Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,039 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); ...

... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan ...

... Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa ...

Hal. 1, File: Perda Jepara Tahun 2010 No 1.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 4593). 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: Perda Jepara Tahun 2010 No 1.pdf

... (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ; b. ...

... (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ...

... (2) tata cara Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. ...

Hal. 5, File: Perda Jepara Tahun 2010 No 1.pdf

Download :
Perda Jepara Tahun 2010 No 1.pdf

Abstrak

Tempat Pelelangan Ikan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta peningkatan pendapatan daerah, maka perlu mengatur kembali Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Azas Dan Tujuan Bab III Pendirian Dan Pengelolaan Tpi Bab IV Pelelangan Bab V Ketentuan Pidana Bab VI Ketentuan Penyidikan Bab VII Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2020

Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020

APBD Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... Menetapkan ll.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2A19 tentang Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2A (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 ...

Hal. 3, File: PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 01 TAHUN 2020.pdf

... BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI PIDIE, bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LO92l; 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); b. -1 lL ...

Hal. 1, File: PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 01 TAHUN 2020.pdf

... Tahun 2A14 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ...

... Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20OS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; ...

Hal. 2, File: PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 01 TAHUN 2020.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Pidie No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.

Download :
PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 01 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

anggaran pendapatan dan belanja daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2020/ No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperdua belas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapaatn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk keperluan setiap bulan dengan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang memuat defenisi dan besar alokasi pengeluaran daerah yang mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2017

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN DARI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP); 11. ...

Hal. 2, File: Perbup No 1 Tahun 2017.pdf

... BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN DARI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa dipandang perlu adanya reformasi kewenangan dibidang perijinan sebagai syarat untuk mengajukan ...

... kegiatan usaha yang pelaksanaannya selama ini berada pada Bupati melalui dinas penyelenggara teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan ...

Hal. 1, File: Perbup No 1 Tahun 2017.pdf

... 7 Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. ...

... TONTRO PAHLAWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 1 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd WIDODO, SH, M.Si Pembina ...

Hal. 7, File: Perbup No 1 Tahun 2017.pdf

Download :
Perbup No 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN WEWENANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN DARI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif, pertumbuhan investasi dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka sebagian kewenangan dibidang perijinan perlu dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa dipandang perlu adanya reformasi kewenangan dibidang perijinan sebagai syarat untuk mengajukan kegiatan usaha yang pelaksanaannya selama ini berada pada Bupati melalui dinas penyelenggara teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP); Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013- 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Tujuan Pendelegasian wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Jenis Perijinan; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Target Pendapatan Asli Daerah; 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan Dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 1 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa9O); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ...

... ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2AO7 tentang Organ dan Kepegawaian PerusahaanDaerah Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( ...

Hal. 2, File: Perda No.1Th.2015 ttg Perubahan Atas Perda Kabupaten Baritoselatan N0.17 Th.2008 ttg Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ba.pdf

... 1959 tentang pembentukan Daerah ringkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $2$; undang-Undang Nomor 7 Tahun 2oo4 ...

... tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan Peraturan ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; C. 2. ...

Hal. 1, File: Perda No.1Th.2015 ttg Perubahan Atas Perda Kabupaten Baritoselatan N0.17 Th.2008 ttg Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ba.pdf

... Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut : Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun L99l tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah ...

... Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah ...

... SEKRET DAERAH KABUPA SELATAN, tr.tll1 EDI KRISTIANTO LEIYIBARAN DAERAH KABUPATEIY BARITO SEI,ATAN TAHUN 2OT5 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAII KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVIilSI KALIMANTAN TENGAH t I TAHUIII ...

Hal. 5, File: Perda No.1Th.2015 ttg Perubahan Atas Perda Kabupaten Baritoselatan N0.17 Th.2008 ttg Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ba.pdf

Abstrak

PDAM

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan

ABSTRAK:

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu penataan kembali organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 17 Tahun 2aa8 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan yang disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diubah
undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008
Persyaratan Calon Direksi; Jumlah Direksi; Dewan Pengawas

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 01 Tahun 2007

PENDIDIKAN AL QUR'AN

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. ...

Hal. 3, File: Perda Selayar Nomor 1 Tahun 2007.pdf

... diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 9. ...

... diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); Peraturan Pemerintah ...

Hal. 2, File: Perda Selayar Nomor 1 Tahun 2007.pdf

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: Perda Selayar Nomor 1 Tahun 2007.pdf

Download :
Perda Selayar Nomor 1 Tahun 2007.pdf

Abstrak

pendidikan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2007/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIDIKAN AL QUR'AN

ABSTRAK:

a.bahwa Pendidikan Al Qur'an merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni setiap manusia berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlaq mulia, bahagia dan sejahtera; b. bahwa Pendidikan Al Qur'an merupakan bagian dari aktivitas hidup masyarakat muslim Kabupaten Selayar, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al Qur'an; c. bahwa pendidikan Al Qur'an merupakan bagian integral dari Pendidikan Agama Islam dan Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); 14.Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; 15.Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).
Pendidikan Al Qur'an bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pandai membaca dan memahami serta mengamalkan kandungan Al Qur'an. (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an. (2) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. (3) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an pada semua jenjang pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2007.
Peraturan Bupati
10 halaman

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2017

Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); www.peraturan.go.id ...

Hal. 1, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga ...

... Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH ...

Hal. 2, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... 2017, No.722 -9- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, ttd WILLEM RAMPANGILEI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN ...

... PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id ...

Hal. 9, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Download :
Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

Hal. 2, File: PERBU 1 pelaksanaan apbd 2015.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. ...

... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ...

Hal. 1, File: PERBU 1 pelaksanaan apbd 2015.pdf

... Tatacara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD serta penyampainnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 55 Tahun 2008; e. ...

... Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD serta penyampaiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ...

Hal. 7, File: PERBU 1 pelaksanaan apbd 2015.pdf

Download :
PERBU 1 pelaksanaan apbd 2015.pdf

Abstrak

apbd

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

dalam rangka tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar.
dasar hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.2 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.37 Tahun 2014; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.8 Tahun 2009; Perda No.9 Tahun 2009; Peda No.10 Tahun 2009; Perda No.11 Tahun 2009; Perda No.13 Tahun 2014.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang Tercantum dalam Naskah Pedoman Pelaksanaan APBD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
3 halaman, Lampiran 17 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 01 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... ⌒ BUPATI KUTAI KARTANEGARA BUPATI KUTAI KARTANECARA PROVINSI KAL11肛ANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR l TAHUN 2014 -TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DADRAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG ...

... Daerah dilnaksud; b.b‐ ahミゝ berdasarkan pertttnbangan pada huruf a di atas perl■ l membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nolmor 2 Tahun 201l ten佳mgき気ak Daerah; Mengingat ...

... Perubahan Kedua Atas Undang一 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintalla■■ Daerah (brllbaraln Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 598,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844 ...

Hal. 1, File: PERDA NO. 01 TAHUN 2014 Perubahan Atas PERDA Nmr 2 Thn 2011.pdf

... DAERAH NOMOR 2 TAHUN 201l TENTANG PA」AK DAERAH Pasal i Ketentuan dalarn Pasa1 72 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Daerah Kabupaten Kutai Pttak Daerah (Lembaran tentang diubah sehingga berblinyi Kattnegara ...

... pttak untuk ottek pttak dengan N」 OP lebih dari Rp. (2)Tarif l.000.000.000,― (satu nliけar rupiah)ditetapkan sebesar O,2ツ 6 (n01 kOma dua persen). ...

... 33 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR l TAHUN 2014 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TAHUN 2014 つん ...

Hal. 2, File: PERDA NO. 01 TAHUN 2014 Perubahan Atas PERDA Nmr 2 Thn 2011.pdf

Download :
PERDA NO. 01 TAHUN 2014 Perubahan Atas PERDA Nmr 2 Thn 2011.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH - PERUBAHAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2014/NO.33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) tarif ini dinilai sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 dan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2014.
Perda Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2011 diubah
2 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2017

Besaran Honorarium Tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi/ Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

... Nomor 4968); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, Ttd YULIAN NORWIS BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 1 ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

BESARAN-HONORARIUM

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Honorarium Tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi/ Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dokter Umum /Dokter Gigi/Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan honorarium yang optimal dan proporsional.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.12 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; KEMENDAGRI No.131.14-664 Tahun 2016; PERDA Kab.Kepulauan Meranti No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 5 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup Dan Besaran; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Besaran Honorarium Tenaga Dokter Umum/Gigi/Apoteker/Penata Anestesi dan Sarjana Teknik Kimia Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 03 Januari 2017
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Sungai Raya Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 5. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO.1 TAHUN 2010 ocr.pdf

... Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. ...

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2); 10. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO.1 TAHUN 2010 ocr.pdf

... BAB VU KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 19 (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh ...

... BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 21 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor ...

... Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 6, File: PERBUP NO.1 TAHUN 2010 ocr.pdf

Download :
PERBUP NO.1 TAHUN 2010 ocr.pdf

Abstrak

SOTK

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2010/NO.1, TBD No.1, LL KAB. KUBU RAYA: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Sungai Raya Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 77 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Sungai Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974; UU No.14 Tahun 1992; UU No.17 Tahun 2003; UU no.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU no.35 Tahun 2007; PP no.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.14 Tahun 2009; Perda No.70 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wilayah Kerja; Tata Kerja dan Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2010.
Perbup ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT