Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,035 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2015

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Hasil pencarian pada file:

... dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... Republik Indonesia Nomor 4593); 6. ...

Hal. 2, File: PD_2015-1.pdf

... UMUM Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom diberikan kewenangan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. ...

... dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah sert Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ...

Hal. 37, File: PD_2015-1.pdf

... - 1 - GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang ...

... Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang ...

Hal. 1, File: PD_2015-1.pdf

Download :
PD_2015-1.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN PERDA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu dan efektif, maka Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk mengatur materi muatan dan prosedur pembentukan peraturan daerah sehingga tetap berada dalam kerangka hukum nasional serta mampu memberikan keadilan hukum bagi masyarakat; b. bahwa untuk mencapai kinerja pembentukan peraturan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah, diperlukan materi muatan yang bermutu dan berdasarkan prosedur pembentukan peraturan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan; c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum Pembentukan Perda; Asas dan Materi muatan Pembentukan Perda; Tahapan Pembentukan dan Teknik Penyusunan; Perencanaan Pembentukan Perda; Penyusunan; Pembahasan Rancangan Perda; Penyelerasan Akhir; Penetapan atau Pengesahan; Pengundangan; Evaluasi dan Klarifikasi; Kajian Perda; Penyebarluasan; Peraturan Pelaksanaan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Semua ketentuan mengenai Program Legislasi Daerah dan Badan Legislasi Daerah yang diatur dalam produk hukum daerah Provinsi Jawa Timur yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
50 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 48. ...

Hal. 7, File: 2021PERDAJATIM001.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 3. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 4. ...

Hal. 1, File: 2021PERDAJATIM001.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 28. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 5, File: 2021PERDAJATIM001.pdf

Download :
2021PERDAJATIM001.pdf

Abstrak

APBD

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 1 Seri A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950: UU No 28 Tahun 1999: UU No 17 Tahun 2003: UU No 1 Tahun 2004: UU No 15 Tahun 2004: UU No 25 Tahun 2004: UU No 33 Tahun 2004: UU No 40 Tahun 2007: UU No 28 Tahun 2009: UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019: UU No 24 Tahun 2011: UU No 2 Tahun 2012: UU No 6 Tahun 2014: UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015: PP No 109 Tahun 2000: PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007: PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012: PP No 55 Tahun 2005: PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010: PP No 8 Tahun 2006: PP No 8 Tahun 2008: PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No 83 Tahun 2012: PP No 69 Tahun 2010: PP No 71 Tahun 2010: PP No 2 Tahun 2012: PP No 101 Tahun 2012: PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015: PP No 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017: PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019: PP No 12 tahun 2017: PP No 18 Tahun 2017: PP No 33 Tahun 2018: PP No 56 Tahun 2018: PP No 12 Tahun 2019: Perpres No 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 148 Tahun 2015: Perpres No 16 Tahun 2018: Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 64 Tahun 2020: Permendagri No 62 Tahun 2011: Permendagri No 72 Tahun 2012: permendagri No 64 tahun 2013: Permendagri No 73 Tahun 2015: Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018: Permendagri No 11 Tahun 2017: Permendagri No 79 tahun 2018: Permendagri No 77 Tahun 2020: perda Prov Jawa Timur No 2 tahun 2007: Perda Prov Jawa Timur No 9 Tahun 2010: Perda Prov jawa Timur No 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov jawa Timur No 15 Tahun 2013: Perda Prov Jawa Timur No 12 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov jawa Timur No 9 Tahun 2016: Perda Prov Jawa Timur No 11 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jawa Timur No 4 Tahun 2019: Perda Prov Jawa Timur No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov jawa Timur No 1 Tahun 2020: Perda Prov jawa Timur No 14 tahun 2019: Perda Prov Jawa Timur No 4 Tahun 2020.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No. 1 Tahun 2011

Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

Hal. 2, File: Perda-No.-1-Thn-2011.pdf

... 183 telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048). ...

Hal. 31, File: Perda-No.-1-Thn-2011.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undangundang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); ...

Hal. 1, File: Perda-No.-1-Thn-2011.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Prov. Banten No. 4 Tahun 2019 tentang PERUBAHAAN ATAS PERATURAN DARAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Download :
Perda-No.-1-Thn-2011.pdf

Abstrak

Pajak Daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2001/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka pemberian pelayanan dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten; b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi penyempurnaan sistem pengaturan Pajak Daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah, dan peningkatan efektif batas pengawasan perluasan basis pajak daerah, pengenaan tarif maksimum dan perubahan jenis pajak, sehingga pengaturan daerah mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 58 Tahun 2005, UU No. 69 Tahun 2010, PP No. 31 Tahun 2010, Permenkeu No. 11/PMK.07/2010.
1.ketentuan umum;2.jenis pajak;3.pajak kendaraan bermotor;4.bea balik nama kendaraan bermotor;5.pajak bahan bakar bermotor;6.pajak air pemukiman ;7.pajak rokok;8.wilayah pemungutan;9.pemungutan pajak;10.kadaluwarsa penagihan pajak;11.pemeriksaan dan pembukuan;12.insentif pemungutan ;13.bagi hasil dan penggunaan pajak;14.ketentuan khusus;15.penyidikan ;16.ketentuan pidana;17.ketentuan peralihan;18.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2002, Perda Provinsi Banten No. 5 Tahun 2002, Perda Provinsi Banten No. 6 Tahun 2002, Perda Provinsi Banten No. 7 Tahun 2002, Perda Provinsi Banten No. 8 Tahun 2002, Perda Provinsi Banten No. 44 Tahun 2002.
-
39 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115); 13. ...

Hal. 2, File: PERDA KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531) ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 ...

Hal. 1, File: PERDA KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN : Menetapkan 1 I PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Mataram. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. ...

Hal. 3, File: PERDA KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERDA KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem perencanaan Pembangunan daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, http://jdih.mataramkota.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 1958, UU No. 4 1993, UU No. 25 2004, UU No. 12 2011, UU No. 23 2014, PP No. 39 2006, PP No. 8 2008, PP No. 17 2017, Perpres No. 29 2014, Permendagri No. 54 2010, Permendagri No. 8 2014, Perda Kota Mataram No. 27 2001
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum, Prinsip Dan Pendekatan, Perencanaan, Anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
-
-
23

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Kedua Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. ...

... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; 9. ...

Hal. 2, File: SSH 2021 perubahan 2.1.pdf

... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Hal. 1, File: SSH 2021 perubahan 2.1.pdf

... Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... ABDUL MANAF BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 1 ...

Hal. 3, File: SSH 2021 perubahan 2.1.pdf

Download :
SSH 2021 perubahan 2.1.pdf

Abstrak

kebijakan pemerintah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan persetujuan Pj. Sekretaris Daerah tentang penyesuaian biaya perjalanan dinas luar daerah, biaya penginapan bagi Asisten/Anggota DPRD dan Eselon II yang masih rendah dan penyesuaian kategori perjalanan dinas untuk Wakil Ketua DPRD dalam Standar Satuan Harga 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peratuan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong No. 1 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... rt Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O12 tcntang Retribusi Perizinan Tertentru; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Z. ...

... Republik lndonesia Nomor 4185); g. iJang-undang Nomor Ie f"hlitt 20o9 tentang Pajak paerlh -' o.n-nEttiU"si baerah (kmbaran Negara Reprrblik Indonesia i"fr.t" ZOOS Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 5048); 4. ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1 TAHUN 2016.pdf

... Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2012 tentang Retribusi Pcrizinen Tertenhr (Irmbaran Daerah Ikbupatcn parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor l34l; l ...

... Paral I Beberapa ketentuan Pasal dalarn Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (I-mbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2O12 Nomor 29, Tambahan Lcmbaran Daerah ...

... IfAII NO, BAITGIITTAN RtruIrE X TERAITGAN I 2 3 4 I. ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TAHUN 2016.pdf

... Bahwa di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum diatur secara jelas pungutan retribusi IMB berdasarkan pemmusan yang ditetapkal dalam Peraturan Daerah Nomor ...

... lO Tahun 20 12 dimaksud. ...

... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2Ol2 te*ang Retribusi Perizinan Tertentu. ...

Hal. 6, File: PERDA NO 1 TAHUN 2016.pdf

Download :
PERDA NO 1 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

perizinan - retribusi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.3, TLD.NO.157

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsional, demokratis, serta kemandirian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penetapannya.
pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU no.10 Tahun 2002, UU no.28 Tahun 2009, UU no.23 Tahun 2014, UU no.9 Tahun 2015, PP no.69 Tahun 2010, Perda no.10 Tahun 2012.
Penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Penjelasan : 1 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2018

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE TAHUN 2017-2020

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; MEMUTUSKAN ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati No. 1 Thn 2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati No. 1 Thn 2018.pdf

... Ketua adalah Ketua Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2017-2020. 13. ...

... Anggota adalah Anggota Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2017-2020. 14. ...

... BAB II PEMBENTUKAN Pasal 3 Berdasarkan Peraturan Bupati ini, dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati No. 1 Thn 2018.pdf

Download :
Peraturan Bupati No. 1 Thn 2018.pdf

Abstrak

kinerja-penilai

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE TAHUN 2017-2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 11 Tahun 2017 Pasal 201 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja PNS Periode Tahun 2017-2020.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pembentukan; Bab III Kedudukan dan Tugas; Bab IV Keanggotaan; Bab V Tata Kerja; Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
6 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 7. ...

... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...

Hal. 31, File: perda no 1 tahun 2019 ttg rpjmd 2019-2024.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018); 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 15. ...

Hal. 32, File: perda no 1 tahun 2019 ttg rpjmd 2019-2024.pdf

... 2 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); ...

Hal. 3, File: perda no 1 tahun 2019 ttg rpjmd 2019-2024.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Garut No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024

Download :
perda no 1 tahun 2019 ttg rpjmd 2019-2024.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ...

Hal. 2, File: tabalong_2012_01_PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BANK KALSEL.pdf

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

Hal. 1, File: tabalong_2012_01_PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BANK KALSEL.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 2. ...

Hal. 3, File: tabalong_2012_01_PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BANK KALSEL.pdf

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah;Penanaman Modal dan Investasi

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Dae-rah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penmabhan Penyertaan Modal Darah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan;Penyertaan Modal Daerah;Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah;Bagi Hasil Keuntungan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2016

Ketentuan Dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 5. ...

Hal. 2, File: PERBUB-NO-1-TAHUN-2016-TTG-STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS APBD KAPUAS HULU.pdf

... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ...

Hal. 1, File: PERBUB-NO-1-TAHUN-2016-TTG-STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS APBD KAPUAS HULU.pdf

... 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 2. ...

... Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik ...

... Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk boarding past dan airport tax), bis dan taksi ...

Hal. 3, File: PERBUB-NO-1-TAHUN-2016-TTG-STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS APBD KAPUAS HULU.pdf

Abstrak

KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/NO.1, TBD No.1, LL KAB. KAPUAS HULU: 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

ABSTRAK:

bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.3 Tahun 2007, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT