Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Cirebon

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 2 ...

Hal. 2, File: 2016 01 PERBUP PERUBAHAN KEGIATA ATAS PERBUP NO 96 2015 TENTANG PILWU.pdf

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.l; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42); 13. ...

... dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 113 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon ...

Hal. 3, File: 2016 01 PERBUP PERUBAHAN KEGIATA ATAS PERBUP NO 96 2015 TENTANG PILWU.pdf

... BER1TA DAERAH KABUPATEN CIREBON m ' : NOMOR 1 TAHUN 2016 SERI E. 1 PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN ...

... aspirasi yang muncul dan berkembang di masyarakat desa, maka Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan ...

... Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 1 ...

Hal. 1, File: 2016 01 PERBUP PERUBAHAN KEGIATA ATAS PERBUP NO 96 2015 TENTANG PILWU.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...

Hal. 2, File: Salinan_2022_PERDA_KAB__BOYOLALI_01.pdf

... tSALINAN BUPATI BOYOLALI PROVINSl JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang BUPATI BOYOLALI ...

... 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang ...

... Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten ...

Hal. 1, File: Salinan_2022_PERDA_KAB__BOYOLALI_01.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR t TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. ...

... Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (UU Cipta Kerja) telah memberikan dampak hukum barn khususnya dalam Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. ...

... Di mana UU Cipta Keija telah mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ...

Hal. 17, File: Salinan_2022_PERDA_KAB__BOYOLALI_01.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Download :
Salinan_2022_PERDA_KAB__BOYOLALI_01.pdf

Abstrak

retribusi persetujuan bangunan gedung

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dengan memberikan jaminan ketertiban, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keadilan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, perlu peningkatan pelayanan pemerintah daerah untuk mendorong, memberdayakan, meningkatkan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung; bahwa dibutuhkan pelayanan retribusi persetujuan bangunan gedung kepada masyarakat serta penetapan tarif retribusi persetujuan bangunan gedung yang sesuai dengan kebutuhan daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, Subjek dan Golongan Bab III Kewenangan Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Bab VI Struktur dan Besaran Tarif Bab VII Pemungutan Retribusi PBG Bab VIII Kadaluwarsa Penagihan Bab IX Pemeriksaan Bab X Insentif Pemungutan Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2019 dicabut.
36 hlm

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 6. ...

... Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang ...

Hal. 2, File: PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

... - 1 - PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); ...

Hal. 1, File: PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

... - 18 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2019 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 75 ...

Hal. 18, File: PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Download :
PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

APBD Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 13 ...

... Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 14. ...

... Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 30); 20. ...

Hal. 3, File: Perbup Kab. Jeneponto No. 1 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.pdf

... 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. ...

... Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita ...

Hal. 2, File: Perbup Kab. Jeneponto No. 1 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.pdf

... YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan ...

... Indonesia Nomor 1822); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ...

Hal. 1, File: Perbup Kab. Jeneponto No. 1 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2021/NO. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 taentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 530); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 286); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 305); 18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 20); 19. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 30); 20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 49).
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa; b. Prinsip penyusunan APB Desa; c. Kebijakan penyusunan APB Desa; d. Teknis penyusunan APBDesa; dan e. Hal khusus lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020
18

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge101aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pe1ayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ...

Hal. 3, File: No 1 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Perda No 15 thn 2010 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,); 19. ...

Hal. 4, File: No 1 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Perda No 15 thn 2010 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.pdf

... 2 2. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

Hal. 2, File: No 1 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Perda No 15 thn 2010 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Majalengka No. 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 7. ...

... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

Hal. 3, File: Perda_Nomor_1_Tahun_2022_Tentang_RTRW.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...

Hal. 2, File: Perda_Nomor_1_Tahun_2022_Tentang_RTRW.pdf

... 4 BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

Hal. 4, File: Perda_Nomor_1_Tahun_2022_Tentang_RTRW.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Download :
Perda_Nomor_1_Tahun_2022_Tentang_RTRW.pdf

Abstrak

rencana tata ruang

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042

ABSTRAK:

bahwa ruang wilayah Kabupaten Kudus yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan penataan ruang wilayah di Kabupaten Kudus dan melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032; bahwa guna efektivitas dan optimalisasi pengelolaan penataan ruang wilayah di Kabupaten Kudus, penyesuaian terhadap kebijakan tingkat nasional dan provinsi, serta upaya penyelesaian permasalahan yang muncul akibat implementasi kebijakan penataan ruang, perlu meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032; bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan hasil rekomendasi berupa rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau tata ruang yang ada perlu direvisi; bahwa berdasarkan hasil kajian peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, perubahan kebijakan di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta dinamika pembangunan di daerah yang memerlukan revisi rencana tata ruang wilayah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bab V Kawasan Strategis Kabupaten Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Bab VII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Bab VIII Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Bab IX Kelembagaan Bab X Ketentuan Lain-Lain Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 dicabut.
131 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 1 Tahun 2013

Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... -2- 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...

Hal. 2, File: 01-perda (belum ttd).pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); ...

Hal. 1, File: 01-perda (belum ttd).pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 13. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19 ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 2. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 3. ...

Hal. 3, File: 01-perda (belum ttd).pdf

Download :
01-perda (belum ttd).pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;Desa

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 42 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.
Peratuan Daerah ini Mengatur Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan tujuan;Jenis Laporan Pertanggungjawaban;LPPD Kepala Desa;LKPJ Kepala Desa;Informasi LPPD;Pelaporan administrasi Keuangan Badan Perwakilan Desa;Pembinaan dan Pengawasan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
33 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2017

Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...

Hal. 1, File: Perbup Sleman No. 1 Tahun 2017 ttg Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.pdf

... Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah ...

... Istimewa Yogyakarta Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. ...

Hal. 2, File: Perbup Sleman No. 1 Tahun 2017 ttg Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.pdf

... Bagian Kedua Pengawasan Pasal 41 (1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan/peternakan rakyat dilaksanakan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. (2) Pengawasan internal ...

... BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 40) dicabut ...

... Pasal 44 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 18, File: Perbup Sleman No. 1 Tahun 2017 ttg Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan

Abstrak

PETERNAKAN – DAFTAR - PERIZINAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, perlu dilakukan upaya pengendalian, pembinaan, dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002.
Materi Pokok: Salah satu tujuan tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum ketika melakukan usaha budidaya peternakan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan
Jumlah Halaman: 19 HLM; -

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018

Penataan Tata Laksana (Business Process) Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085); 10. ...

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985); 11. ...

... Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENATAAN ...

Hal. 3, File: Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 6. ...

... Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; ...

Hal. 2, File: Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... - 7 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN TATA LAKSANA (BUSINESS PROCESS) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL Proses bisnis adalah ...

... Kasubbag Org : Dinas 2. Kabag Ortala : . . . 3. Karo Kepeg & Org : . . . 4. Dir Hukum : . . . 5. Deputi Hukker : . . . 6. Sestama : . . . ...

Hal. 7, File: Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 1 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. ...

... Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 teritang Pajak Dae rah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Menetapkan ...

Hal. 2, File: PERDA 1 TAHUN 2016.pdf

... 2. ...

... Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ...

... 7 TAHUN 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAERAH TENT ANG NO MOR 1 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVTNSI BALI ...

Hal. 1, File: PERDA 1 TAHUN 2016.pdf

... . - Yang dimaksud dengan "suami/istri" adalah hubungan suami/istri yang sah ses uai dengan Peraturan Perundang-undangan. PasalI Pasal7 Ayat(l) Cukup .Jelas Ayat (2) II. ...

... PASAL DEMI PASAL Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diharapkan dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas ...

... UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TENT ANG NOMOR 7 TAHUN 2010 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ...

Hal. 8, File: PERDA 1 TAHUN 2016.pdf

Download :
PERDA 1 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

TENTANG-PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMOR -7-TAHUN-2010-TENTANG-BEA-PEROLEHAN-HAK-ATAS-TANAH-DAN-BANGUNAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka membanlu meringankan beban masyarakat dalam hal perolchan hak karcna waris atau hibah wasiat dipandang perlu untuk memberikan larif yang lebih rendah dari tarif Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan sebelumnya; b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan sccaraadil dalam pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Per a t.u ra n Daerah Kota Denpasar tenlang Pcrubahan Atas Pcrat.ura n Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tcntang Bea Pcrolchan Hak Alas Tanah dan Bangunan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; ,2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992,Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,Peraturan Pemerintah Nomor 9 l Tahun 2010
Pasal I Ketentuan Pasal 1, diantara angka 19 dan 20 disisipkan Pasal 7 Ketentuan Pasal 7 diubah Pasal II Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.