Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015

Pemilihan Kepala Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

- Dalam peraturan daerah ini diatur beberapa ketentuan diantaranya: 1. Ketentuan Umum’ 2. Ruang Lingkup; 3. Pemilihan Kepala Desa; 4. Pelaksanaan; 5. Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa; 6. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa’ 7. Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa; 8. Mekanisme Pengaduan dan penyelesaian masalah; 9. Peran serta masyarakat; 10. Sanksi; 11. Pembiayaan; 12. Ketentuan Lain-Lain; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gorontalo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Limboto

Tanggal Penetapan

17 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

17 Maret 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.1

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - DESA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1438 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 1 th 2015 ttg Pemilihan Kepala Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa

Diubah dengan :

PERDA Kab. Gorontalo No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

PEMILIHAN – KEPALA - DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	Dalam bingkai otonomi desa, desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dan berkewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai adat istiadat setempat, demikian pula dalam hal memilih Kepala Desa, masyarakat desa diberi kewenangan untuk menentukan pilihan sesuai aspirasi dan keinginan masing-masing masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No. 6 tahun 204 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945; UU NO. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014. - Dalam peraturan daerah ini diatur beberapa ketentuan diantaranya: 1. Ketentuan Umum’ 2. Ruang Lingkup; 3. Pemilihan Kepala Desa; 4. Pelaksanaan; 5. Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa; 6. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa’ 7. Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa; 8. Mekanisme Pengaduan dan penyelesaian masalah; 9. Peran serta masyarakat; 10. Sanksi; 11. Pembiayaan; 12. Ketentuan Lain-Lain; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . - - 52 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521