PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,052 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 1 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016–2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seagaimana telah diubah terakhir ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan ...

... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI ...

... Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan ...

... Peraturan Pemerintah tersebut memberikan konsekwensi terhadap harus dilakukan perubahan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Perda Konut No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 2 M e n g i n g at : 1. P a s al 18 a y at (6) U n d a ng - U n d a ng D a s ar N e g a ra RI T a h un 1 9 4 5; 2. ...

... U n d a n g - U n d a ng N o m or 23 T a h un 2 0 14 t e n t a ng P e m e r i n t a h an D a e r ah ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 14 N o m or 2 4 4, T a m b a ...

... h un 2 0 16 N o m or 1 1 4 ); 5. ...

... D i n as P e r i k a n an m e n g a l a mi p e r u b a h an T i p e l o g i, y a ng s e m u la T i p e l o gi B m e n j a di T i p e l o gi A. 2 0. ...

... T i d ak M e n g a l a mi P e r u b a h an T i p e l o g i. 2 1. T i d ak M e n g a l a mi P e r u b a h an T i p e l o g i. 2 2. T i d ak M e n g a l a mi P e r u b a h an T i p e l o g i. 2 3. ...

... T i d ak m e n g a l a mi p e r u b a h an T i p e l o g i. 2. ...

... P a s al 1 B e b e r a pa K e t e n t u an p a da P a s al 2 m e n g a l a mi p e r u b a h an d an p e n a m b a h an s e r ta k e t e n t u an p a da p a s al 13 d i h a p us s e h i n g ga b e r b u ...

... K e t e n t u an p a da P a s al 2 h u r uf (a) d an (b) s e r ta h u r uf (d) p a da a n g ka 2, 4, 6, 7, 9, 1 1, 1 2, 1 3, 1 5, 1 8, 19 d an 23 s e r ta p a da h u r uf (e) p a da a n g ka 2, d an m ...

... e n g a l a mi p e n a m b a h an p a da a n g ka 5 m e n g a l a mi p e r u b a h an t i p e l o g i, s e h i n g ga k e s e l u r u h an P a s al 2 h u r uf (a), (b) d an h u r uf (d) s e r ta h u r ...

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERDA Kab. Konawe Utara No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. ...

... BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ...

... Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 12. ...

... dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun ...

... Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten .. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1975
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Semen Tonasa Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 (2). ...

... 4 Tahun 1971; dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Pasal 4 (1). Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. (2). ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan. ...

... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1975 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 1 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 (2). ...

... Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. ...

... Pemerintah Nomor 54 Tahun 1971 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi. ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 54 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Semen Sentosa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1962
Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 BAB VII PENUTUP. Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 19 Desember 1961. ...

... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...

... Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 8 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN ...

... DAN PERTAHANAN NEGARA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : 1. bahwa untuk mempertinggi serta menggalang kewaspadaan Nasional dalam rangka keamanan dan pertahanan Negara perlu menggalang dan mengerahkan ...

... lapisan masyarakat kearah perjoangan Negara, sesuai dengan program Pemerintah serta sifat dan azas pertahanan Negara, yaitu pertahanan rakyat total, yang terlatih dan teratur dibawah pimpinan Pemerintah; 2. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 4. bahwa berhubung dengan itu dirasa perlu segera mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanggilan dan pengerahan semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum ...

... untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara; 5. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat : a. ...

... Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 618 tahun 1961 tanggal 11 Desember 1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional; Mendengar Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 24 Januari 1962; Memutuskan ...

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 1 Tahun 2011
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 15 ...

... bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ...

... Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2 ...

... Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...

... Indonesia. ...

... BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 84 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... RUSTAM SUPENDY, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19590606 198903 1 014 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011 NOMOR 1 ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 1 Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 3. ...

... Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

... 2 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2. ...

... (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. ...

... (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...

... (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 27 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 30. ...

... Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 17. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); 20. ...

... - 2 - 4. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 6. ...

... Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ( ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016
Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. ...

... 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ...

... atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 5. ...

... 166 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI I. ...

... Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kabupaten/ kota, maka dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bontang ...

... PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Asas Penataan Ruang sebagaimana yang di jelaskan dalam UndangUndang Nomor 26 tahun 2007 Tentang penataan Ruang Pasal 2 yang berbunyi penataan ruang ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan