Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,025 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2018

Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 17. ...

... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/MIND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918) sebagaimana telah ...

Hal. 4, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... - 2 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ...

... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Kesehatan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2018/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dapat merusak kesehatan dan mengakibatkan terganggunya fungsi kesadaran yang berpotensi dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menurunkan indeks kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; bahwa kebiasaan turun menurun masyarakat adat membuat, mengonsumsi minuman tradisional beralkohol dalam kegiatan upacara adat dan keagamaan mesti disikapi dengan kearifan dan keajegkan sepanjang tidak untuk diproduksi massal dan disebarkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat umum; bahwa pembuatan minuman oplosan dengan mencampur zat-zat berbahaya yang dilarang untuk ditambahkan pada bahan pangan telah menjadi bagian dari perilaku sekelompok orang yang mesti dihentikan dengan tindakan hukum agar tidak berkembang dan menjadi kebiasaan dimasyarakat; bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertera pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf DD tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menyatakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan sistematika 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pengendalian; 4. Larangan; 5. Pengawasan; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Sanksi Administratif; 8. Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana dan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
15 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 1 Tahun 2012

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2012.doc

Abstrak

TENTANG-PAJAK-MINERAL-BUKAN-LOGAM-DAN-BATUAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

a.bahwa Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b.bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Peraturan Daerah c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013

Penyelenggaraan Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. ...

... Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116); 16. ...

Hal. 3, File: perda no 1 th 2013, penyeleng kepariwisataan.pdf

... 2 Perda Kab Banjar no 1 th 2013 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: perda no 1 th 2013, penyeleng kepariwisataan.pdf

... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); ...

Hal. 1, File: perda no 1 th 2013, penyeleng kepariwisataan.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Banjar No. 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Download :
perda no 1 th 2013, penyeleng kepariwisataan.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Banjar sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh normanorma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu dilestarikan, ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab; bahwa pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Banjar lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya Islami, agama, dan karakteristik daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sehingga perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 87/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 88/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 89/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 90/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 91/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 92/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 93/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 94/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 95/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 96/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 97/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009; . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Fungsi dan Tujuan; 3. Sumber Daya Pariwisata; 4. Pembangunan Kepariwisataan; 5. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; 6. Kawasan Strategis; 7. Usaha Pariwisata; 8. Hak, Kewajiban dan Larangan; 9. Kewenangan Pemerintah Daerah; 10. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB); 11. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja; 12. Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan; 13. Pendanaan; 14. Sanksi Administratif; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2013.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 1 Tahun 2005

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Kehormatan (LN. Tahun 1990 Nomor 54, TLN Nomor 3952); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 202 dan TLN Nomor 4022); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (LN. Tahun 2004 Nomor 91, TLN Nomor 4417); 17. ...

Hal. 3, File: Perda-Kab.-Kerinci-No.1-Th-2005-ttg-Kedudukan-Pimpinan-dan-Anggota-DPRD.pdf

... Nomor 1643); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN. ...

... Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN. Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286); 5. ...

... Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN.Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389); 8. ...

Hal. 2, File: Perda-Kab.-Kerinci-No.1-Th-2005-ttg-Kedudukan-Pimpinan-dan-Anggota-DPRD.pdf

... 1 2005.Doc 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI A NOMOR 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 1 TAHUN 2005 T E N T A N G KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN ...

... DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang ...

... Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, maka Pengaturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 ...

Hal. 1, File: Perda-Kab.-Kerinci-No.1-Th-2005-ttg-Kedudukan-Pimpinan-dan-Anggota-DPRD.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN - PROTOKOLER - KEUANGAN - PIMPINAN - ANGGOTA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN KERINCI

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2005/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK:

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, maka Pengaturan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali; Untuk memenuhi dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU RI No. 58 Tahun 1958; UU RI No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1987; UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 22 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 15 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP RI No. 62 Tahun 1990; PP RI No. 25 Tahun 2000; PP RI No. 105 Tahun 2000; PP RI No. 20 Tahun 2001; PP RI No. 24 Tahun 2004; PP RI No. 25 Tahun 2004; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000.
Perda ini mengatur tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI, meliputi Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Keuangan DPRD; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2005.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
19 hlmn; 7 pnjlsn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 18. ...

... Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 21. ...

Hal. 3, File: PERDA NMR 1 THN 2018 TTG PERUBAHAN ATAS PERDA NMR 4 TH 2012 TTG RETRIBUSJ JASA UMUM.pdf

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 26. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 27. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah ...

Hal. 4, File: PERDA NMR 1 THN 2018 TTG PERUBAHAN ATAS PERDA NMR 4 TH 2012 TTG RETRIBUSJ JASA UMUM.pdf

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. ...

Hal. 2, File: PERDA NMR 1 THN 2018 TTG PERUBAHAN ATAS PERDA NMR 4 TH 2012 TTG RETRIBUSJ JASA UMUM.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. ...

... SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... YUSRIL IHZA MAHENDRA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Abdul Wahid ...

Hal. 17, File: UU Nomor 1 Tahun 2007.pdf

... - 2 Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 6. ...

Hal. 2, File: UU Nomor 1 Tahun 2007.pdf

... Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

... Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033). 4. ...

Hal. 4, File: UU Nomor 1 Tahun 2007.pdf

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2018

Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan Sara Merapu Suku Tolaki di Kabupaten Konawe

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... Pasal l 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun l 945; 2. Uncang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tcntang Kcpendudukan dan Keluarga Sejabtera. 3. ...

... Undang Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemeriniah Nomor· 79 Tahun 2005 tenrarig PeIndonesia Tahun 2005 Nomor 16! ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... Dacrah adalah Kabuparen Konawe. 2. .Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD mcnurui azas otonom.i dan rugas pembanruan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ...

... dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- lJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... Peraruran Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2014 tcntang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah; ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... dasar Negara Repubbk Indonesia tahun 1945; b. bahwa pelaksanaan hukum adat, perkawinan sara merapu Suku Tolaki di Kabupaten Konawe merupaka.n sebuah kebutuhan untuk rnenempatkan mereka pada harkat dan ...

... nilai-nilai luhur secara turun temurun, khususnva nilai-nilai vang menyangkut perkawinan: c. bahwa berdasarkan perrimbangan sebagai.mana yang dimaksud pada huruf a. huruf b. dan huruf c perlu menetapkan Peraturan ...

... BUPATI KONAWE , Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PELAKSANAAN HUKUM ADAT PERKAWINAN SARA MERAPU SUKU TOLAKl DI KABUPATEN KONAWE TENT ANG PER1\TURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 1 TAHUN 2018 ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

HUKUM ADAT

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 212

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan Sara Merapu Suku Tolaki di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

Bahwa pelaksanaan hukum adat perkawinan sara merapu Suku Tolaki di Kabupaten Konawe merupakan cerminan kebhinekaan bangsan Indonesia yang harus diakui dan dilindugi sesuai amanat UUD 1945,
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 10 Tahun 1992, UU No 5 Tahun 1994, UU No 39 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005, Permendagri No 1 Tahun 2014
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup, Bentuk Perkawinan (Sara Merapu) Suku Tolaki; Kawin Janda; Delik Hukum Adat Lainnya; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018

Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. ...

Hal. 4, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2018.pdf

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten / Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 16. ...

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8); 20. ...

Hal. 5, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2018.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERBUP NO 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2018/01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 12 yata (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; Perpres No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 107 Tahun 2017; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017; PMK No. 50/PMK.07/2017; PMK No. 199/PMK.07/2017; PMK No. 226/PMK.07/2017; SKB Mendagri, Menkeu, Mendesa PDTT/Kepala Bappenas No. 140-8698 Tahun 2017, No. 954/KMK.07.2017, No. 116 Tahun 2017, No. 01/SKB/M.PPN/12/2017; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2014; Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 10 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 16 Tahun 2017; Perbup Bandung No. 57 Tahun 2014; Perbup Bandung No. 55 Tahun 2017; Perbup Bandung No. 77 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dana Desa; 3. Penetapan Rincian Dana Desa; 4. Penyaluran Dana Desa; 5. Penggunaan Dana Desa; 6. Pelaporan Dana Desa; 7. Sanksi; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
26 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2014

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4587); ...

Hal. 1, File: No.-01-2014-PENUNDAAN-PELAKSANAAN-PEMILIHAN-KEPALA-PEKON.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus. 2. ...

Hal. 2, File: No.-01-2014-PENUNDAAN-PELAKSANAAN-PEMILIHAN-KEPALA-PEKON.pdf

... Presiden Republik Indonesia Tahun 2014. (2) Penundaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) agar Aparatur Pemerintah Kabupaten dan Aparatur Pemerintah Pekon berkosentrasi terhadap pelaksanaan ...

... Pemilihan Umum (PEMILU) DPR, DPD, DPRD seta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. ...

... BAB III KETENTUAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA PEKON Pasal 3 (1) Selama Tahun 2014 semua kegiatan atau tahapan Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus ditunda pelaksanaannya. (2) Penundaan ...

Hal. 3, File: No.-01-2014-PENUNDAAN-PELAKSANAAN-PEMILIHAN-KEPALA-PEKON.pdf

Download :
No.-01-2014-PENUNDAAN-PELAKSANAAN-PEMILIHAN-KEPALA-PEKON.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 6. ...

... Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku; 9. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ...

Hal. 3, File: SALINAN PM 1 TAHUN 2018 BOS.pdf

... Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2017 Nomor 335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun ...

... 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1068), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 8, File: SALINAN PM 1 TAHUN 2018 BOS.pdf

... -2- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) ...

Hal. 2, File: SALINAN PM 1 TAHUN 2018 BOS.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Mencabut :

Permendikbud No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Download :
SALINAN PM 1 TAHUN 2018 BOS.pdf
SALINAN LAMPIRAN PM 1 TAHUN 2018 BOS.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.