PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,03 detik
Desa
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...
... 2003 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. ...
... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN Tahun 2017 Nomor : 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN, Menimbang : a. bahwa Pemerintahan ...
... Nagari adalah pemerintahan terdepan yang merupakan nama lain dari Desa yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan; b. bahwa pengaturan ...
... tentang Pemerintahan Nagari mengalami perubahan dengan lahirnya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaanya yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ...
- Download :
- PERDA NO 1 TAHUN 2017 ttg Nagari.pdf
APBD
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425 ); 17 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik lndonesia ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 20. ...
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Prop~si Beng~lu ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 13. ...
... Peratur~ Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar'an Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ,2:,,·.? ...
... Menimbang ,, ' BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR O \ TAHON 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGOARAN ...
... aan Keuangan Daerah, dan ketentuan pergeseran anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan ...
... pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong ...
- Download :
- Perbup Nomor 1 Tahun 2021.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 15. ...
... rangka mengimplementasikan Pasal 20 Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 ...
... Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820); ...
... 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); ...
- Download :
- PERBUP-NO-1-TAHUN-2016-ocr.pdf
Hak Asasi Manusia Kebijakan Pemerintah
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3. ...
... Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. ...
... Bag.Hukum/2017 Page 3 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 17. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. ...
... Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
- Download :
- Nomor 1 2017 ttg PUG.pdf
Transportasi Darat/Laut/Udara
... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... 2 Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...
... 4 5468); 16 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Dengan ...
... Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA dan BUPATI MUSI RAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. 2. ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
... Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tiunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerirttah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/I(ob (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ...
... I@t \fuP KABTIPATEN KONAWE PERATT'RAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR: 01 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA'KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAI{ (BPBD) KABUPATEN KONAWE UTARA ...
... 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan berpedoman pada Peraturan PemerintahNomor4l Tilhun 2007 tentang Organisasi Ferangkat Daeraho maka Pernerintah Kabupaten membentuk lembaga lain sebagai ...
... bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya; ...
... koordinasi dan teknis kebemcanaan dalam rangka upaya peningkatan kualias penyelenggaraan penanggulangan bencana; BAB V KEPAI\IGKATATI, PENGANGKATAIY, ESELOMSASI DAI\[ PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN (1) (2) ...
... DAN TATA KENA MDAN PENAN@UANGAN BNCANA DAEMH (BPBD) (1) Q\ BAB\II PEMBINAAI\I DAI\I PENGAWASAIT Pasal 46 Pembinaan dan Pengawasan teknis administrif serta fasilitasi penyelenggaraan dilakukan oleh Menteri ...
... DalamNegeri RI; Pembinaan dan penyelenggaraan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi pada Menteri Dalam Negeri; BABYII PEMBIAYAAIT Pasal ...
- Download :
- Perda Konawe Utara No. 1 Tahun 2010.pdf
APBD
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 26. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 27. ...
... Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pembayaran insentif PBB Migas sebesar Rp.367.6 ...
... I 9.033,00 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK..04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. ...
... Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Taboo Anggaran 201 I. 1,387,949,430.00 Rp 909,907,900.00 478,041,530.00 1,390,398,300.00 ...
... telah dialihkan sebagai pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pcraturan Bcrsama Mcnteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 teotang Tahapan Persiapan Pengalihan ...
... Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011, dan Peraturan Meoteri Keungan Nomor 73 /PMK.07no1 I tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum ...
... Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07n010 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Meoteri Keuangan Nomor 42/PMK.01no11 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan ...
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. ...
... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ...
... Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo ...
... Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12). ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...
-
PERGUB Prov. Gorontalo No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo
-
PERGUB Prov. Gorontalo No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. ...
... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terting,gal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 7. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 2094),Peraturan 4/1 8. Peraturan ...
... bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1( ;, tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); 2. ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan. Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. ...
... Qanun K.abupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN AOEH TENGAH. ...
- Download :
- Perbup_1_2019.pdf
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern
... 2. ...
... Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Uodang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 1. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614 ...
... Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Undang-Undang ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomo 8 ); sebagaimana telah di rubah atas ...
... peraturan Daerah nomor 4 tahun 2010 ( Lembaran daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor: 04 ). 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4741); - \ .. Menetapkan ...
- Download :
- Perbup No 1 Tahun 2011 ocr.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan