Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 0,988 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Tana Tidung No. 19 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Download file:

PB KTT 04-2018.pdf

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

2018

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD 2018/NO 4

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

ABSTRAK:

Dalam rangka melakukan pencegahan perilaku koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka mendasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu memberlakukan pembayaraan non tunai dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung; untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan pembayaraan non tunai dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam pendapatan dan belanja daerah, perlu mengatur Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tana Tidung, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan dan tata cara transaksi non-tunai dalam setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan lebih modern, aman, dan transparan, serta mendukung prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Tana Tidung.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perda-No-2-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 02, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 NOMOR 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berdasarkan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945· 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4740); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pembentukan tetang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258) Nomor Indonesia Republik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran NegarRepublik Indonesia Nomor 5145); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan dBidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 14. Peratura.n Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Leiang dalarn rangka Penagihan Pajak de.ngan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemeri.ntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daer ah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Jangka Pernbangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK BAB Ill : DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V : TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VI : PENDATAAN BAB VII : PENETAPAN BAB VIII : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB IX : KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB X : KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN BAB XI : PEMBETULAN,PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI BAB XII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XIII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013.
26

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perda-No-2-Th-2014-Kab.-Bulukumba.pdf

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 02, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA: (NOMOR 2 TAHUN 2014 )

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i dan Pasal 156 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undangundang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822); 3. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. UndangUndang Nomor 4 Tahun ten tang Pertambangan 2009 Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 5_ UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara Nepotisme Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tahun Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Penge!olaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Republik Negara Lembaran Indonesia Nomor 4400); 8. UndangUndang Nomor 32 Tahun Pemerintahan ten tang (Lembaran Negara 2004 Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844); 9. UndangUndang Nomor 33 Tahun Perimbangan Pemerintah 2004 ten tang antara Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan · Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Sadan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Insentif dan Pemberian Pemungutan Pajak Daerah dan (Lembaran Daerah Retribusi Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15. 5276): 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Rencana Tata Ruang Republik Negara Peta (Lembaran Indonesia Tahun 2013 Nomor 8 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); Kabupaten Daerah 18. Peraturan Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi lnformasi dan (Lembaran Publik Partisi pasi Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba 20122032 (Lembaran Tahun Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSJ BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V : PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI : WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VII : KEBERATAN BAB VIII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB IX : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB X : KEDALUWARSA BAB XI : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII : SANKS! ADMINISTRATIF BAB XIV : PENYIDIKAN BAB XV : KETENTUAN PIDANA BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2014.
27

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perda-No-3-Tahun-2013-Kab.Bulukumba.pdf

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 03, EMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 NOMOR 3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf e pasal 110 dan pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir, tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Paraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum clan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1981 - Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi , Kolusi clan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Urusan Pemerintah, Pembagian antara ten tang Pemerintahan 2007 Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).
BAB II : NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB Ill : GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V : PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII : WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII : KEBERATAN BAB IX : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB X : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XI : KEDALUWARSA BAB XII : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XIII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIV : SANKSI ADMINISTRASI BAB XV : PENYIDIKAN BAB XVI : KETENTUAN PIDANA BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir dan Peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan BLUD

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Cirebon No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Download file:

2015 01 PERBUP SISTEM REM...LA KEUANGAN BLUD.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 106 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Kompetensi Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

2021pb3201106.pdf

STANDAR - KOMPETENSI - JABATAN - PADA - KECAMATAN - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 106, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 106

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa untuk menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit serta dalam rangka terwujudnya profesionalisme pegawai negeri sipil pada jabatan administrasi perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan RB No. 38 Tahun 2017; Perka BPN No. 26 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 98 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang standar kompetensi jabatan pada kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang meliputi maksud dan tujuan, standar kompetensi jabatan, penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 98 Tahun 2016.
7 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

2023pb3209026.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kalumpang

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perbup Mamuju Nomor 9 Tahun 2024.pdf

kalumpang - perencanaan - tata ruang

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2024 (9): 185 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kalumpang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kalumpang
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2023; PP No.21 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tujuan penataan Wilayah Perencanaan; rencana Struktur Ruang; rencana Pola Ruang; ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; dan kelembagaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
185 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberdayaan Karang Taruna

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Hasil pencarian pada file:

Download file:

2023pb3209034.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2023

Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Cirebon No. 102 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata

Download file:

2023pb3209036.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT