PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,039 detik
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan r ii.' j Keuangan Daerah (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ...
... Peraturan Menteri Dalam I^e|ge,ri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloladri' Keuangan? ...
... Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 1 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020 NOMOR I SERI F NOMOR PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA ...
... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...
... Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ] 14. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 2 0 ;. 15. ...
... Peraturan Bupati Samosir ;Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran I Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606). f; ...
- Download :
- PERBUB-NOMOR-1-TAHUN-2020.pdf
Desa
... Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. ...
... Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ...
... dan perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan perubahannya, maka dalam rangka penyempurnaan ketentuanketentuan sesuai ...
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 16. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 19. ...
... 2. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); ...
... DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun ...
... , serta nomenklatur program sampai dengan akhir periode perencanaan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK, ...
... program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak; e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN ...
... BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... NATSIR Diundangkan di Demak pada tanggal 1 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH ...
... Pembina Tingkat I NIP. 19650330 199603 1 001 NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 ASISTEN I 3 KABAG HUKUM ...
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
... Peraturan Daerah, Kemandirian dan Ketahanan Pangan Page2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 6. ...
... Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 ...
... Peraturan Daerah, Kemandirian dan Ketahanan Pangan Page13 BAB VII KEAMANAN PANGAN Bagian Kesatu Hygiene Sanitasi Pasal 30 (1) Keamanan Pangan harus memperhatikan beberapa persyaratan hygienis sanitasi; ...
... (2) Persyaratan higienis sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pangan dan/atau Dinas Kesehatan yang meliputi antara lain : a.Sarana dan/atau prasarana; b.Penyelenggaraan ...
... Pasal 33 (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. (2) ...
- Download :
- PERDA No 1 Tahun 2017.pdf
Kebijakan Pemerintah
... Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 6. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 11. ...
... , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tahun 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 96, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); ...
... 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 2. ...
... berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan ...
... Pasal 2 (1) Pengaturan TNKB Dinas dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan mengidentifikasi, penertiban, dan pengendalian penggunaan TNKB Dinas kendaraan dinas roda 4 (empat). (2) Pengaturan TNKB Dinas bertujuan ...
- Download :
- 2021pb6303001.pdf
Struktur Organisasi
... Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 743/MENKES/SK/VII/ 1996 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Kusta Semarang Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 15. ...
... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakeija Rumah Sakit Kusta pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I; 16. ...
... Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. ...
... PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 1 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT KUSTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH I. ...
... Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan khususnya yang menyangkut penyakit kusta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1977 Nomor ...
... 363 Tahun 1977 dan instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Januari 1980 Nomor 2 Tahun 1980 serta sesuai dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Nopember 1988 Nomor 061.1/35/92/SJ. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 6. ...
... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ; 10. ...
... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah; 3 ...
- Download :
- perda_1_th_19991.pdf
Protokoler
... 1 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------- PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN ...
... fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya; b. bahwa Tata Tertib yang ditetapkan dengan Peraturan DPD RI nomor 2 Tahun 2012 sudah tidak sesuai ...
... Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ---------------------- PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB JAKARTA TAHUN ...
... BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 245 (1) Segala pedoman dan pengaturan internal lain yang telah ada, disesuaikan dengan peraturan ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( ...
... BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 246 (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dicabut dan ...
... Pasal 247 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
-
Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib
- Download :
- Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATENLANDAK TAHUN 2014 - 2034 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK, a. bahwa untuk ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik e Indonesia Tahun 1945; I ) . 3. ,Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan - 1- ...
... ·J PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014-2034 I. UMUM 1. ...
... Ruang Wilayah Kabupaten Landak sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya ...
... secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. 2. ...
... peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke da:lam RTRW Kabupaten Landak diatur dengan peraturan Bupati. ...
... dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan ...
... selama 3 (tiga) tahun; dan c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ...
Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan