Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,019 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016

Ketertiban Umum

Lalu Lintas, Jalan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum

Download :
Perda No. 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KETERTIBAN-UMUM

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat kabupaten Bengkalis yang tertib , tentram, nyaman , bersih dan indah, di perlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana daerah beserta kelengkapannya.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 12 Tahun 1956; 3. UU No. 8 Tahun 1981; 4. UU No. 14 Tahun 1992; 5. UU No. 23 Tahun 1992; 6. UU No. 23 Tahun 1997; 7. UU No. 39 Tahun 1999; 8. UU No. 2 Tahun 2002; 9. UU No. 23 Tahun 2006; 10. UU No. 26 Tahun 2007; 11. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 12. PP No. 6 Tahun 2010; 13. Perda Kabupaten Bengkalis No. 27 Tahun 1997;
Dalam Peraturan Daerah ini berisi 16 (enam belas) Bab dan 64 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan; Tertib Jalur Hijau, Ruang Terbuka Hijau Dan Tempat Umum; Tertib Sungai, Saluran Kolam Dan Lepas Pantai; Tertib Lingkungan Hidup; Tertib Tempat Dan Usaha Tertentu; Tertib Bangunan; Tertib Sosial; Tertib Kesehatan; Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian; Tertib Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan: 9 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Pencairan Uang dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD Pemerintah Kota Pagar Alam

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Per.gelolaan Keuangan Daerah; 7. ...

... kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keernpat, atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang ...

Hal. 1, File: Perwali Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... Pengclolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan Kegiatan yang meliputi Pencairan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah; 2. ...

... Peraturan Daerah Kota Pagar ~~Iam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam 2014 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 37 Tahun 20I0 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 20II; ...

Hal. 2, File: Perwali Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... BERIT ADAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2015 NOMOR I SERI I A '-t+V Drs.H.SAFRUDIN, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19590823198503-1-003 SEKRETARIS DAERAH KOTA DiundangkandiPagarAlarn PadaTanggal: 21:1 lanuari ...

... 2015 IDA FITRIA TI BASJUNI Ditetapkandi : PagarAlam PadaTanggal : 20 lanuari 2015 WALIKOT APAGAR ALAM V Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya ...

... , memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ipi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam. ...

Hal. 6, File: Perwali Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Download :
Perwali Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

pencairan-uang-pertanggungjawaban-bendahara

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2015/No.1 Seri.1A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan Uang dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD Pemerintah Kota Pagar Alam

ABSTRAK:

Untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan pencairan uang di lingkungan Pemkot Pagar Alam dipandang perlu disusun untuk pedoman pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwako ini.
Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Keppres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2008; Permendagri No. 37 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penataan pedoman pelaksanaan pencairan uang dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengeluaran uang SKPD, pedoman pelaksanaan pencairan uang dan laporan pertanggungjawaban APBD satker, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
6 hlm, Lampiran : 3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bekasi

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... 4 Undang-VnTahun 2004 teAtallg Pembentukaln Peraturan Perundang-uodangan (lembaran Negata Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan tembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4389) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tenrang. Pengelolaan Keuangan Oaerah {Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...

... Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomo, 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pet1gelo1aan Keu.angat1 Oac,ah sebagaimana telah diubah dcngan Peratur"an Menteri oatam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

Hal. 2, File: PB12011.pdf

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentaog Pembentukan Oaerah·daerah Kabupaten dalam linglcungan Provinsi Iawa Sarat (Senta Negara Tahun 1950); 2. Undang·Undang Nomor 1? ...

... Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4? ...

... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42871; 3 Uodang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang P~be<1dahara.an Negara tlembaran Negara: Republik lndon-esia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan ~embaran ...

Hal. 1, File: PB12011.pdf

... (2) Fasilitasi sebagaunana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan. menyempumakan lampiran·lamp,ran sesuai dengan k:etentuan perunda.ng·undangan. metaksanakan sosiahsasi, supervlsr dan bimbingan ...

... teknis serra memberil:an a~stens, untuk kelancaran penerapan peraturan Supati ini. {1) Kepala S.atuan Kerja Perangkat Oaetah melakukan fa.sihtasi Pelaksanaan Peratur-an Bupati ini. ...

... V yang hdak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. ...

Hal. 7, File: PB12011.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bekasi No. 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bekasi

Download :
PB12011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indon Undang-Undang Nomor 12 Tah Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perda 1 Tahun 2018.pdf

... 2Perah:ran Pemerinta-h Nomor 4O Tahun 1994 tentang Rumah Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 ...

... Republik Indonesia Nomor 5610); 8. ...

Hal. 2, File: Perda 1 Tahun 2018.pdf

... -33PENJEI.ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NoMoR 1 TAHUN2018 TEI.ITANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGEI,OI.AAN BARANG MIUK DAERAH I. ...

... UMUM Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 ...

... Daerah, maka ada beberapa / Penga Tana Tora-ia Nomor a Ta}li.n / 2015 yang perlu diubah danl/ disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. \.', II. ...

Hal. 33, File: Perda 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perda 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

pengelolaan barang milik daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD.2018/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dengan diundangkan nya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas; 8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 20 15 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (1) Barang milik daerah meliPuti : a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah' Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi : a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan modal pemerintah daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati
36 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2020

Tata Cara Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020

Desa

Hasil pencarian pada file:

... KANAN TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAY KANAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang ...

... Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan No 1 Tahun 2020.pdf

... - 4 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 12. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 13. ...

Hal. 5, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan No 1 Tahun 2020.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 10. ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan No 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan No 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum 2. Bab II : Jumlah Kampung 3. Bab III : Tata Cara Perhitungan Pembagian Dana Desa Ke Setiap Kampung 4. Bab IV : Penetapan Rincian Dana Desa 5. Bab V : Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dana Desa 6. Bab VI : Prioritas Penggunaan Dana Desa 7. Bab VII : Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 8. Bab VIII : Sanksi Administratif 9. Bab IX : Ketentuan Lain Lain 10. Bab X : Ketentuan Peralihan 11. Bab XI : Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
35

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 31. ...

... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 34. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di ...

Hal. 16, File: perda_no_1_tahun_2019.pdf

... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ; 32. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); • 30. ...

Hal. 4, File: perda_no_1_tahun_2019.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ...

Hal. 15, File: perda_no_1_tahun_2019.pdf

Download :
perda_no_1_tahun_2019.pdf

Abstrak

RPJMD

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Kudus Tahun 2018-2023;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 3 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2006; PP No 41 Tahun 2007; PP No 7 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PP No 43 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 46 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 28 Tahun 2018; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 2 Tahun 2015; Perrpes No 59 Tahun 2017; Perpres No 95 Tahun 2018; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2019; Perda Kab Kudus No 4 Tahun 2008; Perda Kab Kudus No 11 Tahun 2008; Perda Kab Kudus No 16 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengaj daerah, pengendalian dan evaluasi, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
397 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2021

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 8. ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...

Hal. 2, File: Perda Kab. Jeneponto No.1 tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. ...

Hal. 1, File: Perda Kab. Jeneponto No.1 tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah.pdf

... I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

Hal. 3, File: Perda Kab. Jeneponto No.1 tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah.pdf

Abstrak

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2021/NO. 306

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003MNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5862); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yakni : a. nama dan Tempat Kedudukan b. maksud dan Tujuan; c. kegiatan Usaha; d. jangka waktu berdiri; e. permodalan; f. anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah; g. penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pembubaran Perseroan Daerah; h. kepailitan Perseroan Daerah; dan i. pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
14

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 2. ...

... Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67); 3. ...

... Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021.pdf

... PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 ...

... /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/ ...

Hal. 1, File: Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021.pdf

... Bagan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik ...

... Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA ...

... /07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan ...

Hal. 85, File: Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Mengubah :

Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 01 Tahun 2015

Batas Jumlah Spp-Up Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... -2- 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2015 SPP UP.pdf

... Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2015 SPP UP.pdf

... -3- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... BAB III KETENTUAN DAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2015. Agar.......... ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2015 SPP UP.pdf

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2015 SPP UP.pdf

Abstrak

Batas Jumlah Spp-Up Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2015/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Jumlah Spp-Up Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengisian kas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu diberikan uang persediaan; b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada hurup a, perlu mengatur jumlah pengajuan SPP-UP pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2. UU No.17 Tahun 2003 ;3. UU No. 1 Tahun 2004 ;4. UU No.10 Tahun 2004 ;5. UU No.15 Tahun 2004 ;6. UU No. 23 Tahun 2014 ;7. UU No.33 Tahun 2004 ;8.PP No.25 Tahun 2000 ;9.PP No.109 Tahun 2000 ;10.PP No. 24 Tahun 2005;11.PP No.55 Tahun 2005 ;12.PP No.56 Tahun 2005 ;13.PP No. 58 Tahun 2005 ;14.PP No. 21 Tahun 2007 ;15.PP No.41 Tahun 2007 ;16.Perda Kab Tanggerang No.15 Tahun 2006 ;17.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.pengguan SPP-UP;3.ketntuan dan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2013

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Pasal 160 ayat (7) Peratauran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbaguimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 01 TH 2013.pdf

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 01 TH 2013.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHON 2013 NOMOR o. I WAYAN SUTARJ A SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Diundangkan di Sukadana pada tanggal '2. ...

... 'JcH"\t>~r\ 2013 ERWHJ A BUPATI LA1\1PUNG TIMUR, Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2 Jo.Quon 2013 Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ...

... Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 7 Tata cara pergeseran anggaran belanja daerah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. ...

Hal. 4, File: PERBUP NO 01 TH 2013.pdf

Download :
PERBUP NO 01 TH 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.