Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,021 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2015

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Mamuju

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ...

... Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan ...

Hal. 2, File: Mamuju_Perda No 1 Th 2015.pdf

... © PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMUJU Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA BUPATI MAMUJU, bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 255 ayat (1) dan pasat 256, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pasal 2 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah ...

... Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2007 sudah_ tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dan disesuaikan dengan pedoman organisasi dan ...

Hal. 1, File: Mamuju_Perda No 1 Th 2015.pdf

... Satuan Polisi Pamong Praja tidak mencapai nilai 60 Cukup jelas (enampuluh) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pasal 14 Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Satuan Polisi Pamong Praja Cukup jelas yang ...

... Cukup jelas Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2007 Cukup jelas tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Pasa! ...

... 18 Praja Kabupaten Mamuju sudah tidak sesuai lagi kondisi dan Cukup jelas perkembangan masyarakat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi ...

Hal. 6, File: Mamuju_Perda No 1 Th 2015.pdf

Download :
Mamuju_Perda No 1 Th 2015.pdf

Abstrak

polisi-pamong-praja

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.52

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Mamuju

ABSTRAK:

untuk melaksanakan amanat Pasal 225 Ayat (1) dan Pasal 256 UU No.23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 PP No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu mengatur Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
dasar hukum: Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2010; Permendagri No.40 Tahun 2011; Permendagri No.60 Tahun 2012.
dalam PERDA ini diatur mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mamuju.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015.
mencabut berlakunya PERDA Kabupaten Mamuju No.14 Tahun 2007.
56 halaman, Penjelasan 1 halaman, Lampiran 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2018

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... La, -3- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), Peraturan Presiden Republik ...

... Presiden Republik Indonesia 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana ...

... telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat ...

Hal. 3, File: PERBUP Pohuwato No 1 th 2018 ttg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBD TA 2018-ocr.pdf

... diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 3851). ...

Hal. 1, File: PERBUP Pohuwato No 1 th 2018 ttg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBD TA 2018-ocr.pdf

... Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ...

... Negara Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 5432), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang ...

Hal. 2, File: PERBUP Pohuwato No 1 th 2018 ttg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBD TA 2018-ocr.pdf

Abstrak

pembayaran beban APBD

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana diamatkan kepada kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU NO.28 Tahun 1999 ; UU NO.6 Tahun 2003 ; UU NO.17 Tahun 2003 ; UU NO. 1 Tahun 2004 ; UU NO.15 Tahun 2004; UU NO.33 Tahun 2004 ; UU NO.12 Tahun 2011; UU NO.5 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014; PP NO.58 Tahun 2005; PERPRES NO.54 Tahun 2010; PEMENDAGRI NO.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 11 Tahun 2011; PERDA Kab Pohuwato NO.8 Tahun 2007 ; PERDA Kab Pohuwato NO.10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD TA 2018, termasuk didalamnya mengatur tentang azaz umum mekanisme pembayaran; Mekanisme Pelaksanaan (pengisian Kas Umum Daerah pada rekening kas pengeluaran, Penerbitan SPP UP/GU/TUP, penerbitan SPP Gu Nihil dan TUP Nihil, penerbitan SPM UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil, penerbitan SP2D UP/GU/TUP/GU Nihil/TUP Nihil, pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan, penerbitan SPM-LS Gaji, penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan, pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, penerbitan SPM-LS, penerbitan SP2D-LS); Pencairan Dana Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada SKPD; Pendapatan dan Pengeluaran Biaya melalui PPK BLUD RSUD; Pengelolaan Dana Kapitasi pada Faskes Tingkat Pertama.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 26 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. ...

Hal. 3, File: 1.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan (Lembar Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 59); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ...

Hal. 4, File: 1.pdf

... jdih.tubankab.go.id BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH DENGAN RAHMAT ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah di ubah dengan ...

... Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN ...

Hal. 1, File: 1.pdf

Download :
1.pdf

Abstrak

bantuan sosial

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga miskin di lingkup Kabupaten Tuban, Pemerintah Daerah mencanangkan Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk masyarakat berpenghasilan rendah; b. bahwa agar Program Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018.
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Bantuan Pangan Non Tunai Daerah. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; tujuan dan manfaat bantuan; penerima bantuan; bank penyalur dan agen bantuan; peneribatn dan pendistribusian kartu BPNTD; blokir dan penggantian kartu BPNTD; pencairan dana; peyaluran dana; pembelian barang; pelaporan dan pertanggungjawaban penyalahgunaan; monitoring dan evaluasi; pengawasan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
jumlah 17 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...

Hal. 3, File: perda nomor 1.pdf

... -2- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ...

Hal. 2, File: perda nomor 1.pdf

... PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU BERGERAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: ...

... Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% ...

Hal. 1, File: perda nomor 1.pdf

Download :
perda nomor 1.pdf

Abstrak

BUMD; Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Wilayah Kerja Blok Sebuku oleh Pemerintah, maka Daerah berhak mendapatkan penguasaan Participating Interest melalui badan usaha milik daerah, sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi; bahwa pengelolaan dan penerimaan Participating Interest atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak guna mewujudkan kesejahteraan di Daerah; bahwa Perusahan Umum Daerah Sebuku Bergerak merupakan perusahaan umum Daerah di Kalimantan Selatan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Perusahan Umum Daerah Sebuku Bergerak ditetapkan menjadi badan usaha milik daerah tersendiri melalui mekanisme pendirian perusahan umum daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahan Umum Daerah Sebuku Bergerak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak, memuat tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pendirian; 3 Maksud dan Tujuan; 4. Tempat dan Kedudukan; 5. Bidang Usaha; 6. Modal; 7. Organ; 8. Tahun Buku, Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah; 9. Penggunaan Laba; 10. Kerjasama dengan Pihak Lain; 11. Pengembangan Perusahaan; 12. Tuntutan dan Ganti Rugi; 13. Pembubaran; dan 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2018.
18 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2020

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2019

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322); 24. ...

... Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 26. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan ...

Hal. 5, File: PERDA 1 Tahun 2020 ttg Pertanggungjawaban_Pelaksanaan APBD_TA 2019.pdf

... WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: PERDA 1 Tahun 2020 ttg Pertanggungjawaban_Pelaksanaan APBD_TA 2019.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 22. ...

Hal. 4, File: PERDA 1 Tahun 2020 ttg Pertanggungjawaban_Pelaksanaan APBD_TA 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2014

Perusahaan Daerah Pembangunan Dan Aneka Usaha

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. ...

Hal. 3, File: Perda 1_2014_Daerah Pembangunan dan Aneka-Usaha.pdf

... 2 6. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) ...

Hal. 2, File: Perda 1_2014_Daerah Pembangunan dan Aneka-Usaha.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

Hal. 1, File: Perda 1_2014_Daerah Pembangunan dan Aneka-Usaha.pdf

Download :
Perda 1_2014_Daerah Pembangunan dan Aneka-Usaha.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN DAN ANEKA USAHA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Dan Aneka Usaha

ABSTRAK:

Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mendorong perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang bersumber dari penggalian dan pemanfaatan potensi daerah maupun yang bersumber dari pengembangan usaha di luar daerah, maka dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Kota Pematangsiantar.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 15 Tahun 1986; PP Nomro 99 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 4 Tahun 1990; Permendagri Nomor 3 Tahun 1998; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Kepmendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perdakot Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; ruang lingkup usaha; modal; organ perusahaan daerah; direksi; badan pengawas; pegawai; pengelolaan perusahaan; rencana kerja, tahun buku, dan laporan tahunan; logo perusahaan; penghargaan; penetapan dan penggunaan laba; dan pembubaran dan likuidasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
23 Hlm; Penjelasan: 6 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2022

Santunan Kematian

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2022 BARU.pdf

Abstrak

santunan-kematian

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Santunan Kematian

ABSTRAK:

bahwa untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga yang tertimpa musibah kematian, perlu menetapkan pedoman pemberian santunan kematian kepada masyarakat dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat 6 UUD Negara Republik Indonesia; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 96 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; santunan kematian; penerima santunan kematian; besaran jumlah santunan kematian; prosedur dan tata cara; penyerahan santunan kematian; pengecualian santunan kematian; pendanaan; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Air dan Tanah

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Pajak Air Tanah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati merubah Peraturan Daerah dimaksud ...

... Pasal 18 ayat -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rteribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. ...

Hal. 1, File: PDF PERDA 1 TH 2018 TTG PERUBHAN ATAS PERDA NOMOR 17 TAHUN 2010 TTG PAJAK AIR TANAH.pdf

... -2Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang ...

... Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ...

... Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Tahun 2010 Nomor 17). ...

Hal. 2, File: PDF PERDA 1 TH 2018 TTG PERUBHAN ATAS PERDA NOMOR 17 TAHUN 2010 TTG PAJAK AIR TANAH.pdf

... -3(3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. (4) Dihapus. 2 ...

... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2018 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 1/OKU/2018) ttd ttd ...

Hal. 3, File: PDF PERDA 1 TH 2018 TTG PERUBHAN ATAS PERDA NOMOR 17 TAHUN 2010 TTG PAJAK AIR TANAH.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Ogan Komering Ulu No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

Abstrak

PERUBAHAN - PERATURAN - DAERAH - NOMOR 17 - TAHUN 2010

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Air dan Tanah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengelolaan Pajak Air Tanah dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupate Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8842 Tahun 2016, telah dibatalkan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati merubah Peraturan Daerah
Dasar Hukum Peraturan ini Ialah :UU No 28 Tahun 1959 ;. UU No 28 Tahun 2009 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 ; Perda No 17 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang : Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 17) diubah Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Merubah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah
Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
3 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 1 Tahun 2012

Penamabahan Penyertaan Modal Dearah Ke Dalam Modal Perusahaan

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... 2 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana ...

Hal. 2, File: Perda-Nomor-1-Tahun-2012.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518 ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); ...

Hal. 1, File: Perda-Nomor-1-Tahun-2012.pdf

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. ...

... atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; 18. ...

Hal. 3, File: Perda-Nomor-1-Tahun-2012.pdf

Download :
Perda-Nomor-1-Tahun-2012.pdf

Abstrak

Penamabahan Penyertaan Modal Dearah Ke Dalam Modal Perusahaan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penamabahan Penyertaan Modal Dearah Ke Dalam Modal Perusahaan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;;2. UU No. 5 tahun 1962;3. UU No. 2 tahun 1993 ;4. UU No. 17 tahun 2003;5. UU No. 1 tahun 2004;6. UU No. 7 tahun 2004 ;7. UU No. 15 tahun 2004;8. UU No. 32 tahun 2004;9. UU No. 33 tahun 2004 ;10. UU No. 25 tahun 2009;11. UU No. 12 tahun 2011;12. PP No.16 tahun 2005 ;13. PP No. 54 tahun 2005;14. PP No. 58 tahun 2005;15. PP No. 6 tahun 2006 ;16. PP No. 38 tahun 2007;17. PP No. 67 tahun 2005;18. PP No. 29 tahun 2009 ;19. Perda No. 33 tahun 1995;20. Perda No. 14 tahun 2002;21. Perda No. 9 tahun 2007 ;22. Perda No. 1 tahun 2008 ;23. Perda No. 11 tahun 2009 ;24. Perda No. 12 tahun 2011
1. ketentuan modal;2. maksud dan tujuan penyertaan modal;3. penambahan penyertaan modal;4. pelaksanaan penyertaan modal;5. hak dan kewajiban ;6. pelaporan;7. pembinaan dan pengawasan;8. ketentuan lain lain;9.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 1 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... - 3 14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17.Peraturan Daerah ...

Hal. 3, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2013-TTG-RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

... - 2 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. ...

... Republik Indonesia Nomor 3281); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2013-TTG-RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) ; 3. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); ...

Hal. 1, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2013-TTG-RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Pontianak No. 3 Tahun 2022 tentang RETRIBUSI JASA USAHA

Mengubah sebagian :

PERDA Kota Pontianak No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Download :
PERDA-NO-1-TAHUN-2013-TTG-RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

Abstrak

-PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA-

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1, TLD No.1, LL Kota Pontianak : 18 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP Tahun 45 Tahun 2008, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum dan Besaran Tarif Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
- Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa pada saat Perda ini berlaku maka Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan yaitu untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan peraturan daerah ini; dan untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) tahun.
18 halaman, 3 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT