PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,072 detik
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...
... Peraturan Menteri ….Nomor ….Tahun…. tentang…. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun…..Nomor….); 6. Peraturan Menteri ….Nomor ….Tahun…. tentang…. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...
... Peraturan Menteri ….Nomor ….Tahun…. tentang…. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun…..Nomor….); 5. Peraturan Menteri ….Nomor ….Tahun…. tentang…. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...
... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. ...
- Download :
- Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2017.pdf
Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik
... 2 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 15. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 2. ...
... Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ...
... Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ...
... . (3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur bahan berbahaya dan beracun dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ...
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian lntensif Pemungutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160 ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...
... telah diubah beberapa kali terakhir ,, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); p~ ...
... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah ...
... diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. ...
- Download :
- Perda No. 1 Tahun 2012.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas ...
... Contoh : Kabupaten Mamuju Bulan : bulan bersangkutan Tahun : tahun bersangkutan Di dalam tabel Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan ...
... Kolom 7 : Jenis dan nomor Hak. a. ...
... Contoh : Verosponding Indonesia Kohir Nomor 47/465Masa Pajak Tahun 1960 – 1964 Ditulis : V.I No. 47/465 Tahun 1960 – 1964 Contoh : Petuk Pajak C.No. 395 Blok II.D Persil 30 Ditulis : C. ...
... 2 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 1. ...
... Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB. 2. ...
- Download :
- Perbup No 1 t2011-BPHTB.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... - 2 - 4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 257); 5. ...
... Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana ...
... Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN ...
... - 15 - BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan ...
... Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1696), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Pasal 34 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... - 34 - LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI DAN DAFTAR ...
... KINERJA NO NAMA/NIP/ STATUS PEGAWAI (PNS/CPNS) NAMA JABATAN/TMT KELAS JABATAN KEKURANGAN JAM KERJA CUTI JUMLAH POTONG AN HADIR TIDAK TOT CT CB CSRI CSRJ CM CAP CLTN HADIR Anak ke TL KS PSW TMK 1/2 ...
... 3 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...
- Download :
- Peraturan BATAN No. 1 Tahun 2019.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Negara Republik Indonesia Nemor 4844); 2. ...
... Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomer 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231); 4. ...
... 2014 Diletapkan di Krui pada Tanggal "/' f.J,ft( ttn2014 PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT, ~~~ KHERLANI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PE - SIR BARAT, FREDY, SM BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARATTAHUN 2014 NOMOR ...
... sural kelerangan lunas sebagaimana dlrnaksud pada ayal (2) paling lama 2 (dua) han sejak tanggal dilerimanya permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal10. ...
... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini rnulai berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2014. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. f ...
- Download :
- PERBUP PESIBAR_1_2014.pdf
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN "TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE ZONE COOPERATION ...
... IN AN AREA BETWEEN THE INDONESIAN PROVINCE OF EAST TIMOR AND NORTHERN AUSTRALIA" (PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUS- TRALIA MENGENAI ZONA KERJASAMA DI DAERAH ANTARA PROPINSI TIMOR TIMUR DAN ...
... Dengan berintegrasinya Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1976, dan sesuai kesepakatan bersama antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia pada bulan Desember 1978 di Cambera, kedua ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia; e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemerinta republik Indonesia memandang ...
... Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia jo. ...
... Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO ...
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1991.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
... ); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Neg,u-a Republik Indonesia Nomor 5049); 3. ...
... UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind�nesia ...
... GUBERNURSUMATERASELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Suroatera Selatan. mengetahuinya, orang Agar setiap pengundangan mcmerintahkan ini dengan Gubernur Peraturan Peraturan Gubernur iru mulai ...
... Pasal 11 Pasall0 Dalam hal target penenmaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif dapat ...
... diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. -7- dto dto ...
-
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Download :
- Pergub Sumsel No 1 Tahun 2018.pdf
Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), 9. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 10.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ...
... Mengingat -.2.- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik ...
... Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota ...
... 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ...
... S Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat keterangan sebagai WNI dari pejabat tingkat kabupaten, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh ...
... yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ...
... keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, berpendidikan paling rendah ...
Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 6. ...
... Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 ...
... - 3 - tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860); 7. ...
... Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN ...
... Pasal I Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 20152019 (Berita Negara Republik Indonesia ...
... - 4 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... THOMAS TRIKASIH LEMBONG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 217 ...
-
Peraturan BKPM No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 - 2024
-
Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019
-
Perka BKPM No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015 - 2019
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan