Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 74/E-03/HK/2023 Tahun 2023

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kabupaten Gianyar sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Gianyar,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gianyar Nomor 74/E-03/HK/2023 Tahun 2023 tentang PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Gianyar
Nomor
74/E-03/HK/2023
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Gianyar
Tanggal Penetapan
06 Januari 2023
Tanggal Pengundangan
06 Januari 2023
Tanggal Berlaku
06 Januari 2023
Sumber
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 74/E-03/HK/2023.
Subjek
BADAN LAYANAN UMUM
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Gianyar
Bidang
Halaman ini telah diakses 197 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan