PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,014 detik
Struktur Organisasi
... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,.99O Nomor 38, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 34141, sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. ...
... Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor OT lKrr/StNomor t962IMENKES/PB lXlU 2010, dan Nomor 42o-rc72 Tahun 2OLO tentang Pengelolaan Institusi ...
... Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor OTlXlllSl
... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3aOU; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. ...
... diploma bidang kesehatan. (2) Akademi Keperawatan dipimpin oleh Direktur yang secara teknis administratif dan operasional dibina oleh Dinas Kesehatan serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris ...
... Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Akademi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam program diploma bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ...
... di bidang kesehatan; c. pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas; 4. 5. ...
Lingkungan Hidup
... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238); Dengan Persetujuan Bersama ...
... BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK, Menimbang : a. bahwa untuk ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; SALINAN ...
... Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah. ...
... Pengaturan pengelolaan sampah di daerah juga merupakan amanat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur kewenangan masingmasing jenjang pemerintahan dalam pengelolaan ...
... hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Huruf b Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan ...
- Download :
- Perda Demak 1_2023.pdf
Kehutanan dan Perkebunan
... Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613): .Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 7 Pelaksanaan Undang-Undang ...
... Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737), .Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 8. ...
... Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan, .Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 9 Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2006 ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 2. ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), . ...
... BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. ...
... MARLI, M.Si NIP 19590206 198802 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 1 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara an Hukum Kepala PURNOMO. ...
Kepegawaian, Aparatur Negara
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun .: 2020 tentang .Cipta K.eBa ! .: (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2020Nomor 245,; . Tamba.han Lembaran Negara Republik.Indonesia Norilcrr6573);< . . 6. ...
... ·a11 ~~gara; Republik Indonesia Nomor 6037l sebagairrianR. telah .• diubah• dengan Peraturan Pemerintah Nomor .• 17 Tah1-u1. 2020 'ferita.11.g ; ...• Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor. u Tahun ...
... Nega.ra i Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor68, Tarn.bill.1cU1Lerriba.rcl.n i Negara RepubliklndonesiaNom6r6477); ...
... Indonesia Tahun 1956 Nornor 65, Tan1bahan Le1nbarari N~gara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang ·Nomor 12 Tahun.·2011 .: tentang Pe111bent11ka.h . i '. ...
... Peraturan Perun dang U ndangan · (Lembarari iNegara.· 8ep'l1qlifo : / \ r Indonesia Tahun ·2011 nomor. 82, .Ta.mbah.an Lembara.r1 N~ga. ...
... Mengingat Menimbang PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR. TAHUN ,,'.?,.,,:~.,'2.,< .. ...
... huruf. d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Ta.huff 201 T Manajemen Pegawai Negeri SipH . clan Peraturari Meriteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforn1asi.Birokrasi Noinor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen ...
... •· Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, .Tambahan Lembaran.Negara. ) Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun.··QOl1··.tehtangJ?embentukctn•·•i1\/\}•/•. ...
... •i/ Peraturan Perun dang u ndangan {Lembaran \Negara Repgblik / i /···: Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negasa : { / l Republik Indonesia Nomor 5234) ·sebagaimana t~Ia.h>diut>Eth.ii\ i.i ...
- Download :
- PERGUB KALBAR NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. ...
... Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254); 13. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...
... BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN ...
... Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur tentang tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yakni maksimal 2% dari NJOP bertentangan UUD 1945, sehingga tidak ...
... / 0115/KUM/2017 tanggal 24 Februari 2017, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian ...
-
PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No. 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pajak dan Retribusi Daerah
... Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 10. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 15. ...
... Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 ); Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Petemakan dan Kesehatan ...
... Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah ...
... Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 29. ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. ...
- Download :
- up Perbup_1_2009.pdf
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 25. ...
... Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110); 26. ...
... Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); ...
Kepegawaian, Aparatur Negara
... 2 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. ...
... atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 9. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036); 10. ...
... Nomor 4937); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, ...
... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah ...
... Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2); 13. ...
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik
... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957 ...
... Republik Indonesia Nomor 4593); 11. ...
... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 12. ...
... 2 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...
... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran ...
... Bagian Keempat Masa Berlaku dan Wilayah Operasi IUJK Pasal 22 (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku. (2) IUJK yang diberikan ...
... berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia. ...
... SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan. ...
Kepegawaian, Aparatur Negara
... Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah; 18. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. ...
... 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); 10. ...
... dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 ...
... 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka pengaturan sebelumnya yang terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah ...
... dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); SALINAN ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan