Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2011

Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Mamuju

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan; b. Prosedur pembayaran BPHTB; c. Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB); d. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; e. Prosedur pelaporan BPHTB; f. Prosedur penagihan; g. Prosedur pengurangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Mamuju

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Mamuju

Tanggal Penetapan

01 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2011

Tanggal Berlaku

01 Februari 2011

Sumber

BD.2011/No.29

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju

Bidang

Halaman ini telah diakses 528 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 1 t2011-BPHTB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM-DAN-PROSEDUR-PEMUNGUTAN-BEA-PEROLEHAN-HAK-ATAS-TANAH-DAN-BANGUNAN-(BPHTB)-KABUPATEN-MAMUJU
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2011/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:	bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tk. I di Sulawesi Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tetang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan; b. Prosedur pembayaran BPHTB; c. Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB); d. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; e. Prosedur pelaporan BPHTB; f. Prosedur penagihan; g. Prosedur pengurangan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2011. 57 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2011

Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Mamuju

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT