Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,044 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2013

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

Hal. 2, File: perda_1_2013.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 ...

... Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); ...

Hal. 1, File: perda_1_2013.pdf

... Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 14. ...

... Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2); 16. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 Seri E No. 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

Hal. 3, File: perda_1_2013.pdf

Download :
perda_1_2013.pdf

Abstrak

modal-perusda-aneka usaha

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2013 No.1/TLD No.110

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

a. bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal merupakan perusahaan yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi usaha daerah untuk menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat optimal dalam meningkatkan dan memupuk sumbersumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu peran serta dan dukungan Pemerintah Kabupaten Kendal melalui penyertaan modal; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : prinsip penyertaan modal, permodalan, jumlah penyertaan modal, pelaporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2013.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2018

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ...

... dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 7. ...

... Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 8. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 01 TAHUN 2018 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMA.pdf

... Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu atau kelompok yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk kebutuhan akibat resiko ...

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 01 TAHUN 2018 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMA.pdf

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 2 - 1 - 2018 BUPATI PACITAN Diundangkan dl Pacitan Pada tanggal 2 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN Drs.SUKO WIYONO.MM Pembina Utama Madya NIP. 19591017 ...

... 198503 1 015 INDARTATO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 1 ...

Hal. 14, File: PERBUP NO 01 TAHUN 2018 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMA.pdf

Download :
PERBUP NO 01 TAHUN 2018 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMA.pdf

Abstrak

Petunjuk Teknis

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 1/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapaianya kesejahteraan sosial, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam bentuk pemberian bantuan sosial; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu atau kelompok yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk kebutuhan akibat resiko sosial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta guna tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017;
Peraturan ini berisi: 1. Ketentuan umum; 2. Tujuan diadakannya Bantuan Sosial dari APBD; 3. Penerima Bantuan Sosial; 4. Peruntukan dan Besaran Bantuan Sosial Masyarakat PMKS dari APBD; 5. Tata Cara Persyaratan Penyaluran; 6. Pengawasan dan Pengendalian; 7. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 20. ...

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; 21. ...

Hal. 5, File: Perda.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 18.Peraturan… ...

Hal. 4, File: Perda.pdf

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 12.Peraturan… ...

Hal. 3, File: Perda.pdf

Download :
Perda.pdf

Abstrak

air, aliran sungai, kesehatan, lingkungan, ekosistem

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

ABSTRAK:

a. aliran sungai di Kabupaten WayKanan memegang peranan penting dalammenyangga ekosistem lingkungan dan memilikifungsi penting dalam pembangunan ekonomimasyarakat yang berkelanjutan di daerah; b. kerusakan daerah aliran sungai diKabupaten Way Kanan dewasa inisemakinmemprihatinkan, sehingga mengakibatkanbencana alam, banjir, tanah longsor, krisis airdan/atau kekeringan yang telah berdampak padaperekonomian dan tata kehidupan masyarakat; c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 4.Undang-Undang Nomor12 Tahun 1999; 5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 9.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 17.Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2008; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2012; 20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Nomor: 11A/PRT/M/2006; 21.Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.42/Menhut-II/2009; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor11Tahun 2011;
Mengenai pengelolaan daerah aliran sungai terpadu kabupaten Way kanan, pembentukan Peraturan Daerah iniadalah sebagai pedoman dalam mengelola DASsebagai salah satu sumber utama kehidupan manusiadan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melaluiperencanaan, pelaksanaan, pembinaan danpemberdayaan serta pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
32 Halaman, dan 8 Halaman Penjelasan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2013

Besaran Uang Persediaan Dan Batas Ganti Uang Persediaan Serta Mekanisme Pertanggungjawaban Apbd Tahun Anggaran 2013

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. ...

Hal. 3, File: BD. Perwali No.1 Th.2014 Ttg Penjabaran APBD 2014.Salinan.pdf

... 2 Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: BD. Perwali No.1 Th.2014 Ttg Penjabaran APBD 2014.Salinan.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820; 3. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. ...

Hal. 1, File: BD. Perwali No.1 Th.2014 Ttg Penjabaran APBD 2014.Salinan.pdf

Download :
BD. Perwali No.1 Th.2014 Ttg Penjabaran APBD 2014.Salinan.pdf

Abstrak

APBD

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2013/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Uang Persediaan Dan Batas Ganti Uang Persediaan Serta Mekanisme Pertanggungjawaban Apbd Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Bahwa Memenuhi Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu Ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Landasan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
UU No.27 Tahun 1959; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.20 Tahun 2001; PP RI No.65 Tahun 2001; PP RI No.66 Tahun 2001; PP RI No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PERPRES No.54 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.55 Tahun 2008; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.SE.900/316/BAKD Tahun 2007 Perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; PERDA Samarinda No.11 Tahun 2009; PERDA Samarinda No.10 Tahun 2012; PERWALI Samarinda No.55 Tahun 2012.
Peraturan Walikota Tentang Besaran Uang Persedian Dan Batas Ganti Uang Persediaan Serta Mekanisme Pertanggungjawaban Apbd Tahun Anggaran 2013.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
Pasal 4 Peruntukan belanja serta ketentuan pertanggungjawaban untuk Ganti Uang Persediaan diatur sebagaimana terdapat dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2022

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Perizinan, Pelayanan Publik Desa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... KEPAHIANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang ...

... Indonesia Nomor 4349); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: salinanperbupno.1spmdesa.pdf

... jdih.kepahiangkab.go.id 2 | 26 Indonesia Nomor 6321); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 156). ...

Hal. 2, File: salinanperbupno.1spmdesa.pdf

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. e. Langkah Kegiatan 1) Tahun I ...

Hal. 12, File: salinanperbupno.1spmdesa.pdf

Download :
salinanperbupno.1spmdesa.pdf

Abstrak

Desa - pelayanan - standar

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR : 74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN jdih.kepahiangkab.go.id 2 | 26 Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 156).
PEJABAT PENYELENGGARA SPM DESA; PEMBENTUKAN TIM TEKNIS; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENDANAAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
26

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339); 18 ...

Hal. 4, File: perda 1 th 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 3, File: perda 1 th 2021.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. ...

Hal. 2, File: perda 1 th 2021.pdf

Download :
perda 1 th 2021.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN-ANAK

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

a. bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus cita-cita yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi serta menjalankan hidup sewajarnya; b. bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Dearah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan perlindungan anak, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab keluarga dan orang tua, kelembagaan, peran serta masyarakat, penanganan pengaduan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
36 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2022

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Hasil pencarian pada file:

... 2 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548 ...

Hal. 2, File: Perda 1_2022.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6205); jdih.pakpakbharatkab.go.id ...

Hal. 1, File: Perda 1_2022.pdf

... (2) Penertiban dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam tugas pokok dan fungsinya ...

... Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga lainnya ...

... (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam hal meminta bantuan kepada organisasi perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara ...

Hal. 14, File: Perda 1_2022.pdf

Download :
Perda 1_2022.pdf

Abstrak

ketertiban-umum

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2022/ NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang baik, tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana daerah beserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Sasaran; Peran Pemerintah Daerah; Hak Dan Kewajiban Masyarakat; Ruang Lingkup; Tertib Jalan, Angkutan Jalan Dan Perparkiran; Tertib Kebersihan; Tertib Taman dan Tempat Umum; Tertib Sungai dan Saluran Air; Tertib Lingkungan; Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu; Tertib Tanah dan Bangunan; Tertib Sosial; Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; Tertib Peran Serta Masyarakat; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan; Kerja Sama dan Koordinasi; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 tahun 2008 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Hlmn. Penjelasan 6 Hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2015

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. ...

Hal. 4, File: PERBUP-NO-1-TAHUN-2015-TTG-TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG SINTANG.pdf

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 1 tentang Tata Negara/ Daerah (Lembaran Negara Piutang Republik Cara Penghapusan - Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. ...

Hal. 3, File: PERBUP-NO-1-TAHUN-2015-TTG-TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG SINTANG.pdf

... Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. ...

... Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355); 3. ...

... Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

Hal. 41, File: PERBUP-NO-1-TAHUN-2015-TTG-TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG SINTANG.pdf

Abstrak

tata cara-tuntutan ganti kerugian-keuangan-barang daerah-sintang

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/NO.1, TBD No.1, LL KAB. SINTANG: 41 HL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Perbup ini mempertimbangkan perlunya kepastian hukum atas tata cara pelaksanaan Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang.
UU nomor 27 Tahun 1959; UU nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomr 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomr 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 53 Tahun 2010; Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 13 tahun 2006; Permendagri Nomor 25 Tahun 2007; PermenPAN Nomor Per/05/M.PAN/4/2009; Permendagri Nomor 12 Tahun 2014; Permendagri Nomor 27 Tahun 2014; Perda Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 ; Perda Sintang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 8 Tahun 2011
Perbup ini mengatur alur proses TP dan TGR pada Kabupaten SIntang. Tuntutan Ganti kerugian (TGR) merupakan proses terhadap pegawai negeri, pejabat pemerintah dan pejabat lainnya, serta pihak lainnya dengan tujuan unruj menuntut pergantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah. Sedangkan, Tuntutan Perbendaharaan (TP), dikenakan terhadap bendahara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Masih perlu diatur oleh Peraturan Bupati adalah petunjuk pelaksanaan yang belum diatur atau belum cukup diatur.
40 Halaman dan 1 Halaman Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 1 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); ...

Hal. 1, File: Perda 1 Th 2017 (1).pdf

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM dan BUPATIKARANGASEM MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN ...

Hal. 2, File: Perda 1 Th 2017 (1).pdf

... 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 1. ...

... UMUM Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penjelasannya mnerupakan ketentuan pengamanan zat adiktif sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya memelihara kesehatan yang ...

... Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Karangasem telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. ...

Hal. 4, File: Perda 1 Th 2017 (1).pdf

Download :
Perda 1 Th 2017 (1).pdf

Abstrak

KAWASAN TANPA ROKOK

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengakomodasi antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan maka perlu adanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang tempat khusus merokok; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangsem Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi hukum saat ini sehingga perlu diubah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini pasal-pasal yang diubah yaitu; Pasal 10

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020

KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 7. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 001 TAHUN 2020 KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020 NO KODE NAMA PD JUMLAH UP (Rp) 1 ...

... 2 3 4 1. 1.01.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 350.000.000,00 2. 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN 700.000.000,00 3. 1.02.1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM 10.000.000,00 4. 1.03.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ...

Hal. 4, File: PERBUP NO 001 TAHUN 2020 KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020.pdf

... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 2 - 1 - 2020 BUPATI PACITAN INDARTATO Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 2 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH Dr. Ir. HERU WIWOHO SP,. ...

... M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670716 199202 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 1 ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 001 TAHUN 2020 KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020.
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; f. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kahupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020.
Alokasi batas jumlah UP Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT