Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,046 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 15. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); • 16. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 18. ...

Hal. 2, File: Perda 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ocr.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Noror 94, Tambahat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460); 18 Peraturan ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia Tahon 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960). 22. ...

Hal. 3, File: Perda 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ocr.pdf

... [ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); S Indann-Hndann ...

Hal. 1, File: Perda 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ocr.pdf

Download :
Perda 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ocr.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1, TLD NO.1, LL KAB. SINTANG: 44 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.8 Tahun 1981, UU No.28 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2005, PP No.30 Tahun 1980, PP No.27 Tahun 1990, PP No.28 Tahun 1990, PP No.29 Tahun 1990, PP No.72 Tahun 1991, PP No.73 Tahun 1991, PP No.38 Tahun 1992, PP No.39 Tahun 1992, PP No.19 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.55 Tahun 2007, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, Perda Sintang No.8 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Masyarakat, Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendididkan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal, Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Asing, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Evaluasi, Akreditasi, Pengawasan, Wajib Belajar, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan Pendidikan, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Peraturan Daerah ini memiliki 39 halaman dan 5 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2018

Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 2. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): Undang-Undang Nomor 23 'Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2018.pdf

... Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan ...

... Iklim Penanaman Modal: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. ...

... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Agam. 2. ...

Hal. 3, File: Perda No 1 Tahun 2018.pdf

... Penanaman Modal Asing. (2) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan ...

... perundang-undangan. (3) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ...

... terbatas, b. membeli saham: dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...

Hal. 22, File: Perda No 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Penanaman modal

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memanfaatkan segala potensi ekonomi yang ada di daerah sehingga menjadi kekuatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai penggerak perekonomian daerah; b. bahwa untuk mewujudkan penanaman modal yang kondusif, diperlukan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di daerah; c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal, perlu pengaturan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Agam
UUD RI 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 45 Tahun 2008; Perpers Nomor 16 Tahun 2012; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017; Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanaman Modal yang berisi tentang ketentuan umum; kewenangan, tanggungjawab, hak, dan kewajiban; perkembangan iklim penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; pengendalian pelaksanaan penanaman modal; data dan sistem informasi penanaman modal; pemanfaatan tanah ulayat dalam penanaman modal; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; pembiayaan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
62 Halaman

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 9. ...

... Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); 10. ...

... Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 ...

Hal. 3, File: permen LHK No. 1 Tahun 2022.pdf

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756 ...

... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum ...

Hal. 4, File: permen LHK No. 1 Tahun 2022.pdf

... - 2 - 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. ...

Hal. 2, File: permen LHK No. 1 Tahun 2022.pdf

Download :
permen LHK No. 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 1 Tahun 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lcrnburan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 22. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuarigan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 25. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Isarat Tahun 2008 Nomor 1 seri D) ; 29. ...

Hal. 4, File: Perda_Kab_Bangka Barat_2009_01.pdf

... beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undan~ Nomor J 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450}) ; ...

Hal. 3, File: Perda_Kab_Bangka Barat_2009_01.pdf

... 2. ...

... Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. ...

... Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10 ...

Hal. 2, File: Perda_Kab_Bangka Barat_2009_01.pdf

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2009_01.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015

Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok Dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 6. ...

Hal. 1, File: PERGUB NO 1 TAHUN 2015.pdf

... Menetapkan 2 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan; 10. ...

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; 12. ...

Hal. 2, File: PERGUB NO 1 TAHUN 2015.pdf

... 3 Pasal3 (1) Pengawasan dan pengendalian atas larangan penyelenggaraan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu. (2) Tim Pengawasan ...

... Pasal6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR ...

Hal. 3, File: PERGUB NO 1 TAHUN 2015.pdf

Download :
PERGUB NO 1 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan-Kesehatan-Perizinan, Pelayanan Publik

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 62001

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok Dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik reklame/produk dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari pengaruh reklame rokok dan produk tembakau, maka perlu perluasan wilayah larangan reklame rokok pada media luar ruang dengen ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012.
PERGUB ini mengatur mengenai larangan bagi penyelenggara reklame menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang di seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2015.
3 hal.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2011

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Administrasi dan Tata Usaha Negara Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Download :
Perda-No.-1-Tahun-2011-ttg-BPHTB.doc

Abstrak

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 5. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 13. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan BPHTB; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
MENGATUR TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
26 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

Kesehatan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); ...

Hal. 1, File: Perbup_Clp_2018_01.pdf

... Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ...

Hal. 2, File: Perbup_Clp_2018_01.pdf

... BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap ...

... (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2016 tentang ...

... Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 9, File: Perbup_Clp_2018_01.pdf

Download :
Perbup_Clp_2018_01.pdf

Abstrak

PEDOMAN-JAMINAN-KESEHATAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap guna mewujudkan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, maka diperlukan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap; maka dipandang perlu adanya pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan Jamkesda; Kerjasama; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
9 hlm

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Asuransi Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 ...

... tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan ...

... REPUBLIK INDONESIA ISALINAN I I I ...

Hal. 1, File: Kemnaker No. 1 Tahun 2016.pdf

... SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 243 WIDODO EKATJAHJANA DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ...

... HANIF DHAKIRI MENTERIKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. dengan ini Menteri Peraturan pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan - 29 - ...

Hal. 29, File: Kemnaker No. 1 Tahun 2016.pdf

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716 ...

... Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5730); 6. ...

Hal. 2, File: Kemnaker No. 1 Tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Diubah dengan :

Permenaker No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Haria Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Mencabut :

Permenakertrans Nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
Permenakertrans Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenakertrans Nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

Download :
Kemnaker No. 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Analisis Standar Belanja Tahun 2021

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. ...

... Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Monogondow Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1 Tahun 2020.pdf

... SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN • NOMOR 1 TAHUN 2020 TENT ANG • Menimbang Mengingat ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW ...

... SELATAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja ...

... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

Hal. 1, File: Perbup No. 1 Tahun 2020.pdf

... • • BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. ...

... Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal b J anu an· 2020 Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 6 Januari 2020 BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 540 ...

Hal. 9, File: Perbup No. 1 Tahun 2020.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021

Download :
Perbup No. 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

ANALISIS-STANDAR-BELANJA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 540

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2021.
1. UU No. 30 Tahun 2008; 2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 3. PP No. 12 Tahun 2019; 4. Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 9 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang muatan analisis standar belanja untuk tahun anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
IV Bab, 8 Pasal (9 Hlm) dan II Lampiran (48 Hlm)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 19.Peraturan Pemerintah ...

... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 22. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

Hal. 4, File: Qanun Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor ): 26.Keputusan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah; 27. ...

... Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1677/2020 tentang Hasil Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021dan Rancangan Peraturan ...

Hal. 5, File: Qanun Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 4028); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. ...

... Peraturan -2 - ...

Hal. 2, File: Qanun Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Download :
Qanun Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

APBD

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No.143/2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan agar Qanun tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentang dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Qanun ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 36 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Keputusan Gubernur No. 903/1677/2020.
Dalam Qanun ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016.