Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,035 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 1 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 20. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 22. ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

APBD

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya mengikat, mendesak dan tidak dapat ditangguhkan, perlu dilaksanakan pengeluaran kas agar peyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus berjalan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adm.inistrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengeluaran Kas Mendahului; Bab III Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
7

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022

Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran

Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja Ketenaganukliran, Nuklir

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...

Hal. 2, File: Peraturan Bapeten Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... 2022, No.16 -164 - BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 194 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha ...

... Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Pasal 195 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 164, File: Peraturan Bapeten Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.16, 2022 BAPETEN. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. Penatalaksanaan. Pencabutan. ...

... PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENATALAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGANUKLIRAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ...

... BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ...

Hal. 1, File: Peraturan Bapeten Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bapeten No. 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran

Download :
Peraturan Bapeten Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2022

Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: perbupkkunomor1tahun2022tentangpeninjauankembalitarifretribusipelayanankepelabuhan.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong ...

... Utara Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi ...

... Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 128); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN ...

Hal. 3, File: perbupkkunomor1tahun2022tentangpeninjauankembalitarifretribusipelayanankepelabuhan.pdf

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan ...

... 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara ...

... Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, SALINAN ...

Hal. 1, File: perbupkkunomor1tahun2022tentangpeninjauankembalitarifretribusipelayanankepelabuhan.pdf

Abstrak

retribusi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2022/NO.1, LL Kab. Kayong Utara : 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

bahwa besaran tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011
Peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
4 halaman peraturan dan 6 halaman lampiran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023

Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Satu Data Indonesia

Hasil pencarian pada file:

... pa PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG INTEROPERABILITAS DATA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN SATU ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); SALINAN ...

Hal. 1, File: 2023permen1..pdf

... -11- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... PLATE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. ...

... LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 207 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika ...

Hal. 11, File: 2023permen1..pdf

... -6- LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG INTEROPERABILITAS DATA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ...

... DAN SATU DATA INDONESIA ARSITEKTUR PENYELENGGARAAN LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA NASIONAL ...

Hal. 17, File: 2023permen1..pdf

Download :
2023permen1..pdf

Abstrak

INTEROPERABILITAS DATA - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - SATU DATA INDONESIA

2023

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 1, BN 2023 (207): 11 Halaman, jdih.kominfo.go.id

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia

ABSTRAK:

Untuk menyusun standar interoperabilitas data dan informasi dalam pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Menteri Kominfo ini adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2015; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kominfo No. 39 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2021.
Peraturan menteri ini mengatur tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Layanan Interoperabilitas Data (LID) adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memberikan Interoperabilitas Data secara andal, akuntabel, dan aman. Jenis Penyelenggaraan LID meliputi: a. Penyelenggaraan LID nasional; dan b. Penyelenggaraan LID oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan LID nasional dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika selaku Penyelenggara LID Nasional. Penyelenggaraan LID oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat menggunakan infrastruktur LID sendiri atau infrastruktur yang disediakan Penyelenggara LID Nasional. Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang menggunakan infrastruktur LID sendiri wajib terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Penyelenggaraan LID oleh Instansi Pusat dilaksanakan unit kerja atau satuan kerja yang membidangi urusan teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan LID oleh Instansi Daerah dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

CATATAN:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
Lampiran File; 30 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

Pelayanan Kepemudaan

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan ...

Hal. 2, File: Perda Balikpapan 1-2022 ttg Pelayanan Kepemudaan.pdf

... WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BALIKPAPAN, Menimbang : a. bahwa ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l ...

Hal. 1, File: Perda Balikpapan 1-2022 ttg Pelayanan Kepemudaan.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN I. ...

... Untuk itu tanggung jawab dan peran setrategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 1945. ...

Hal. 17, File: Perda Balikpapan 1-2022 ttg Pelayanan Kepemudaan.pdf

Download :
Perda Balikpapan 1-2022 ttg Pelayanan Kepemudaan.pdf

Abstrak

kepemudaan - PELAYANAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/No.61, LD.61

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Kepemudaan

ABSTRAK:

Sebagai upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya program kepemudaan sebagai upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab, dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini berisi Ketentuan Umum; Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pelayanan Kepemudaan; Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda; Penyadaran; Pemberdayaan; Pengembangan; Koordinasi dan Kemitraan; Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan;Ppendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
22 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bandung

COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 23. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24. ...

Hal. 4, File: SLN PERWAL 1 TAHUN 2022 perubahan ke 3 PPKM Lvl 2-min (1).pdf

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 11. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Panderni ...

Hal. 3, File: SLN PERWAL 1 TAHUN 2022 perubahan ke 3 PPKM Lvl 2-min (1).pdf

... Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.Ol.08/MENKES/4242/2021 Nomor 440- 717 Tahun ...

... Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1); Memperhatikan: 1. ...

... Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 2. ...

Hal. 5, File: SLN PERWAL 1 TAHUN 2022 perubahan ke 3 PPKM Lvl 2-min (1).pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Bandung No. 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bandung

Download :
SLN PERWAL 1 TAHUN 2022 perubahan ke 3 PPKM Lvl 2-min (1).pdf

Abstrak

PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERWAL - NOMOR - 103 - 2021 - TENTANG - PPKM - LEVEL - 2 - COVID 19 - BANDUNG

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD 2022/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bandung

ABSTRAK:

Bahwa untuk mengendalikan dan memutus rantai penularan Covid-19, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Perwal Nomor 103 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal Nomor 114 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2022 sehingga Perwal termaksud perlu disesuaikan dan perlu ditetapkan Perwal tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.4 Tahun 1984; UU No.2 Tahun 2002; UU No.34 tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.36 tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2018; UU No.2 Tahun 2020; PP No.40 Tahun 1991; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.17 Tahun 2018; Perpres No.82 Tahun 2020; Keppres No.11 Tahun 2020; Keppres No.12 Tahun 2020; Permenkes Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004; Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020; Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020; Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020; Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020; Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021; Pergub Jabar No.60 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No.1 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 38

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
20 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Menetapkan 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. ...

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 7. ...

Hal. 2, File: PERBUP 1 2022_compressed.pdf

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); ...

Hal. 1, File: PERBUP 1 2022_compressed.pdf

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon. 8. Bupati adalah Bupati Cirebon. 9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. 10. ...

Hal. 3, File: PERBUP 1 2022_compressed.pdf

Download :
PERBUP 1 2022_compressed.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - PERANGKAT - DAERAH - KABUPATEN - CIREBON

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2022/ No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon,
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 1 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf Ahli, Unit Pelaksana teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
89 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2021

Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021

APBD

Hasil pencarian pada file:

... B AB VI K E T E N T U AN S A N K SI P a s a l lS (1) P e l a n g g a r an t e r h a d ap k e t e n t u an d a l am P a s al 6 a y at (1), P a s al 7 a y at (3), d an P a s al 14 a y at (2) m a ka a k an ...

... D i t e t a p k an di T i l a m u ta P a da T a n g g a l, H J a n u a ri 2 0 : ^1 /wAKIL BUPATI BOALEMO, 2 02 D i u n d a n g k an di T i l a m u ta p a da t a n g g a l, ^ y J a n u a ri ^ 0 21 S E K ...

... R E T A R IS I S A E R AH K A B U P A T EN B O A L E M O, / ^ SgERIi/EANLJMeRIDU, S.Pd.MM BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 1 ) ...

Hal. 10, File: Perbup No.1 ttg Kndaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemda Kab.Boalemo th 2021.pdf

... U n d a n g - U n d a ng N o m or 23 T a h un 2 0 14 t e n t a ng P e m e r i n t a h an D a e r ah ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 14 N o m or 2 4 4, T a m b a ...

... o m or 4 2, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 6 2 3 3 ); 1 1. ...

... N o m or 1 2 3, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 1 5 6 5 ); 1 2. ...

Hal. 3, File: Perbup No.1 ttg Kndaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemda Kab.Boalemo th 2021.pdf

... m b a r a N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 00 N o m or 2 58 T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 4 0 6 0 ); U n d a n g- U n d a ng N ...

... o m or 17 T a h un 2 0 03 t e n t a ng K e u a n g an N e g a ra ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 03 N o m or 4 7, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e ...

... R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 11 N o m or 8 2, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 5 2 3 4) S e b a g a i m a na t e l ah d i u b ah d e n ...

Hal. 2, File: Perbup No.1 ttg Kndaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemda Kab.Boalemo th 2021.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Boalemo No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022

Mencabut :

PERBUP Kab. Boalemo No. 5 Tahun 2019 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo TA 2019.

Abstrak

peraturan gubernur gorontalo

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, perlu ditetapkan standar harga satuan regional, perlu ditetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah UU no. 38 tahun 2000; UU no. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 9 tahun 2015; PP no. 12 tahun 2019; prepers no. 33 tahun 2020; PERMEN DANEG no. 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMEN DANEG no. 21 tahun 2011; PERDA Prov gorontalo no. 3 tahun 2006; PERDA no. 11 tahun 2016; PERDA Prov gorontalo no. 5 tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang perjalanan dinas dilingkungan pemerintahan di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum dan ruang lingkup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
berjumlah 35 lembar dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2007

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Wonosobo

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembman Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambr.tlian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ); 3. ...

... Unda11g-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Nega;·a Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tamoahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3474 ); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lemt,aran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4235); 5. ...

Hal. 1, File: 20161114020718_Perda_Nomor_1.pdf

... Undailg-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembman Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tamb::i'1an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ); 3. ...

... Unda1 1g-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Nega:·a Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tamnahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3474 ); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lemt-aran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4235); 5. ...

Hal. 2, File: 20161114020718_Perda_Nomor_1.pdf

... :ln Pemerintahan Oaera: (Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pem~rintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2004 tentcmg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Oaemh Kabup;..ten Wonosobo (Lembaran Daerah Kahupaten Wonosobo Nomor 29 Tahun 2004 Seri ...

Hal. 3, File: 20161114020718_Perda_Nomor_1.pdf

Download :
20161114020718_Perda_Nomor_1.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-pendaftaran-penduduk-pencatatan-sipil

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2007/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Namur 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dapat berlaku secara . nasional, maka perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2004.
Peraturan ini mengatur Penyelenggaraan proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan diri atas peristiwa kependudukan , serta penerbitan dokumen penduduk beserta identitas, kartu dan keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas /Kantor Pemerintah Kabupaten meliputi Nomor lnduk Kependudukan (NIK ), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan Kependudukan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2007.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
19 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... WALI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA ...

... TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SINGKAWANG, M enim bang : a. bahw a b e rd a sa rk an S u ra t D irektur P en d ap atan d an K apasitas K euangan D aerah K em enterian K euangan Republik ...

... Indonesia Nomor S -2 0 9 /P K .3 /2 0 1 6 tanggal 9 Septem ber 2016 hal Pedom an P en y u su n an Tarif R etribusi Pengendalian M enara Telekom unikasi, perlu m elakukan pen y esu aian p e rh itu n g ...

Hal. 1, File: 2020-perda-01.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI, IZIN MENDIRIKAN ...

... Indonesia T ah u n 1945. ...

... u b ern u r d an B upati/W alikota, yaitu S u ra t Nomor S -4 3 9 /P K /2 0 1 5 tanggal 9 J u n i 2015, S u ra t Nomor S -7 4 3 /P K /2 0 1 5 tanggal 18 November 2015, d an S u ra t Nomor S -2 0 9 /P K ...

Hal. 7, File: 2020-perda-01.pdf

... D itetapkan di Singkaw ang p a d a tanggal 27 J u li 2020 WALI KOTA SINGKAWANG, ttd TJHAI CHUI MIE D iundangkan di Singkaw ang p a d a tanggal 27 J u li 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SUMASTRO ...

... LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : (1/2020) S alinan se su a i dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ERIANTI ...

... SUPRIHATININGSIH, SH NIP 19630205 199603 2 002 ...

Hal. 6, File: 2020-perda-01.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kota Singkawang No. 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI, DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERDA Kota Singkawang No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Download :
2020-perda-01.pdf

Abstrak

retribusinya

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/NO.1, LL Kota Singkawang : 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu melakukan penyesuaian perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum , Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M .Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010
Ketentuan Pasal 21, diantaraayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Ketentuan Pasal 46 d iubah; Ketentuan Pasal 50 diubah; Dian tara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 50A;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
6 halaman peraturan dan 3 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.