Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,018 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU MADRASAH DINIYAH TAKMALIYAH AWALIYAH KABUPATEN ...

... KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang : a. ...

... Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 ...

Hal. 1, File: PERBUP Nomor 1 Tahun 2020 Ttg Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru MDTA Kab. Kuansing.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 ...

... ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU MADRASAH ...

Hal. 3, File: PERBUP Nomor 1 Tahun 2020 Ttg Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru MDTA Kab. Kuansing.pdf

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478); ...

Hal. 2, File: PERBUP Nomor 1 Tahun 2020 Ttg Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru MDTA Kab. Kuansing.pdf

Abstrak

PETUNJUK-TEKNIS-PEMBERIAN-INSENTIF

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2020/No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Tujuan dan Sasaran; Syarat Penerima Insentif; Mekanisme Pembayaran Insentif; Besaran Insentif; Monitoring dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... -7 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2017 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd HARRY AZHAR AZIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI ...

... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan ...

Hal. 7, File: Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...

Hal. 2, File: Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707). ...

... Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini. ...

... Pasal 10 Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ...

Hal. 6, File: Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Download :
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2009

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Bupati, DPRD, PNS dan PTT.pdf

... 2 Mengingat : 1. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Bupati, DPRD, PNS dan PTT.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 1 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ...

... Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ...

... Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Bupati, DPRD, PNS dan PTT.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2014

Penetapan Besarnya Tarif Setiap Jenis Usaha yang Dikelola Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe Utara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Rl, Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Leipbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952). 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 200 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah. 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhis Penetapan Organisasi Perangkat Daerah. 11. ...

Hal. 2, File: Perbup Konut No. 01 Tahun 2014.pdf

... ( Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor < 53 Tahun 2004·,Tentang Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475. 2. ...

... 2004 tentang Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Perubahan Lembaran Negara RI Nomor, 4844). 3. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 01 Tahun 2014.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA Nomor: ...

... I Ditetapkan di: WANGGUDU Padatanggal :. 4.Januari2014 AuuPATIKONAWEUTARA~' I Peraturan ini mulai berlaku vada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan peraturan ...

... ini dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. :~ Dengan adanya peraturan ini, maka tarif setiap jenis izin usaha ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini sambil menunggu Peraturan Daerah. ~. ...

Hal. 5, File: Perbup Konut No. 01 Tahun 2014.pdf

Download :
Perbup Konut No. 01 Tahun 2014.pdf

Abstrak

penetapan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015 / NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besarnya Tarif Setiap Jenis Usaha yang Dikelola Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menetapkan besarnya biaya/tarif setiap jenis izin usaha yang dikelolah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Kabupaten Konawe Utara b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka sambil menunggu Penetapan dan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang tarif dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undaing Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004,Tentang Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Perubahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 4438). 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah , Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 8 Perubahan Lembaran Negara RI Nomor 4737). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Leipbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952). 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 200 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhis Penetapan Organisasi Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentangPokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara; 13. Peraturan Daerah KabupatenKonawe Utara Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pernbentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe Utara; 14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 153 Tahun 2012 tanggal 1 Januari 2012 tentang Penyesuaian Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Undang Undang Gangguan (UUG/HO) .
BAB I Ketentuan Umum BAB II Obyek dan Subyek BAB III Ketentuan Perizinan BAB IV Besarnya Tarif Setiap Jenis Usaha BAB V Ketentuan Pelaksanaan dan Pengawasan BAB VI Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
8 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2019

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 ...

Hal. 2, File: Pergub Nomor 1 Th 2019.pdf

... GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); ...

Hal. 1, File: Pergub Nomor 1 Th 2019.pdf

... Peraturan Gubernur ini. (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan 2019. ...

... Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah ...

... Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 4, File: Pergub Nomor 1 Th 2019.pdf

Download :
Pergub Nomor 1 Th 2019.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 No. 1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan suatu perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang dituangkan dalam suatu kebijakan pengawasan tahunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Permendagri No. 35 Tahun 2018, Perda Provinsi Sumbar No. 8 Tahun 2016, Pergub Provinsi Sumbar No. 77 Tahun 2016, Pergub Provinsi Sumbar No. 20 Tahun 2017, Pergub Provinsi Sumbar No. 72 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan Sistematika sebagai berikut : Pasal 1 Pengertian; Pasal 2 Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur: kegiatan, sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan. Pasal 3 Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi Nama, objek, dan subjek retribusi; Pasal 4 Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan dan Jadwal pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan 2019. Pasal 5 Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 Pasal 6 Dalam hal perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan umum dan pengawasan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi. Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 6. ...

... Wonogiri Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6) 2 ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Th. 2007.pdf

... NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI. ...

... Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ...

... Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6), diubah sebagai berikut : 1. ...

Hal. 3, File: Perda No. 1 Th. 2007.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ...

... UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun ...

... Prinsip Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ...

Hal. 7, File: Perda No. 1 Th. 2007.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dan Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

Download :
Perda No. 1 Th. 2007.pdf

Abstrak

ORGANISASI - DPRD

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2007/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa dengan meningkatnya beban tugas serta kinerja satuan organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, untuk itu perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001tentang Susunan Organisasi Sekretariat DaerahKabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001.
Peraturan ini memuat mengenai strurktur prganisasi Sekretariat Daerah dan Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2007.
10 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 1 Tahun 2013

Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 13. ...

... Pera tu ran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong praja ( Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 14. ...

Hal. 2, File: Perda Konawe No. 01 Tahun 2013.pdf

... PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA ...

... Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance); b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nornor 6 Tahun 2010 ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. ...

Hal. 1, File: Perda Konawe No. 01 Tahun 2013.pdf

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor ...

... 47) dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ...

... Ketentuan Pasal 3 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), diubah ...

Hal. 3, File: Perda Konawe No. 01 Tahun 2013.pdf

Download :
Perda Konawe No. 01 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Susunan-Organisasi-Tata-Kerja-Lembaga-Teknis-Daerah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2013/ NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance); bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kab. Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dipandang perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong praja (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84).
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Perubahan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2013

Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Sumatera Selatan

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

Download :
perda1-2013.pdf

Abstrak

kelembagaan-pelaku utama-pertanian-perikanan-kehutanan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional bidang pertanian, perikanan dan kehutanan harus terus diwujudkan. Di tengah persaingan global, keberadaan pelaku utama, yang tergabung dalam kelembagaan pelaku utama yang umumnya berbentuk lembaga/organisasi non formal yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas usaha tani sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya menghadapi persoalan mendasar, yaitu kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar, teknologi, serta lemahnya organisasi tani dan kepemimpinan. Pemprov. Sumsel berperan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan serta melindungi pelaku utama pertanian, perikanan, dan kehutanan secara mandiri dan kuat yang dapat menjadi sarana efektif dan efisien bagi pelaku utama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan pelaku utama dan anggotanya. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan di Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, kelembagaan pelaku utama, pengembangan kelompok pelaku utama, gabungan kelompok pelaku utama, peran gubernur, kedudukan gubernur dan peranannya dalam pembiayaan untuk penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama, insentif, monitoring, evaluasi dan pelaporan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2013.
25 hlm, penjelasan : 7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 1 Tahun 2004

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi TA 2004

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 2 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan ...

Hal. 2, File: Perda-Kota-Jambi-No.01-Th-2004-ttg-APBD-TA-2004.pdf

... 1 LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 01 TAHUN 2004 SERI A NOMOR 01 PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN ...

... Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. ...

... 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. ...

Hal. 1, File: Perda-Kota-Jambi-No.01-Th-2004-ttg-APBD-TA-2004.pdf

... Nomor : 04 Tahun 2004. Tanggal : 19 Januari 2004. Tentang : Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2004. ...

... Nomor : 01 Tahun 2004. Seri : A Nomor 01 Tanggal : 21 Januari 2004. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI Dto Drs. H. ...

Hal. 4, File: Perda-Kota-Jambi-No.01-Th-2004-ttg-APBD-TA-2004.pdf

Download :
Perda-Kota-Jambi-No.01-Th-2004-ttg-APBD-TA-2004.pdf

Abstrak

Anggaran - Pendapatan - Belanja - daerah - Kota Jambi - TA 2004

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/No.1 Seri A No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi TA 2004

ABSTRAK:

Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan pembangunan di Kota Jambi tahun 2004 diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna membiayai kegiatan Pemerintah Daerah disegala sektor; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2004.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 110 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002; Perda Kota Jambi No. 26 Tahun 2002.
Perda ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi TA 2004.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2004.
4 hlmn;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam No. 01 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak DaerahdanRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); Undang-Undang Nomor ...

... Nomor 9 Tahun 2015' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 5679\; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahup 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah ...

... (LembararlNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02IPF}RIM.KOMINFO lg l2OO8 tentang Pedoman ...

Hal. 3, File: PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2017.pdf

... BUPATI AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR / TAHUN 2OL7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NoMoRITAHUN2}L2TENTANGRETRIBUSIJASAUMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam LingkunganPropinsiSumateraTengah(LembaranNegara nepuUtit Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2.Undang-UndangNomor6Tahunlgs3tentangKetentuan ...

... Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...

Hal. 1, File: PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2017.pdf

... 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR I TAHUN 2Ot7 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENAGAM NoMoRITAHUN2)T2TENTANGRETRIBUSIJASAUMUM I. ...

... Daerah KabuPaten Agam Nomor 1 Tahun 2Ol2' Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, penghitungan tarif Retribusi PengendalianMenaraTelekomunikasididasarkankepadapersentase2oh(dua perseratus) dari Nilai Jual ...

... paling tinggi 2 oh (duaperseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai ...

Hal. 5, File: PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2017.pdf

Download :
PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.