Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,052 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2021

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2010 Nomor 2s, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 16.Peraturan Pemerintah Nomor T7 Tahun 2o1o tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun za]9 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2419 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 20. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 lr(omor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Daiam ...

Hal. 3, File: PerbupKaro001_2021.pdf

... Undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s2341, sebagaimana ...

... 2o2o Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. undang-undang Nomor 2 Tahun zo2o tentang penetapal Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos rentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); 14" Peraturan Pemerintah ...

Hal. 2, File: PerbupKaro001_2021.pdf

... Negara Republik Indonesia Nomor LO92l; 2. ...

... Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa} Nomor 47, Tambahan Lemkraran Negara Republik Indonesia Nomor a286|; 3. undang-undang Nomor 25 Tahun ...

... perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a35si; 5. ...

Hal. 1, File: PerbupKaro001_2021.pdf

Download :
PerbupKaro001_2021.pdf

Abstrak

apbd

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2021/ NO. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Dalam meiaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Drt Nomor 7 rahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; .Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 rahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.30

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
30 Hlmn.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016

Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor199 ...

... dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

Hal. 3, File: perda_1_th_2016.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan ...

Hal. 2, File: perda_1_th_2016.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ...

Hal. 1, File: perda_1_th_2016.pdf

Download :
perda_1_th_2016.pdf

Abstrak

investasi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan investasi; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, bentuk investasi pemerintah provinsi, pengelolaan investasi pemerintah provinsi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2016.
25 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 1 Tahun 2011

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

Pangan, Pertanian dan Peternakan Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... 3 Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. ...

Hal. 3, File: SALINAN PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PUPUK 2011.pdf

... 2 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 9. ...

Hal. 2, File: SALINAN PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PUPUK 2011.pdf

... 1 SALINAN NOMOR 1/E, 2011 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, guna meningkatkan kemampuan petani ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); ...

Hal. 1, File: SALINAN PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PUPUK 2011.pdf

Download :
SALINAN PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PUPUK 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... - 2 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 15. ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018_20180705_0002.pdf

... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4. ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018_20180705_0002.pdf

... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M.DAG/Per/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang; 23. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 25. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E); Dengan ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018_20180705_0002.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018_20180705_0002.pdf

Abstrak

pasar rakyat

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 1 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan pada sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan maka dalam pengendaliannya diperlukan pedoman dalam melakukan upaya penataan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisiona! dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern sebagai pedoman dalam melakukan upaya penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swa!ayan tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem
mengatur mengenai penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan mulai dari perijina sampai dengan penataan ruang

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018.
-
-
27 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2018

PERUBAHAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negaira Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...

... Undsing-Undang Nomor 23 Tahim 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ...

Hal. 1, File: PERDA NO 01 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUP.pdf

... UMUM Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.346089 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, bertentangan ...

... menyatakan bahwa kata "golT dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...

... Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan kata "golT dihapus. ...

Hal. 7, File: PERDA NO 01 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUP.pdf

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahim 2010 tentang Pajak Hiburan; 9. ...

... : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN. ...

Hal. 2, File: PERDA NO 01 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUP.pdf

Download :
PERDA NO 01 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUP.pdf

Abstrak

PAJAK HIBURAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 1/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6089 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g diubah, Ketentuan Pasal 5 huruf i diubah, Pasal 38 dihapus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN
6 halaman dan 1 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2020

Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi dan Dana Operasional, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); Mengingat Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan ...

... JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR ~ .·~ TAHUN 2020 TENT ANG BUPATI CILACAP ...

Hal. 1, File: Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_1_Tahun_2020.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang ...

Hal. 2, File: Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_1_Tahun_2020.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR O 1 FARID MA 'RUF Diundangkan di_ci1acap padatan - Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 2 JAN 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ...

... Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi, dan Dana Operasional ...

... Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 4, File: Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_1_Tahun_2020.pdf

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_1_Tahun_2020.pdf

Abstrak

tunjangan-dprd

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi dan Dana Operasional, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD per masa sidang. Berdasarkan Pasal 9 (3) huruf b dan Pasal 22 ayat (1) Perda Daerah Kabupaten Cilacap No. 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi dan dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiman telah diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler MPR, DPR, DPD dan DPRD.; Perda Kab Cilacap No. 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PErda Kab Cilacap No. 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan transportasi dan dana operasioanal Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup Cilacap No. 8 Tahun 2019 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi dan Dana Operasionak Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008

Penggunaan Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Maret 2008 Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Maret 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd Andi Mattalatta LEMBARAN ...

... NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 45 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd Anwar Nasution ...

Hal. 7, File: 2008_Peraturan_BPK_01.pdf

... PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654). MEMUTUSKAN : ... ...

Hal. 1, File: 2008_Peraturan_BPK_01.pdf

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. ...

... Indonesia Tahun 1945. 2. ...

... Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa pemeriksaan dan terdaftar pada organisasi profesi. 6. ...

Hal. 2, File: 2008_Peraturan_BPK_01.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BPK No. 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Download :
2008_Peraturan_BPK_01.pdf

Abstrak

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2008

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1,

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penggunaan Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK. Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK tersebut meliputi pemeriksa dari lingkungan APIP, akuntan publik pada KAP, dan/atau tenaga ahli.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2008.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2016

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. ...

... Peraturan menteri dalam NegeriNomor56Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan menteri Dalam NegeriNomor57 Tahun 2007 Tentang petunjuk teknis penataan Organisasi perangkat Daerah (berita Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. ...

Hal. 4, File: PERBUP No 1 Th 2016.pdf

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063); 6. ...

... Undang-Undang Nomor Pembentukan peraturan Perundang undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Tahun 2011 tentang 3. ...

... Nomor 10 tentang perubahan atas UndangUndang Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3965); 2. ...

Hal. 3, File: PERBUP No 1 Th 2016.pdf

... Peraturan Bupati Boalemo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo sebagaimana menetapkan Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf ...

... Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas teknis kesehatan dan merupakan penjabaran peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 27 Tahun 2009 Tentang pembentukan ...

... KABUPATEN BOALEMO TENTANG 1 TAHUN 2016 NOMOR PERATURAN BUPATI BOALEMO BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO ...

Hal. 2, File: PERBUP No 1 Th 2016.pdf

Download :
PERBUP No 1 Th 2016.pdf

Abstrak

pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten boalemo

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/NO.546

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas teknis kesehatan dan merupakan penjabaran peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 7 Tahun 2014; Perda Kabupaten Boalemo No. 27 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, UPTD instalasi farmasi dan perbekalan, UPTD laboratorium pengujian kualitas air dan makanan, UPTD panti pemulihan gizi (PPG/TFC), kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pengangkatan, pemberhentian dan eselonering, serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 1 Tahun 2014

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

... 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, ...

Hal. 2, File: LEMDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TTG Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 13. ...

Hal. 3, File: LEMDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TTG Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.pdf

... 1 LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2014 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA ...

... 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan ...

Hal. 1, File: LEMDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TTG Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Banjar No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2021

Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 7); 6. ...

Hal. 2, File: Perbup Kab. Kupang No. 1 Tahun 2021.Pdf

... Kupang Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. ...

Hal. 1, File: Perbup Kab. Kupang No. 1 Tahun 2021.Pdf

... 4 LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR : TAHUN 2021 TANGGAL : RINCIAN BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD DAN INSENTIF RT/RW SEKABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020 A. ...

... KETUA BPD Rp. 450.000,-/Bulan 2. WAKIL KETUA BPD Rp. 400.000,-/Bulan 3. SEKRETARIS BPD Rp. 400.000,-/Bulan 4. ANGGOTA Rp. 350.000,-/Bulan B. INSENTIF RT/RW NO JABATAN JUMLAH 1. ...

... Ketua RT Rp. 200.000,-/Bulan 2. Ketua RW Rp. 150.000,-/Bulan I ...

Hal. 19, File: Perbup Kab. Kupang No. 1 Tahun 2021.Pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kupang No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021

Download :
Perbup Kab. Kupang No. 1 Tahun 2021.Pdf

Abstrak

desa-dana-alokasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2021/ No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No 69 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kab. Kupang No 7 Tahun 2020; Perbup Kupang No 26 Tahun 2018; Perbup Kupang No 65 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pengalokasian; III. Pelaporan dan Evaluasi; IV. Pembinaan dan Pengawasan; V. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
9 halaman; 10 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.