Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,001 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 1 Tahun 2010

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 4139); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 4574); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 4575); 19. ...

Hal. 2, File: PERDA KAB. SIMALUNGUN NO. 1 TAHUN 2010.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemba Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 4286); ...

... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ...

Hal. 1, File: PERDA KAB. SIMALUNGUN NO. 1 TAHUN 2010.pdf

... . _ Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD. ...

... Pasal 7 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... ZULKARNAIN DAMANIK Diundangkan di Pamatang Raya pada tanggal 9 7AuAej 200 LE KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2010 NOMOR SERI D NOMOR ...

Hal. 5, File: PERDA KAB. SIMALUNGUN NO. 1 TAHUN 2010.pdf

Download :
PERDA KAB. SIMALUNGUN NO. 1 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2010

HARI JADI KABUPATEN SIGI

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perda 1_2010 hari jadi kabupaten sigi.pdf

... 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR : 1 TAHUN 2010 TENTANG HARI JADI KABUPATEN SIGI I. ...

... PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (2) Hari Jadi Kabupaten Sigi ditetapkan berdasarkan pada saat Presiden Republik Indonesia menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 27 ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi tengah. ...

Hal. 5, File: Perda 1_2010 hari jadi kabupaten sigi.pdf

... Pasal 3 Hari jadi Kabupaten Sigi diperingati setiap tahun, dilakukan dengan upacara yang di ikuti oleh Pejabat-pejabat dan aparat dalam jajaran Pemerintah Daerah, Tokoh-tokoh Masyarakat, Pemuda, Pemuka ...

... Apabila tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini jatuh pada hari libur, maka upacara peringatan hari jadi Kabupaten Sigi dilaksanakan pada hari/tanggal berikutnya. ...

... Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 1 ...

Hal. 6, File: Perda 1_2010 hari jadi kabupaten sigi.pdf

Download :
Perda 1_2010 hari jadi kabupaten sigi.pdf

Abstrak

kabupaten sigi-hari jadi

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HARI JADI KABUPATEN SIGI

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, di Kabupaten Sigi penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengenang dan melestarikan semangat serta nilai-nilai yang terkandung dalam proses perjuangan sampai pada terbentuknya sebuah daerah otonom Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan Hari Jadi, sebagai rasa syukur atas pembentukan sebuah daerah otonom yang mempunyai nilai sejarah dan semangat dalam proses pembentukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hari Jadi Kabupaten Sigi dengan menetapkan batasan istilah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Sigi, dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sigi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2010.
4 Halaman, Penjelasan: 2 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2018

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 8. ...

Hal. 3, File: PerBup-Nomor-1-Tahun-2018-tentang-Pendelegasian-Kewenangan-Penandatanganan-Perizinan-Kepada-Dinas-Penanaman-Modal-dan-Pelayana-Terpadu-Satu-Pintu.pdf

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); tentang (Lembaran ...

Hal. 2, File: PerBup-Nomor-1-Tahun-2018-tentang-Pendelegasian-Kewenangan-Penandatanganan-Perizinan-Kepada-Dinas-Penanaman-Modal-dan-Pelayana-Terpadu-Satu-Pintu.pdf

... BUPATI GOWA PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENT ANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERP ADU SA TU PINTU BAGIAN HUKUM DAN RAK ASASI ...

... MANUSIA KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 ...

Hal. 1, File: PerBup-Nomor-1-Tahun-2018-tentang-Pendelegasian-Kewenangan-Penandatanganan-Perizinan-Kepada-Dinas-Penanaman-Modal-dan-Pelayana-Terpadu-Satu-Pintu.pdf

Abstrak

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dengan adanya pembagian urusan tersebut terjadi pengalihan kewenangan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).
1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 3. Pelimpahan Kewenangan 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22043); ...

Hal. 1, File: perda-no-1-tahun-2020 demak.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 52. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); ...

Hal. 7, File: perda-no-1-tahun-2020 demak.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083); 44. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); ...

Hal. 6, File: perda-no-1-tahun-2020 demak.pdf

Download :
perda-no-1-tahun-2020 demak.pdf

Abstrak

rencana tata ruang wilayah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031

ABSTRAK:

bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Demak sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, penyisipan Pasal 1A, Pasal 1B, dan Pasal 1C, perubahan pada Pasal 2, perubahan pada Pasal 4, perubahan pada Pasal 5 ayat (1), perubahan pada Pasal 6, perubahan pada Pasal 7, penghapusan Pasal 8, perubahan pada Pasal 11, perubahan pada Pasal 12, perubahan pada Pasal 13, penghapusan Pasal 14, perubahan pada Pasal 15, perubahan pada Pasal 16, penyisipan Pasal 16A dab Pasal 16B, perubahan pada Pasal 17, perubahan pada Pasal 18, perubahan pada Pasal 19, perubahan pada Pasal 20, perubahan pada Pasal 21, perubahan pada Pasal 22, perubahan pada Pasal 23, perubahan pada Pasal 24, perubahan pada Pasal 25, perubahan pada Pasal 26, perubahan pada Pasal 27, perubahan pada Pasal 28, perubahan pada Pasal 29, perubahan pada Pasal 30, penyisipan Pasal 33A, perubahan pada Pasal 36, perubahan pada Pasal 37, perubahan pada Pasal 38, perubahan pada Pasal 39, perubahan pada Pasal 40, perubahan pada Pasal 41, penyisipan Pasal 43A, perubahan pada Pasal 44, perubahan pada Pasal 45, penambahan huruf c pada Pasal 46, penyisipan Pasal 52A, perubahan pada Pasal 53, perubahan pada Pasal 54, perubahan pada Pasal 55, perubahan pada Pasal 56, perubahan pada Pasal 57, perubahan pada Pasal 58, perubahan pada Pasal 59, perubahan pada Pasal 60, perubahan pada Pasal 61, penghapusan Pasal 63, perubahan pada Pasal 64, perubahan pada Pasal 65, perubahan pada Pasal 66, perubahan pada Pasal 67 ayat (1) huruf a, perubahan pada Pasal 68, perubahan pada Pasal 69, perubahan pada Pasal 70 ayat (1) huruf b, perubahan pada Pasal 71, penghapusan Pasal 72, perubahan pada Pasal 75, penghapusan Pasal 76, perubahan pada Pasal 77, perubahan pada Pasal 80, perubahan pada Pasal 81, perubahan pada Pasal 83, perubahan pada Pasal 84, penyisipan Pasal 84A, penyisipan Pasal 85A dan Pasal 85B, penyisipan Pasal 87A, perubahan pada Pasal 88, perubahan pada Pasal 94, perubahan pada Pasal 95, penghapusan Pasal 96; perubahan pada Pasal 99, perubahan pada Pasal 100, perubahan pada Pasal 101, perubahan pada Pasal 102, perubahan pada Pasal 105, penghapusan Pasal 106, perubahan pada Pasal 107, perubahan pada Pasal 108, perubahan pada Pasal 110, perubahan pada Judul BAB IX, perubahan pada Pasal 136, perubahan pada Pasal 137.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
134 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1409); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

Hal. 2, File: PERDA 1 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG DESA.pdf

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR \ TAHUN 2022 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922 ...

Hal. 1, File: PERDA 1 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG DESA.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1 TAHUN 2018 ...

... Pasal I Ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1), diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai ...

... Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat ...

Hal. 3, File: PERDA 1 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG DESA.pdf

Abstrak

desa

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa

ABSTRAK:

Sehubungan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa yang mengatur syarat usian calon Kepala Desa tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Muna, sehingga untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Muna, maka ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
Ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14 ...

... tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. ...

... Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146); 16. ...

Hal. 3, File: PERDA NO 1 TAHUN 2021.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TAHUN 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1 TAHUN 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH

Download :
PERDA NO 1 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan tarif pajak penerangan jalan dengan dinamika perkembangan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ketentuan Pasal 32 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah diubah yaitu Objek Pajak Penerangan Jalan adalah Penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Ketentuan Pasal 35 diubah yaitu mengenai tarif pajak penerangan jalan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
7

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2011

Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 17. ...

Hal. 2, File: PERWAL NO.1 THN 2011.pdf

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan ...

Hal. 1, File: PERWAL NO.1 THN 2011.pdf

... LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR : 01 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 JANUARI 2011 PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ...

... Dinas Kesehatan 870.000.000,3. Dinas Bina Marga 500.000.000,4. Dinas Sumber Daya Air dan Drainase 500.000.000,5. Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan 200.000.000,6. ...

Hal. 6, File: PERWAL NO.1 THN 2011.pdf

Download :
PERWAL NO.1 THN 2011.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2011/No.01

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dllaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; bahwa Walikota Banjarmasln selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebljakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, serta agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di llngkungan Pemerintah Kota Banjarmasln dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Besaran Uang Persediaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2011.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014

Tarif Pelayanan Kelas III Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi

Badan Layanan Umum Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 23. ...

Hal. 3, File: TARIF KELAS III BLUD.pdf

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5063); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

Hal. 2, File: TARIF KELAS III BLUD.pdf

... Pasal 18 ayat -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ...

Hal. 1, File: TARIF KELAS III BLUD.pdf

Download :
TARIF KELAS III BLUD.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 01 Tahun 2011

Pajak Hotel

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. ...

Hal. 1, File: 01. 1. pajak hotel - 001.pdf

... Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Hotel dengan Tanda Bunga Melati 2. ...

... Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pajak Pengaturan Usaha Rumah Kos Tahun 2001 Nomor 12 3. ...

... Peraturan Daerah Kota Ternate 1 Nomor Tahun 2005 tentang Pajak Hotel Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 11, File: 01. 1. pajak hotel - 001.pdf

... perundang-undangan. ( Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang ...

... tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 atau kurang dibayar. ...

... Pasal 33 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 ( Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. ...

Hal. 10, File: 01. 1. pajak hotel - 001.pdf

Download :
01. 1. pajak hotel - 001.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 1 TAHUN 2011

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 61

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pajak Hotel.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Terdiri Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Terdiri Dari 38 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2011.
11 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 1 Tahun 2017

Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200); 21. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 22. ...

Hal. 3, File: perda_767.pdf

... SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a. bahwa ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR ...

Hal. 1, File: perda_767.pdf

... 2 3. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); ...

Hal. 2, File: perda_767.pdf

Download :
perda_767.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah,khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (self assesment), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pengaturan tata cara pembayaran pajak melalui penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office yang diterima dari subjek pajak

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
tidak ada
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT