Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2013

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB II : NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB Ill : GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V : PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII : WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII : KEBERATAN BAB IX : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB X : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XI : KEDALUWARSA BAB XII : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XIII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIV : SANKSI ADMINISTRASI BAB XV : PENYIDIKAN BAB XVI : KETENTUAN PIDANA BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

21 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

21 Februari 2013

Tanggal Berlaku

21 Februari 2013

Sumber

EMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 NOMOR 3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 152 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No-3-Tahun-2013-Kab.Bulukumba.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, EMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf e pasal 110 dan pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir, tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Paraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum clan Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1981 - Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi , Kolusi clan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Urusan Pemerintah, Pembagian antara ten tang Pemerintahan 2007 Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D). BAB II : NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB Ill : GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V : PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII : WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII : KEBERATAN BAB IX : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB X : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XI : KEDALUWARSA BAB XII : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XIII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIV : SANKSI ADMINISTRASI BAB XV : PENYIDIKAN BAB XVI : KETENTUAN PIDANA BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir dan Peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 03 Tahun 2013

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT