PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,054 detik
Air, Sistem Penyediaan Air Minum
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 7. ...
... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 2. ...
... Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. ...
... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: (1-4/2020) SEK~R KA;UPATEN TEGAL WIDODO JOKO MULYONO Diundangkan di Slawi ...
... pada tanggal 8 Januari 2020 (Z UMI AZIZAH Ditetapkan di SJawi pada tanggal 8 Januari 2020 Agar setiap orang mengetahuinya memerin tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran ...
... Pasal 94 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
Penanaman Modal dan Investasi
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 18. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 19. ...
... - 2 4. ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Pasal 18 ayat -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); ...
Kepegawaian, Aparatur Negara
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor a593); T2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor ...
... BTIPATI BARII1O TIMUR PROVIilSI KALIMAITTAIT TEilGATI PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2AL7 TENTAITG PERUBAIIAN I{TDUA ATAS PERATURAIT BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 33 TAIIUIT 2015 TENTAI{G PEMBERIAIIT ...
... Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor a18O); undang-undang Nomor 1.7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 2. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 20'.13 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah ...
... Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun 2Al4 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ol4 Nomor 16); 17. ...
... Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peratrrran Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun ...
APBN
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 Pasal 8 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1978. ...
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret,1978 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1978 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO,S.H ...
... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978 NOMOR 6 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 2. ...
... Indische Comptabiliteitswet (S. 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 1968 Nomor 53); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN : Menetapan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1978 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 (4) Sisa kredit anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 terlebih dahulu diperiksa ...
... dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan. (5) Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya ...
... Pasal 6 (1) Setelah Tahun Anggaran 1978/1979 berakhir dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan Anggaran. (2) Perhitungan Anggaran Negara dalam ayat (1) pasal ini setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa ...
-
UU No. 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1978.pdf
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 20. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577); 24. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a73B); 33. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2047 hntang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A07 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 34. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB16); 35. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun L977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
... Damang Kepala Adat Pasal 21 Untuk dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik ...
... Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; c. memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai hukum adat Dayak dan adat istiadat Dayak setempat ; d. setia kepada adat istiadat dalam ...
... wilayah Kedamangan yang bersangkutan ; e. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ; f. cakap membaca dan menulis huruf latin ; g. umur sekurang-kurangnya 40 tahun ; h. ...
... Lembaran Negara Nomor 1820 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ( Lembaran Negara Nomor 3258 6. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954 ...
... Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Tahun 1999 Nomor 70 8. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom Tahun 2000 Nomor 03 Seri : D 9. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di tingkat Desa dan Kelurahan, Daerah Tahun 2000, Nomor 16, Seri D Dengan persetujuan DEWAN ...
- Download :
- Perda 1 tahun 2002.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan
... Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. ...
... Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 2 ...
... WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ...
... Wali Kota Nomor 08 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; c ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1 ...
... (2) Hak Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...
... Indonesia setempat dengan menunjukkan hasil kemajuan belajar untuk disampaikan ke Wali Kota melalui BKPSDM pada setiap akhir bulan Desember; i. ...
... Pegawai Tugas Belajar yang telah selesai Tugas Belajar, berkewajiban bekerja kembali pada unit kerja Pemerintah Daerah paling singkat selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar (n) di tambah 1 tahun atau dalam ...
- Download :
- PERWALI NO 1 TAHUN 2021.pdf
Pengadaan Barang/Jasa Pajak dan Retribusi Daerah
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518 ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...
... Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...
... Pasal I Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah ...
... diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan ...
... 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (2,13/2017) ...
- Download :
- Perda_No__1_Tahun_20171.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern
... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri NOthof 4 MilUri 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84); 13. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); JDIH ...
... BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ...
... (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diUbah boborapa kali terakhir derigati Peraturan Walikbta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor ...
... 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR JDIH Kota Singkawang ...
- Download :
- Perwako No 1 Tahun 2018.pdf
APBD
... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN ...
... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan