Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan korban massal dan wabah penyakit, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, maka Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemurtentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian bantuan, besarannya bantuan, tata cara penyampaian bantuan, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2008.
Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2005 dicabut
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2017
PERWALI Kota Bekasi No. 14 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TATA - ACARA - SELEKSI - TIM - AHLI - CAGAR - BUDAYA - KOTA - BANDUNG
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BD Kota Bandung Tahun 2023 No. 8
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 1 Tahun 2022; Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No. 14 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung yang meliputi Ketentuan Umum, Pelaksanaan Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya, Pencalonan Anggota Tim Ahli Cagar Budaya, Seleksi Anggota Tim Ahli Cagar Budaya, Panitia Seleksi Tim Ahli Cagar Budaya, Informasi Seleksi Calon Anggota Tim Ahli Cagar Budaya, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2021.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2023
RENUMERASI - LAYANAN - UMUM - DAERAH - PADA - RUMAH - SAKIT - DAERAH - KOTA - BANDUNG
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, BD Kota Bandung Tahun 2023 No. 12
Peraturan Walikota (Perwali) tentang remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Renumerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2021; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021; Perda Kota Bandung No. 1 Tahun 2020; Perwali Kota Bandung No. 24 Tahun 2021; Perwali Kota Bandung No. 116 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perwali Kota Bandung No. 105 Tahun 2022; Perwali Kota Bandung No. 2 Tahun 2022; Perwali Kota Bandung No. 24 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Renumerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung yang meliputi Ketentuan umum, Komponen Renumerasi, Evaluasi dan pelaporan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021; Perwali Kota Bandung No. 116 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perwali Kota Bandung No. 105 Tahun 2022.
21 Hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Hak Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimanatan Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Pimpinan Badan Amil Zakan Nasional Provinsi Kaltim dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Pergub tentang Hak Keuangan BAZNAS Provinsi Kaltim.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 14 Tahun 2014;
Peraturan ini membahas tentang Hak Keuangan BAZNAS Prov. Kaltim.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
3 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2012
Pembentukan Kelurahan Pantai Amal dan Kelurahan Mamburungan Timur
2012
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2012/NO 7
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Kelurahan Pantai Amal dan Kelurahan Mamburungan Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta sebagai wujud pelaksanaan aspirasi masyarakat pesisir Pantai Amal, Binalatung dam masyarakat Karungan di wilayah Kecamatan Tarakan Timur, maka perlu dibentuk Kelurahan baru di Daerah Kota Tarakan; bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 127 ayat (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah; Bahwa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Pantai Amal dan Kelurahan Mamburungan Timur.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
Pembentukan Kelurahan Baru, Wilayah Administratif, Tujuan Pembentukan, Struktur Pemerintahan, Aspek Pendanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2012.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2017
PENGELOLAAN - JARINGAN - DOKUMENTASI - DAN - INFORMASI - HUKUM - KABUPATEN - BANDUNG
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2017/32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, pemerintah daerah wajib melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah diatur dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres RI No. 33 Tahun 2012; Permendagri RI No. 2 Tahun 2014; Permen Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 57 Tahun 2016; Perbup Kab. Bandung No. 71 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Kelembagaan; Pengelolaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
