PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,031 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2021
Perubahaan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 MEMUTUSKAN: 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan, maka besamya tarif retribusi ...

... Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan ...

... Variabel Indeks Indeks Biaya yang Distribusi Biaya Didistribusikan 1 2 3 4 5 (2x4 a tau 3x4) a. Dalam Kota 0,9 2.675.486,00 2.407.938,30 1. Menara Rooftop 0,5 2.407.938,30 1.204.000,00 2. ...

... Transportasi 2 Tim 565.000 123 Hari 138.990.000 dan Konsumsi Uang Harian 8 Orang 520.000 123 Hari 511.680.000 ATK 1 Tahun 7.500.000 7.500.000 Total Biaya Operasional per tahun 658.170.000 Biaya rata-rata ...

... NOMOR 7 RETRIBUSI PELAKSANAAN PERATURAN TENT ANG DAE RAH TENT ANG LAMPI RAN PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten tang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 8. ...

... 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No1or 976); 12. ...

... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3); 14. ...

... : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN ...

... SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH ...

... 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan ...

... Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan ...

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 9 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  2. PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Nasional Tahun 2015-2035 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. ...

... ); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3. ...

... 2 8. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 ...

... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8). 22. ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Honorarium Kepada Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga Se-Kota Batam

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... , Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); MEMUTUSKAN : Menetapkan ...

... Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 terminologinya ...

... kesehatan. 12. ...

... BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 3 Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk: a. meningkatkan kualitas Posyandu dan Kelurahan Siaga sebagai bentuk partisipasi langsung dari pemberdayaan ...

... masyarakat, untuk membangun kesehatan masyarakat di lingkungannya; dan b. kinerja Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga agar semakin berperan dalam pembangunan kesehatan. ...

... Bagian Kedua Tujuan Pasal 4 Peraturan Walikota bertujuan untuk mewujudnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. ...

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2010
Pedoman Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ...

... Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 700.K/80/M.PE/1989 dan mengatur kembali Pedoman dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); ...

... 2010, No.22 4 Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DARWIN ZAHEDY SALEH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen ESDM No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 700.K/80/M.PE/1989 tentang Pedoman Umum Pengawasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Desa Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraiuran Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 7 Nomor 224): 13.Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 teniang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Serita Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 centang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4$78); 1 O. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 rentang Desa (Lembaran N~ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. ...

... Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 55391, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 rentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pem bentukan Oaerah · Oaerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Tahun 1950); 2. ...

... Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisrem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 104, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 44211: b. ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2016
Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199); 15 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) ...

... Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51); 23. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 24. ...

... -2- 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2011
Penyelenggaraan Perparkiran

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. ...

... Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. ...

... (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. ...

... (2) Biaya pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban pemilik kendaraan. 20 (3) Bagi kendaraan ...

... BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33 Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri), penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ...

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang omor l 7 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara {Le.mbaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4286); 4. ...

... Repu lik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lernbaran N gara Republik Indonesia Nomor 46 4); 7. ...

... Peraturan Pemerintah omor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor L:: ...

... P ratu.ran Pemerin tah omor 1 2 Tah u n 2 01 9 ten tan Pengelo laan Ke uangan Daer ah (Lem baran egara ep u blik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42 , Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 6322 ...

... Peraturan P merintah omor 1 3 Tahun 20 9 te tang Lapora . dan valuasi Peny l nggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 omo r 52 , Tambahan Lembaran g ra Rep ublik I donesia ...

... Pe raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17 tentang , ata Cara er ncanaan, . ...

... GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINS! ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... UndangUndang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); ...

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERDA Kab. Pemalang No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
    Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan