Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,037 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2021

Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Reses, Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... U ndang-undang Nomor 33 T ahun 2007 tentang P em bentukan K abupaten P esaw aran (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 99, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4749); ...

... U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 tentang P em b en tu k an Peraturan P eru n d an g-u n d an gan (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2011 Nomor 82, T am bahan L em baran N egara Republik ...

... n d an g -u n d an g an (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2019 Nomor 183, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ...

Hal. 1, File: 455-Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... 106, T am bahan L em baran N egara Republik Indonesia Nomor 6057); 5. ...

... egara Republik Indonesia T ah u n 2018 Nomor 157); 7. ...

... aran T ahun 2020 Nomor 89); ...

Hal. 2, File: 455-Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... ll.P e r a tu r a n B upati P esaw aran Nomor 73 T ahun 2020 ten tan g P enjabaran A nggaran P en d ap atan d an Belanja D aerah K abupaten P esaw aran T ahun A nggaran 2021 (Berita D aerah K abupaten ...

... Pesaw aran T ah u n 2020 Nomor 451); MEMUTUSKAN : M enetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN ...

... 2 1 . ...

Hal. 3, File: 455-Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Download :
455-Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN RESES, PENETAPAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD, PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Reses, Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD)Kabupaten Pesawaran tanggal Sepuluh September Tahun 2020 perihal penetapan Besaran Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021 dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Reses Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD,Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Anggota DPR Dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021; B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf diatas,perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 62 Tahun 2017, Perda No 6 Tahun 2016, Perda Kab Pesawaran No 1 tahun 2017, Perda Kab Pesawaran No 7 Tahun 2020, Perbup Pesawaran No 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Besasran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Reses, Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawran Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Halaman : 6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2020

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk ...

... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); ...

Hal. 1, File: perbup no 1 th 2020.pdf

... Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ...

... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ...

Hal. 2, File: perbup no 1 th 2020.pdf

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Krui pada tanggal 2 Januari 2020 BUPATI PESISIR BARAT, ttd AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal 2 ...

... LINGGA KUSUMA BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 14341n SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT, EDWIN KASTOLANI B,SH.MP NIP. 19740526 ...

Hal. 8, File: perbup no 1 th 2020.pdf

Download :
perbup no 1 th 2020.pdf

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pesisir Barat

ABSTRAK:

untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat pada Organisasi Perangkat Daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum; berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat melalui pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan anggota jaringan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ...

... Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6 ...

Hal. 2, File: Pergub No. 1 Tahun 2019 ttg Perubahan Pergub 43 Tahun 2018 tentang UPT Dinas Pendidikan.pdf

... Dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-undang ...

Hal. 1, File: Pergub No. 1 Tahun 2019 ttg Perubahan Pergub 43 Tahun 2018 tentang UPT Dinas Pendidikan.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ...

Hal. 8, File: Pergub No. 1 Tahun 2019 ttg Perubahan Pergub 43 Tahun 2018 tentang UPT Dinas Pendidikan.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. Jawa Timur No. 43 Tahun 2018 tentang NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Abstrak

struktur - organisasi

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pengembangan teknis dan keterampilan kejuruan dan sesuai dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 2018 Nomor 061/9628/OTDA, perlu menetapkan Peraturan Gubenur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81); 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Perubahan Pasal 2, Penyisipan Pasal 8 A, B, C, D, E, dan Pasal 15.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2018.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Terdiri dari 9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019

Pemberian Besaran Kompensasi Kerja Karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Perhubungan Dengan Perjanjian Kerja Pada Dinas Perhubungan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. ...

Hal. 2, File: Perbup_1_2019 v.pdf

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ...

Hal. 1, File: Perbup_1_2019 v.pdf

... PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

Hal. 3, File: Perbup_1_2019 v.pdf

Download :
Perbup_1_2019 v.pdf

Abstrak

KOMPENSASI-RESIKO-KERJA-PERHUBUNGAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Besaran Kompensasi Kerja Karena Resiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Perhubungan Dengan Perjanjian Kerja Pada Dinas Perhubungan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kerja sesuai dengan tanggung jawabnya, perlu diberikan kompensasi karena resiko kerja kepada Petugas Pelaksana Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Besaran Kompensasi Kerja karena Resiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pemberian dan kriteria penilaian kompensasi, pelaksanaan pemberian kompensasi kerja, tenaga pelaksana perhubungan yang tidak berhak memperoleh kompensasi kerja karena resiko kerja, penganggaran dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo No. 1 Tahun 2017

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... . :- _v_O entang Sta car Akunrans: Pemerin; · an ( embaran egara Republik Indonesia Tahun 20' 0. ·on:or 123, Tarnbahan Lernbaran . .egara Republik Indonesia Tahun 2010 . ...

... eraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam :·egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ? ...

... engelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 rentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat .egara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; ? ...

Hal. 4, File: 243. Perbup Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... :a:--g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang :;:::-:bentukan Peraturan Perundang-undangan egara Republik Indonesia Tahun 2011 82, Tambahan Lembaran Negara Republik omor 4389); _-_ iang-Undang Nomor 5 Tahun ...

... Negara Republik cnesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran _ .egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana :0 ah. diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun -= : S en tang Penetapan Peraturan Pemerintah ...

... Pengganti n iang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang . :::. ubah an Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara ~eµ b ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 ); Peraruran ...

Hal. 3, File: 243. Perbup Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... indang omor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kabupaten Dalam Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 1956 . · rnor 25 sebagaimana telah diubah dengan Undang- ._. ...

... ::da:--.g . .ornor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan aerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah -·-a. a: J Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik - ionesia . .omor 50, Tambahan Lembaran Negara b::~ ...

... ndonesia . .ornor 2 55 : berdasarkan pertimbangan sebagaimana -;. -- ud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan = -a.:: tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam .5:e-= 3agi Pejabat Negara, Pimpinan/ ...

Hal. 2, File: 243. Perbup Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Download :
243. Perbup Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI - PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP - PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo

ABSTRAK:

Bahwa ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo No. 26 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan perlu dilakukan penyempurnaan, sehingga perlu diubah dan disesuaikan.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PMK No. 113/PMK.05/2012; Perda No. 12 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur mengenai ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, meliputi Asas Umum; Tata Cara Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Ketentuan pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pimpinan/ Anggota DPRD dan Tenaga Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm.; Lampiran 25 hlm.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 5. ...

Hal. 1, File: PERMENDAG NOMOR 01 TAHUN 2023.pdf

... - 2 - 6. ...

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 7. ...

... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER ...

Hal. 2, File: PERMENDAG NOMOR 01 TAHUN 2023.pdf

... - 19 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023 MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2023 MENTER! ...

... HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 3 ...

Hal. 19, File: PERMENDAG NOMOR 01 TAHUN 2023.pdf

Download :
PERMENDAG NOMOR 01 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

Manajemen Talenta - Aparatur Sipil Negara - Kementerian Perdagangan

2023

Peraturan Menteri Perdagangan NO. 1, BN.2023/No.3, http://jdih.kemendag.go.id/: 19 hlm.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
Dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP. No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Perpres No. 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; dan Permen Perdagangan No. 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai bagaimana penyelenggaraan manajemen talenta aparatur sipil negara khususnya di lingkungan kementerian perdagangan agar dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi melalui mekanisme tertentu. Permen a quo mengatur mengenai: a. Manajemen Talenta ASN; b. Jabatan Kritikal dan Standar Kompetensi Jabatan; c. Strategi akuisisi talenta; d. Rencana suksesi Kementerian Perdagangan; e. Sistem informasi Menajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan; dan f. Pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2023.
Lampiran file 19 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 1 Tahun 2016

Badan Restorasi Gambut

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... - 16 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. ...

... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1 ...

Hal. 16, File: Perpres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ...

Hal. 2, File: Perpres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 2012 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...

Hal. 1, File: Perpres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Download :
Perpres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2018

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD

Hasil pencarian pada file:

... s u E z r E E i $ H t "E *sHEi;I EEi E g;$[si[ 9 E= E 56HE&L* E EB vE HiFHuFg E q E5 + EA gH [EFF$EIE E HE =EE gE [gtrti$sE 3 EEa =E se EBH'flH.HE A 2"= =E e Ih5$[lE = Bfi ." ...

... E EFt= FBf g SE c 8'x H B F H B Hi-j *E 5€ trlE *F +drn$FH F ir g18 rBH F ;wFHH: 2 f!tB€V7 rEEf;5H PuhjE=N) BHE$6t tr,iE E 3 E $f E g E I FTEts;E Ffr[+$g T I ...

Hal. 1, File: 1 Pertanggungjawaban APBD PERDA.pdf

... H I E:HE: t t 2 o ae ";HFNSbi B: f B-r[E Io HtsA IH$6=1gFr.$$ ;$ sdEBd E$ e,"=[E$sti[ [i Hri2r HE 6- o) Hr # f B$EF., LrB 'oNilfip iE q. ...

... iBFB;HE .s["-E 5"te FE 3E g#[FsFB ;[ $f f H HH {HIgiEHE[$t$[$EiI .ooii =FAi;[fl BH H.r E6 Efi f H f sHSisF FE EF Bfi *E HE HFqEHHE $E $H Efi $[ ilF ;f;$6E €$ Ery rf ii r$ ES 5E 0a r- p :r 5 E P,'5 5 2 ...

Hal. 3, File: 1 Pertanggungjawaban APBD PERDA.pdf

... 'J 8+. tsp bts l(D dp N) o lJ oo a tr, fr t4 rJ fr a U t5 t w C rd *l H z Ed C fr s -,$ 2 ) FI{ = U a (rt 4J t' e, w fr z U t5 fr Fli F Ed C "U -l t{ z w C fr C rl Ji C z t\) & z o = lJ z N H O 'U H -) ...

Hal. 13, File: 1 Pertanggungjawaban APBD PERDA.pdf

Download :
1 Pertanggungjawaban APBD PERDA.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN - BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. NO. 2018/1, TLD. NO. 2018/1, LL KABUPATEN BURU:13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI THN 1945; UU NO. 20 THN 1957; UU NO. 28 THN 1999; UU NO. 46 THN 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 6 THN 2000; UU NO. 17 THN 2003; UU NO. 1 THN 2004; UU NO. 15 THN 2004; UU NO. 33 THN 2004; UU NO. 28 THN 2009; UU NO. 12 THN 2011; UU NO> 23 THN 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NO. 9 THN 2015; PP NO. 109 THN 2000; PP NO. 23 THN 2005; PP NO. 24 THN 2005; PP NO. 55 THN 2005; PP NO. 58 THN 2005; PP NO. 79 THN 2005; PP NO. 8 THN 2006; PP NO. 3 THN 2007; PP NO. 21 THN 2007; PP NO. 71 THN 2010; PP NO. 30 THN 2011; PERMENDAGRI NO. 13 THN 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI NO. 21 THN 2011; PERMENDAGRI NO. 64 THN 2013; PERDAKABBURU NO. 12 THN 2015; PERDAKABBURU NO. 18 THN 2016; PERDAKABBURU NO. 5 THN 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
2 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 34. ...

Hal. 5, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014.pdf

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-311 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2.Undang-Undang…../2 ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. ...

Hal. 4, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

APBD

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa, DPR Papua bersama Gubernur Papua telah menyempurnakan Ranperda tentang APBD Provinsi Papua TA 2014 sesuai dengan Permendagri No. 903-311 Tahun 2014
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 22 Tahun 2013; PP No. 59 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 27 Tahun 2013; Perda Provinsi Papua No. 24 Tahun 2013
Dalam peraturan ini ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan uraian lebih lanjut atas APBD TA 2014.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2014.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di ...

Hal. 40, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2019-RPJMD-ENREKANG-2018-2023.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1955); 21. ...

... Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 25. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 27. ...

Hal. 41, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2019-RPJMD-ENREKANG-2018-2023.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 29. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik ...

Hal. 42, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2019-RPJMD-ENREKANG-2018-2023.pdf

Download :
PERDA-NO-1-TAHUN-2019-RPJMD-ENREKANG-2018-2023.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2023

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, enrekangkab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301); 23.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008- 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008, Nomor 14); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2); 25.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21);
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA BAB III: PELAKSANAAN BAB IV:PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V: KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
-
-
492

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.