Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,56 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 01A Tahun 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2s5); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ...

... Nomor B1); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional ...

... pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 589); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahut 2014 tentang Pedoman ...

Hal. 3, File: Perbup Jeneponto Nomor 1a Tahun 2016.pdf

... I JENEPOIITTO, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Al4 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan ...

... Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20L4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ...

... Nomor LB22l; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara; Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahanlu Negara Republik Indonesia Nomor a2}6l; \ ...

Hal. 1, File: Perbup Jeneponto Nomor 1a Tahun 2016.pdf

... Republik Indonesia Nomor aasQ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia ...

... Nomor 5O63); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2411 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagran Urusan Pemerintahan antara ...

Hal. 2, File: Perbup Jeneponto Nomor 1a Tahun 2016.pdf

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 1a Tahun 2016.pdf

Abstrak

PEIUITJUK PELAKSAITAAIT PEITGELOLAAIT DAIIA I(APITASI DAII ITON KAPr?ASr PROGRAM JAltrrIyAN KESETTAIAII NASIOIIAL {JK}I} PADA FASILITAS PTLAYANAII KESEHA?AN TIilGI{AT PERTAMA DI KAEUPATEN JENEPOITTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01A, BD.2016/NO.01A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

BUPA?I JENEPOIITTO, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Al4 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20L4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur sistem pelayanan kesehatan melalui jaminan pembiayaan dalam program jaminan kesehatan; bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagr masyarakat, sasaran prograln, akuntabilitas, efektifitas dan e{isiensi pengelolaan keuangan program jaminan kesehatan nasional, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah * Daerah Tingkat II di Sularresi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LB22l; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara; Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahanlu Negara Republik Indonesia Nomor a2}6l; \ Mengingat : 1. b. c. 2. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4A tahun 2AA4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aasQ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5O63); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2411 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2A11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5SS7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Og Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor Zgg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-undang R*pubtik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Peratuian Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagran Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 82, Tambahanl l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; f 4. 5. 6. 7. 8. 10, i1" t2. 9. 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Perattturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2s5); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor B1); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 589); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahut 2014 tentang Pedoman Pelaksanaall program Jaminan Kesehatan Nasional {Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 9Vfl; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor l_ Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 20OB Nomor lSVl; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 20OB tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189).
PERATURAIT FUPATT TETTITAI{G pErurJUK PELAKSAITAAIV PEilGELOLAAI{ DANA I(APITASI DAN NON KAPI?ASI PROGRAM JAMII{AIT IIESE}IATAN NASTOIYAL {JKrrl par}a FASTLITAS pELAyAr[Aril KESEHATAIT TIITGI(AT PERTAMA DI I(ABUPATEX JT1YEPOITTO t4. 15. L6. t7. 18. 19. Menetapkan BAB I KEIEIT?UAII T'IUUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. sebasaif 3. 4. 5. Bupati adalah Bupati Jeneponto. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Tekr:is Dinas kesehatan Kabupaten Jeaeponto yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat kecamatan. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas rawat Jalan, Puskesmas rawat Inap, Puskesrnas Pembantu, Polildinik Kesehatan Desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya. Fuskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang member pelayanan terhadap orang yarrg masuk ke Puskesmas untuk keperliuan observasi, diagnose, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic dan pelayallarl kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan. Puskesmas Rawat Iaap adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruang gawat inap dengan tempat tidur. Puskesmas Pembantu yang sela4jutnya disingkat PUSTU adalah satu unit pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Fuskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat PUSLING adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, PUSTU dan Poliklinik Kesehatan Desa. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sarla dengan pemerintah desa yang bertanggungiawab kepada Kepala UIII Puskesrras. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk oleh, untuk, dan bersarna masyarakat setempat atas dasar musyarvarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperli Pos Pealayanan Terpadu {P0SYANDU}, PKD, Pos upaya Kesehatan Kerja, pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Obat Desa dan lain-lain. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningfuatan: perlcegahan, peyernbuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derajat kesehatan rnasyarakat. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksara pelayanan atas jasa yang deiberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobata.n, konsultasi visit, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Fuskesmas atau jaringannya. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperiuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjufirya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukun yang dibentuk untuk menyelenggarakan prograrn j aminan kesehatan. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kesehatan kepada UPT Fuskesmas berdasarkan jumlah peserta I yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayananf, kesehatan yang diberikan. t 6. 7. 8. 9. 10. 11. L2. 13. 14. 15. 16. L7. 18. 19. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayararl yang di bayar oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional. 20. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manf,aat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yaag diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 2L. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN. 22. Bukan Penerima Bnatuan Iuran yang seianjutnya disebut bukan penerima PBI JKN adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak marnpu. 23. Pasien adalah Peserta JKN yang menerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II MAITSUD DAIT TUJUAN Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaal Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan masyarakat dan Jaringannya adalah : a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraall pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya bagl peserta JKN; b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jaringannya; c. mendukung terselenggaranya pembinaan program JKN di setiap jenjang administrasi. Pasal 3 Tujuan Petunjuk Pelaksaaaan Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya adalah : a. menetapkan sasaran program JKN; b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perorangan; c. menetapkan tempat pelayanan kesehatan primer perorangarl; d. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin; e. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; f. mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dan jaringannya yang belum menerapkan poia pengelolaan keuangan BLUD. BAB III PTLAYAI'IAIII KESEIIATA}{ DAN TE}IPA? PELAYAI{AT{ PROGRAIU JKIT Pasal 4 Pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup : (1) Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama. (2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan. (3) Kasus rujukan balik. (4) Pemeriksaan, pengobatan dan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. (5) Pemeriksaan ibu hami1, nifas, ibu men5'usui dan anahbalita oleh bidan ataut, dokter; dan (6) Rehabilitasi medic dasar. Pasal 5 Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN meliputi : (U UPT Puskesmas. (21 Puskesmas Keliling. (3) Puskesmas Pembantu. (4) PKD. (5) UKBM lainnya. BAB TV PELAYAIIAI{ KESEIIATA]V YAITG TIDAK DIJA*IIil Pasal 6 Pelayanan kesehatan bagr peserta JKN yang tidak dijamin meliputi : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oieh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja atau hubungan keq'a; d. pelayanan keehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik; f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas {memperoleh keturunan}; g. pelayanan meratakan gtgi; h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif herdasarkan penilaian teknologi kesehatan; k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; 1. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa lwaba}.; p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. BAB V MAITAJ EMEN PUSKESIYIAS Pasal 7 Penyelenggaraan program JKN di UPT Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen JKN yang terdiri dari : (1) Perencanaan tingkat Puskesmas, meliputi : a. penyusunan POA {Plan Of Action} tahunan (pada awal kegiatan} dengan tahapan : 1. dinas kesehatan dan UPT Puskesmas mengadakan pertemuan untuk menentukan rencana kegiatan, target sasaran dan target cakupan yang harus dicapai; 2. puskesmas menyusun POA tahunan (Januari sld Desember); 3. POA Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas[ Kesehatan. f (2) (3) (1) {21 (U (2) (3) (3) 14| b. penyusunan POA bulanan dengan ketentuan : 1. disusun setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan glrna pencairan dana; 2. merupakan rincian dan POA tahunan untuk dibahas dalam Lokakarya Mini Fuskesmas. c. kegiatan diluar POA tahunan Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Fuskesmas dapat mengadakan kegiatan diluar POA tahunan dengan membuat rencana kegiatan khusus yang disetujui oieh Kepala Dinas Kesehatan. Lokakarya mini, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut; b. membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; c. desiminasi informasi. Evaluasi meliputi : Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. BAB VI PEITGTLOLAAN DA!5A I{APITASI DAIT 1TON I(APITASI JK1T BAGIAN KESATU Umum Pasa1 8 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada upT Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UpT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada UPI Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan. Dana kapitasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas. Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. BAGIAX KIDUA Penganggaran Pasal 9 Kepala UPT Puskesmas menyusun rencana pendapataa dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD {RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat rencaoa pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN. Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Danakapitasi JKN pada UPT Puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada[ masing-masing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan I t4) (s) (u (2) Rencana hrelanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, ohyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan. RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebegaimana dimaksud pada ayat (z) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati tentang Peqjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. EAGIAII KETIGA Pelaksanaan dan penatausahaan Pasal 1O Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja laeyh {APBD} dan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan, Kipala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksarraan Anggaran Skpn {DPA-SKPD} pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD Gbagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat {5}. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing UP? Puskesmas setiap tahun anggaren atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan 6an belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut : a. bendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan rnerlyampaikannya setiap bulan kepada Kepala upT Puskesrnas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tangsal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala UPT Puskesmas; b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusu{r realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPI Puskesmas menyampaikan iaporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehitan paling lambat pada tanggat 10 bulan berikutnya; c. berdasarkan reaii$asi pendapatan dan belaqja Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP3B} UFT Puskesmas setiap bulan kepada PFKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP2B} UPT Fuskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah {BUD}; ' -*rs d. pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Puskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pad"a huruf c dengan mempedomani Peraturan perundang-uadangan. BAGIA!5 I{TEilIPAT Pertangfungiawahan Pasal 11 (U Kepala UPT Fuskesmas bertaqggung jawab secara formal dan pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. (3) material **f (1) {2) (3) (4) (21 Berdasarkan SP2B UPT Fuskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikanraya dalam la.poran Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat t2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VIT PEMANFAATAIY DAT{A BAGIAN KTSATU Umum Pasa1 12 Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a untuk tiap UPT Fuskesmas ditetapkan sekurang-kurangny a 650/o dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan ayat {3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Jeneponto atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Non Kapitasi yang diterima oleh UtrI Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. BAGIAJT KEDUA Jasa Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,2 ayat {21 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT Fuskesma_s. (2) Pembasan jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel : a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; b. kehadiran; dan c. variabel daerah, yaitu: kinerja, status kepegawaia:r dan masa kerja.l t I (s) (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 6O; d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 4O; e. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15. (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub bagran Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diheri tambahan nilai 30. (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang d,iakumulasik sampai dengan 7 (tujuhljam, dikurangi L poin. (6) Ketidakhadiran akibat cuti tidak dihitung dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimkasud pada ayat (5). (7) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh Kepala UPT Pu skesmas dikecu alikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat {5}. (8) Jumlah jasa pelaSranan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: Keterangan : 1. Point per hari adalah point sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan; 2. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan. BAGIAN KBTIGA Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dan Penyetoran Pendapatan UPT Puskesmas Pasal 14 Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan; kesehatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat t3) dimanfaatk."l untuk: t a. obat, alat kesehatan dan bahanmedis pakai; dan t b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainava. Point Ketenagaan * pml Hari tdk Masuk Ke4'a x Point Perhari ketenagaan) + (Jml Hari Kerja Bfektif - Jumlah Hari Tdk Masuk Kerial TOTAL JASPEL YANG TELAH DITETAPKAN Jutnlah Point Seluruh Ketenagaan Variabel Daerah (1) I ; -i I t2l Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a, dapat dilakukan mela}ui SKPD Dinas Kesahatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. {3} Dukungan kegiatamn operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksrad pada Ayat t1I huruf b, meliputi : a. upaya kesehatan peror€Lngan berupa kegaiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya bertrpa biaya perjaJanan, jasa profesi narasumber, biaya malm-minum, foto copy, serris ringan alat kesehatan; b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, berupa biaya perjalanan dan uang harian; c" operasional untuk puskesmas keliling berupa biaya BBM, penggantian oli, Suku cadang keadaraan pusling; d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan atau e. adrninistrasi keuangan dan sistem informasi berupa biaya perjalanan, uang harian, foto copy hahan, belanja piranti keras dan piranti lunak, dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN dan biaya otrrerasional sistem inforarasi. BAE VIII KETEilTUAIT PEHI}TT}P Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangalt Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 913/Kep.326-Bang/VIII/2022 Tahun 2022

Perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 913/Kep.114-Bang/III/2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 15. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19. ...

Hal. 3, File: SBU PERUBAHAN PERTAMA 2023.pdf

... kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ...

... dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. ...

... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun ...

Hal. 2, File: SBU PERUBAHAN PERTAMA 2023.pdf

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663 ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Hal. 1, File: SBU PERUBAHAN PERTAMA 2023.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Bekasi No. 913/Kep.492-Bang/XI/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 913/KEP.114-BANG/III/2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Bekasi No. 913/Kep.483-Bang/XI/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 913/KEP.114-BANG/III/2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Bekasi No. 913/Kep.314-Bang/VII/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 913/KEP.114-BANG/III/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daeerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Bekasi No. 913/Kep.15.A-Bang/I/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 913/KEP.114.BANG/III/2022 tentang Standar BIaya Umum Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023

Mengubah :

PERWALI Kota Bekasi No. 913/Kep.114-Bang/III/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023

Download :
SBU PERUBAHAN PERTAMA 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 12.B.1 Tahun 2016

Pedoman Pengelolan Tanah Bengkok di Kabupaten Indramayu

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

Download :
PERBUP 12.B.1 TAHUN 2016 PENGELOLAAN TANAH BENGKOK.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 22.4 Tahun 2019

Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... 3 Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221 ...

Hal. 3, File: Perbup Sleman Nomor 22.4 Tahun 2019.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2019; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: Perbup Sleman Nomor 22.4 Tahun 2019.pdf

... BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 22.4 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang ...

... bupati; c. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan ...

Hal. 1, File: Perbup Sleman Nomor 22.4 Tahun 2019.pdf

Download :
Perbup Sleman Nomor 22.4 Tahun 2019.pdf

Abstrak

bkk

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22.4, BD.2019/NO. 22.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman, perlu diberikan bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa bagi desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa; bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan optimal perlu diatur pedoman pelaksanaannya dalam peraturan bupati; bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan Khusus; Sistem dan Prosedur; Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus; Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 12 hlm. Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 24C Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 24C TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI ...

... c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, beberapa ketentuan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Hal. 1, File: 2023perwal3375024C.pdf

... Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan ...

Hal. 2, File: 2023perwal3375024C.pdf

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita ...

... Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 73) diubah menjadi sebagai berikut: 1. ...

Hal. 3, File: 2023perwal3375024C.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Download :
2023perwal3375024C.pdf

Abstrak

organisasi tugas dan fungsi

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24C, BD.2023/NO.25D

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 9, penyisipan Pasal 27A, perubahan Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 diubah.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 13/HK/2023 Tahun 2023

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM TAHUN 2023

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... » 2 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. ...

Hal. 2, File: SK 13 TH 2023.pdf

... 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...

... beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: SK 13 TH 2023.pdf

... 4 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 13/HK/2023 TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM TAHUN 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM ...

... TAHUN 2023 1. ...

... Pengarah Bupati Karangasem 2. Wakil Pengarah Wakil Bupati Karangasem 3. Penanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem 4. W akil Penanggung l. ...

Hal. 4, File: SK 13 TH 2023.pdf

Download :
SK 13 TH 2023.pdf

Abstrak

TIM-PEMBAHASAN-RANCANGAN-PERATURAN-BUPATI-KARANGASEM-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 13/HK/2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM TAHUN 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Karangasem Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
-
-
4 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 36/2023 Tahun 2023

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024

APBD

Hasil pencarian pada file:

Download :
Perbup Nomor 36 Tahun 2023.pdf

Abstrak

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36/2023, BD 2023 (36)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Derah Kabupaten Sarolangun No.7 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Sarolangun TA 2024, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sarolangun TA 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD TA 2024
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.36 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kab. Sarolangun No.6 Tahun 2021; Perda Kab. Sarolangun No.7 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 60.A Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Indramayu No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
PERBUP Kab. Indramayu No. 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Download :
PERBUP 60A TAHUN 2020 TTG AKB COVID 19.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 74/E-03/HK/2023 Tahun 2023

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

Badan Layanan Umum

Hasil pencarian pada file:

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 8. ...

... Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun ...

... 2021 Nomor 2); 9. ...

Hal. 3, File: 74.E-03.HK.2023.pdf

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan ...

Hal. 2, File: 74.E-03.HK.2023.pdf

... Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar. 4. Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar. 5. ...

Hal. 5, File: 74.E-03.HK.2023.pdf

Download :
74.E-03.HK.2023.pdf

Abstrak

PENETAPAN-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-DAERAH-(UPTD)-PUSAT-LAYANAN-USAHA-TERPADU-(PLUT)-KOPERASI-USAHA-MIKRO-KECIL-DAN-MENENGAH-(KUMKM)-SEBAGAI-PENGELOLA-LAYANAN-PENGEMBANGAN-KEMASAN-PRODUK-USAHA-MIKRO-DAN-USAHA-KECIL-DI-KABUPATEN-GIANYAR-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74/E-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 74/E-03/HK/2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tugas pembantuan pengembangan rumah kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil tahun anggaran 2023 di Kabupaten Gianyar perlu ditunjuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai penanggungjawabnya; b. bahwa agar pengelolaan dan penanggungjawab dimaksud dalam huruf a dapat beijalan dengan optimal, maka telah ditunjuk sesuai kriteria berdasarkan surat kementerian koperasi dan UKM Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat beijalan dengan baik dan lancar perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gianyar tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Gianyar Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021,
Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kabupaten Gianyar sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Gianyar,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 15 /HK/2023 Tahun 2023

TIM PENGAWAS PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN KABUPATEN KARANGASEM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. ...

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 548); / .. ...

Hal. 2, File: SK 15 TH 2023.pdf

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 551); 15. ...

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistim Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 549); 16. ...

... Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem ...

Hal. 3, File: SK 15 TH 2023.pdf

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan ·Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...

... ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara ...

... beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 238, Tambahan Lernbaran Negara ...

Hal. 1, File: SK 15 TH 2023.pdf

Download :
SK 15 TH 2023.pdf

Abstrak

TIM-PENGAWAS-PELAKSANAAN-DOKUMEN-liNGKUNGAN-KABUPATEN-KARANGASEM

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15 /HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 15 / HK / 2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PENGAWAS PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN KABUPATEN KARANGASEM

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegi.atan pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL), maka perlu membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan; b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan kegi.atan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melibatkan lnstansi terkait dalam keanggotaan Tim Pengawas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Kabupaten Karangasem;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.