re:pu.b.l.ik;1Indonesia Nomor5679); I_j ~\ ~J bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan ...

Hal. 1, File: PERBUP LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

... l/ll/lll J~ I{n\)ll\:lIukum J(_ KlIdh/Kllba~ Pengo1ah I~o< BERlTADAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUN2019NOMOR1 ROHMANFARLY SEKRETARISDAERAH KABUPATENLOMBOKTIMUR, ~ DiundangkandiSelong padatanggal6Januari 2020 ...

... SUKIMANAZMY J BUPATJLOMBOKTIMUR,i/' DitetapkandiSelong padatanggal 6Januari 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah ...

Hal. 11, File: PERBUP LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Download :
PERBUP LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

KEWENANGAN-DESA-BERDASARKAN-HAK-USUL-DAN-KEWENANGAN-LOKAL-BERSKALA-DESA-DI-KABUPATEN-LOMBOK-TIMUR

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ten tang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan Lokal berskala Desa; c. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa; d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa; e. Pembiayaan; f. Pungutan Desa; g. Ketentuan Peralihan; dan h. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
-
-
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana ...

... dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... 44 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ...

... Sehubungan dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan administrasi kependudukan yang membutuhkan segala biaya/pungutan yang dilakukan selama ini. maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor ...

... Selain itu, faktor perubahan indeks harga, perkembangan ekonomi daerah dan adanya potensi di Daerah, maka tarif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi ...

Hal. 44, File: Perda Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... 1 BUPATI LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...

... Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011, dihapus; c. ...

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

umum-jasa-retribusi

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2015/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas,nyata, dan bertanggung jawab; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79A Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011, dihapus; bahwa sehubungan dengan perubahan indeks harga dan perkembangan ekonomi daerah dan sehubungan belum diakomodirnya Jenis Retribusi Pelayanan Parkir Biaya Cetak Peta, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Dasar Hukum Peraturan tersebut adalah Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945; UU No. 52 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU no. 23 Tahun 2014; Perda Kab. Lembata No. 3 Tahun 2011
peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan yaitu pada Ketentuan pasal 1 angka 62 sampai dengan angka 74 di hapus, di antara angka 74 dan 75 disisipkan 10 angka, di antara angka 98 dan 99 disisipkan 3 angka; Ketentuan pasal 2 diubah; ketentuan pasal 9 ayat (1) diubah; ketentuan Bab V dan pasal 15 sampai dengan pasal 19 dihapus; di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 bab dan 10 Pasal; Ketentuan pasal 24 diubah; Ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf e angka 1 diubah, di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 huruf; di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 bab dan di antara pasal 29 dan pasal 30 disisipkan 4 pasal; Ketentuan pasal 40 diubah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2015.
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
43 halaman; 1 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2013

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstlm Infonnasl Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran ...

Hal. 2, File: Mamuju_Perda No 1 Th 2013.pdf

... ayat (2) huruf j, juncto, pasal 180 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur PBB-P2 dalam suatu Peraturan Daerah; b. bahwa untuk dapat melaksanakan ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia e oe —-—. e ...

Hal. 1, File: Mamuju_Perda No 1 Th 2013.pdf

... Peraturan Pemerlntah Nomor 91 Tahun 2010- tentang Jenls Pajak Daerah yang dlpungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2010 ...

... Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKilAN RAKYAT DAERAH ICABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ...

... Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ...

Hal. 3, File: Mamuju_Perda No 1 Th 2013.pdf

Download :
Mamuju_Perda No 1 Th 2013.pdf

Abstrak

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.52

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menerima pengallhan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan Khusus pada Sektor Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2) dan Pemenntah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 77, juncto pasal 2 ayat (2) huruf j, juncto, pasal 180 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur PBB-P2 dalam suatu Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TIngkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209}; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah PenggantiUndang-UndangNomor 5 Tahun 2008 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1985 tentang Pajak Buml dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan LembaranNegara Nomor 3987); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 13. Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi KeuanganDaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan. Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendlri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
1. NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 2. DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PBB-P2 3.PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PBB-P2 4.PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2013.
30 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor ...

... Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II 2 Mengingat ...

Hal. 5, File: PERDA Kabupaten Lombok Timur No 1 Tahun 2018.pdf

... Pemeriksaan Kes.Umum RawatJalan 5.000,- 2. Pemeriksaan Kesehatan /Keterangan Sehat 10.000,- 3. Pemeriksaan Kesehatan caton/ Jemaah Haji 75.000,- 4. Pemeriksaan untuk keterangan kematian 50.000,- 5. ...

... Visumetrepertum karban hidup/ pemeriksaan luar 20.000,- 1.PELAYANAN PENGOBATAN UM1JM TARIFRETRIBUSIPELAYANANKESEHATAN LAMPlRANI PERATURANDAERAH KABUPATENLOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ...

... KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSIGOLONGANJASAUMUM 8 ...

Hal. 12, File: PERDA Kabupaten Lombok Timur No 1 Tahun 2018.pdf

... yang terkait dengan tata cara penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling tinggi sebesar 2%(dua persen) dari nilaijual obyekpajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak ...

... , pelayanan tera dan tera ulang belum seluruhnya terakomodir dalam dalam Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor1Tahun ...

... Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;BUPATILOMBOKTIMUR, DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURAN DAERAHKABUPATEN LOMBOKTIMUR NOMOR1 TAHUN2018 TENTANG ...

Hal. 3, File: PERDA Kabupaten Lombok Timur No 1 Tahun 2018.pdf

Download :
PERDA Kabupaten Lombok Timur No 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-11-TAHUN-2010-TENTANG-RETRIBUSI-GOLONGAN-JASA-UMUM

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Bagian Hukum Kab. Lombok Timur

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

ABSTRAK:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terkait dengan tata cara penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka perlu di atur formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Beberapa Komponen retribusi golongan jasa umum, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan tera dan tera ulang belum seluruhnya terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, sebagaimana telah di ubah.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) UU Nomor 69 Tahun 1958 UU Nomor 28 Tahun 2009 UU Nomor 23 Tahun 2014 PP Nomor 52 Tahun 2000 PP Nomor 53 Tahun 2000 Perda Nomor 11 Tahun 2010
Tingkat penggunaan jasa retribusi jasa umum diukur berdasarkan ketentuan : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan atas kualitas dan kuantitas pemeriksaan dan pengobatan sebagai alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas kesehatan. b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan berupa pengangkutan sampah sampai pada pembuangan sementara dan dari pembuangan sementara sampai pada pembuangan akhir c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di ukur berdasarkan penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat melakukan parkir. d. Retribusi pelayanan pasar di ukur berdasarkan kualitas dan kuantitas luas tempat sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraaan fasilitas pasar e. Retribusi pengujian kenderaan bermotor diukur berdasarkan pelayanan pengujian laik jalan sebagai dasar pengenaan beban biaya yang dipikul untuk pelayanan pengujian. f. Retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembuatan dan percetakan sebagai dasar pengenaan biaya yang dipikul dalama pelayanan pemberian peta g. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus siukur berdasarkan kualitas dan kuantitas pelayanan penyedotan kakus sebagai dasar dalam menentukan biaya yang dipikul dalama pelayanan penyedotan kakus h. Retribusi pelayanan pendidikan diukur berdasarkan jenis dan lamanya pelayanan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan sebagai dasar dalam pengenaan biaya yang dipikul dalam pelaksanaa pendidikan/pelatihan. i. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Perda Kab. Lombok Timur Nomor 10 Tahun 1998 Perda Kab. Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2000 perda Kab. Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2000 Perda Kab. Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2000 Perda Kab. Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2004 Perda Kab. Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2004 Perda Kab. Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2006
-
35

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Pengendalian Kebakaran Lahan

Kehutanan dan Perkebunan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15 ...

Hal. 3, File: Perda Prov Kalteng Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 3. ...

... Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); SALINAN jdih.kalteng.go.id ...

Hal. 1, File: Perda Prov Kalteng Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.pdf

... - 2 - 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: Perda Prov Kalteng Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Prov. Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Atau Lahan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Abstrak

kehutanan dan perkebunan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Kebakaran Lahan

ABSTRAK:

bahwa kebakaran lahan telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian yang besar secara ekologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam upaya memelihara dan menjamin kelestarian lahan, perlu dilakukan pengendalian kebakaran lahan secara terencana, terpadu dan komprehensif. Lampiran huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, merupakan kewenangan pemerintah provinsi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016
Ruang lingkup pengaturan pengendalian Kebakaran Lahan meliputi: a. Pencegahan; b. Pemadaman Kebakaran Lahan; c. Penanganan Pasca Kebakaran Lahan; d. Pemberdayaan Masyarakat; e. Koordinasi dan Kerjasama; f. Sistem Informasi dan Komunikasi; g. Pemantauan; h. Pelaporan; i. Pembinaan dan Pengawasan; j. Sanksi Administrasi; k. Pendanaan; dan l. Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2003

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3692); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran ...

Hal. 2, File: perda tanjabtim no 1 th 2003.pdf

... Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonorni Daerah Nomor 903/2375/SJ tanggal 17 Nopember 2000, perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ; ...

... 2. ...

... Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2003 Tanggal 07 Januari 2003 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan ...

Hal. 3, File: perda tanjabtim no 1 th 2003.pdf

... PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ...

... 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 2. ...

Hal. 1, File: perda tanjabtim no 1 th 2003.pdf

Download :
perda tanjabtim no 1 th 2003.pdf

Abstrak

APBD

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2003/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

ABSTRAK:

Bahwa Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 21 Tahun 1997; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Perdamengri No. 2 Tahun 1994; Kepmendagri No. 94 Tahun 1984; Kepmendagri No. 903-1316 tanggal 18 september 1985; Kepmendagri No. 51 Tahun 1985; Kepmendagri No. 903-379 tanggal 11 April 1987; Kepmendagri No. 110 Tahun 1998
Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2003.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
4 hlmn

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berkala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 25. ...

... Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan ...

Hal. 5, File: SLN PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); ...

... Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 ten tang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 18. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 22. ...

Hal. 4, File: SLN PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

... Peraturan ... ~~ 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi ...

... Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 12. ...

Hal. 3, File: SLN PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

Download :
SLN PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.