... c 9 G 2 g ,' . • U i. 9 5 • p s ' 5 5 O. r H r 5 ' 5 _ . 2 p � (1) (7Q ► 8 d O = «+ p ° g m z · · 5 1--' 2 ' G g' o b + t p £ 5 = h O 0.. 0.. (1) :::i ± ...... 2 % 5 a p a 57 p) 5 = 0 O p) 2 E ° p) .5 ...
... c 2 5 G 5 00 C U :::i p) F en 2. p) 3 F 5 G o c 2. p) # . h + p) ...... o = I ...... ? ...
... 5 t p) l :::i cr' g 2 0 5 5 ...... (1) (1) C 2 c g u 4 5 2 p) U C p ie OR U et "'O p $» 2. ...
... = U zg s 5 e° g 2> ,_. :::3 p 0 ] [j 7 44 p ; (p O e z 3 3 8 5 0 ..... 2 p 5, ? a9 ti 6 = - II 5 3 1 g 7 ' e ? 5 5 5 0 S ? ;Gg c o c = ;r§" 2 = gt j > U 7 i ? ...
... 5 5 9 ; 'I ; . "· p 0 C: 5 5 z .5 c 5 # > > z± 5 % � ::;o 2, t] > 5 ? a � · ;' . 3 5 p rn 35 ('D :::3 p 5 9 - C j 2 pl ? ...
... D> :::3 8 2 \ 7 r a > 5 0 a Su p) 0 0 eM 8 g E2 $ \ ...
... O G 0 G G 01 0 o O o O 0 O o 1--' J � O D> C o o � w Co O o 0 ] J o 0o o 0o 0o 0 o o -J O O 4 1--' 1 0 p> O 4> O + o o tQ w o G O G O 0o o O � 00 . . 0 0 o o 0 0 o o 0 p> 0 0 o o 0 0 o o 0 0 0 c '"1 2. ...
... p :::s ....... p, U 0 t p, :::s $ 0 p, ....... l (/) p, (/) ..... p, 5 g§ p, 4 g (/) c ° p, 0o 2. s p, :::s � p, p 2. fll ..... $ s - p, G ° (/) C 0. 0. $ ....... 3 u p, G 2 Go (/) c ° p, 0o $ .l c° c ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 111
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
UUD 1945; UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003; UU No 13 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 91 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 11 Tahun 2017; Permendagri No 7 Tahun 2018; ; Permendagri No 5 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Neraca
d. Laporan Operasional
e. Laporan Arus Kas
f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018 PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, ttd. ...
... JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, ttd. YASONNA H. ...
... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2018 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIKINDONESIA ti Bidang Pembangunan Manusia m dan Perundang-undangan ...
... Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang IkutSerta Ncgara RepublikIndonesia dalam Seluruh Konpensi Jcncwa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran ...
... Negara RepublikIndonesiaNomor ftafl; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAI-ANGMERAIIAN ...
... Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 195i1 tentang lkut-Serta Negara RepublikIndonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus ...
... PRES I DEN REPUBLIKINDONESIA -6Huruf b Yang dimaksud dengan "rohaniwan" adalah pemuka agama atau anggota Tentara Nasional Indonesia yang karena keahlian dan pengetahuannya memperoleh tugas dalam melakukan ...
... Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan sipil" adalah tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia. ...
... Huruf c Yang dimaksud dengan "rumah sakit sipil" adalah rumah sakit di luar rumah sakit Tentara Nasional Indonesia, termasuk rumah sakit Kepolisian Negara RepublikIndonesia. Huruf d Cukup jelas. ...
Dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan UU Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkan dalam sistem hukum nasional. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan yang menggunakan lambang kepalangmerahan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal, maka pengaturan mengenai kepalangmerahan perlu diatur dalam undang-undang.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 dan UU Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara kepalangmerahan yang dilakukan oleh pemerintah dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam masa damai dan masa konflik bersenjata. Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai lambang kepalangmerahan yang berfungsi sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal. Dalam kegiatan kepalangmerahan peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara: 1) memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana; 2) mengawasi kegiatan kepalangmerahan; 3) memberikan masukan terhadap kebijakan kepalangmerahan; dan 4) menyampaikan informasi dan/atau laporan penyalahgunaan lambang dan nama kepalangmerahan. Aturan mengenai lambang dan logo kepalangmerahaan diatur dalam lampiran UU ini.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pcrundang-undangan yang mengatur Kepalangmerahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Penjelasan : 12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok No. 01 Tahun 2017
... -€ruran PtFs.oFr Nomor 6b Tah'n .016 le'rnC Rincian Anggaran Pendapatd dan Beldja Nesara Tahun Arggaran 2017 {Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 1s3); 6. ...
... Pe.aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengetolaan feuangan Desa (B€.ita Negda Republik lndon€sia Tahun 2014 Nomor 2093); 7. ...
... PeraturanMenteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cda PengaLokasian, PenvaLuran, Penggunaan, Pemantauan dan E aluasi Dana Desa (Berita Nesara Republik Inclonesra lahun 2016 iiomor 474)., r"t ...
... Atas Peraturan Pemeiotah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Eersumbef dan Angga.an Pendapatan dan Belanja NeBara, perlu menetapkan PeEtu.an Bulati tentang Tata Cara Pembagian, Pene'cpan dan Penyalurd ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Otonom KabuPaten Dalam Lingkungan P.olinsi Suftatera Tengah @embaran Negda Repubiik IndonesiaTahun 1956 Nomor 25); 2. ...
... Undang-Undmg Nomor 6 (Lenbdd Negara Republik 7, Taftbahan r4mba.an Tahun 2014 tentang Desa lndonesia Tahun 2014 Nomor Negda RepublikIndonesia ...
... Peraturan Daerah Kabupalen Solok Nomor 7 T€l1un 2006 tentang Peherintahan Nagari (Lembdd Daeran Kabupaten solok Tanun 2006 Nomor 28, Tmbahan LFmoar.n Dder.L K€oupdr-n Solok Noror 7l: 9, Peraturan Daerah ...
... Kabupaten Solok Nomor 9 Tanun 2016 rentang Anggdd PendaPatan Belanja Daerab Kabupaten Solok Tahun Angsdd 2017 (l*mbaran Daerah Kabupaten solok Tahun 2016 Nomor 9); 10. ...
... Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2004 tentang Piosedur Pen tsunan P.oduk Huloh Daelah di Linskungan Pemerint€b Kabupaten Solok (Lembdan Daeran Kabupaten Solok Tahun 200a Nomor 17); DAN PEIf|ALVRAN ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 1077); 16. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 464); 17. ...
... PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 1138); 18. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5103); 12. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5393); 14. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4725); 4. ...
... RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5490); ...
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2018-2038.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 353);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369).
Peraturan Daerah Tentang Rzwp-3-K Dilengkapi Ruang Lingkup, Asas, Jangka Waktu, Dan Fungsi Rzwp-3-K; Tujuan, Kebijakan Dan Strategi
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; Indikasi Program; Peraturan Pemanfaatan Ruang Termasuk Didalamnya Arahan Pemanfaatan Alur Laut Dan Ketentuan Perizinan. Mitigasi Bencana, Pengawasan Dan Pengendalian; Hak, Kewajiban, Dan Peran Masyaraka; Koordinasi Pelaksanaan;
Masyarakat Berhak Mengajukan Gugatan Perwakilan Ke Pengadilan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Ketentuan Penyidikan, Serta Ketentuan Pidana;
Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K dilengkapi dengan rencana dan/atau materi teknis RZWP-3-K Provinsi dan album peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub zona peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K Provinsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
56 hlm, Penjelasan 18 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 1 Tahun 2017
... Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014, Nornor 244 }, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor ...
... 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... PeraturanMenteri Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 4. ...
... Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014, Nomor 244), sebagaimana ...
... PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR TAHON 2017 TENT ANG HARi JADI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR I. UMUM. ...
... penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan RepublikIndonesia. ...
... 02/26/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Rekomendasi Pembentukan Daerah Otonom Baru, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan diberlakukannya UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Perda No.13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.37 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013; UU No.27 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 ssebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2015; PP No.37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No.102 Tahun 2012; PP No.38 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; Perpres No.25 Tahun 2008; Perpres No.26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.112 Tahun 2013; Perda Kabupaten Paser No.3 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini membahas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser. Pasal yang mengalami perubahan diantaranya yaitu Pasal 1 angka 16, angka 22 dan angka 26, Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Penambahan angka pada Pasal 54 yaitu angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, serta huruf c, Pasal 59 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (2) dihapus, Penambahan Pasal 61A, Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan penambahan ayat 2a, Penambahan Pasal 66A, Pasal 67, Pasal 69 ayat (1), dan penambahan ayat (1a) ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e), Pasal 70 dihapus, dan Penambahan BAB VIA.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2015.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 1 Tahun 2016
... RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4712); 7. ...
... tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 310); 10. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 903); 11. ...
... dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4180); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Pasall Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingk:ungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung ...
... Raya Tahun 2015 Nomor 215) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. ...
... Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah RepublikIndonesia ...
PERBUP Kab. Murung Raya No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempeijelas terkait biaya transport lokal
yang diberikan secara lumpsum dan penyesuaian terhadap
beberapa pasal lainnya dalam Peraturan Bupati Murung Raya
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya. Untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun
2015 tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Murung Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2006; . Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun
2007; . Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun
2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015
Nomor 215) di ubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun
2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015
Nomor 215) di ubah
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SKPD TA 2019
ABSTRAK:
BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 201 PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PERLU DITETAPKAN BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SKPD DI LINGKUNGAN PEMKAB BOJONEGORO
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahTelekomunikasi, Informatika, dan Internet
Hasil pencarian pada file:
... 2 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3823); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3887); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4485 ...
... KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR I TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BUMI SEBALO BENGKAYANG TELEVISI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATIBENGKAYANG, Menimbang ...
... IndonesiaTahun 1945; b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya daerah, untuk kepentingan seluruh lapisan ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ...
... 21 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMORTAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BUMI SEBALO BENGKAYANG TELEVISI (BSBTV) I UMUM Dunia Penyiaran Indonesia berkembang pesat seiring ...
... Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran ...
... Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BUMI SEBALO BENGKAYANG TELEVISI
ABSTRAK:
bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no.10 tahun 1999; UU no.32 Tahun 2002; UU no.14 tahun 2008; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.11 Tahun 2005;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Bantuk, Kedudukan, Tugas dan fungsi; Organisasi; tata Kerja; Pelaksanaan Siaran; Biaya Perizinan; Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; Partisipasi Masyarakat; Kekayaan dan Pembiayaan; Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggungjawaban; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
20 halaman peraturan dan 3 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2020
... Belanja Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 15): PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik ...
... IndonesiaTahun 2011 Nomor 807): PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah ...
... IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312 ): PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020: Peraturan Daerah Kabupaten ...
... Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor SOST Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara ...
... RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6278, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ...
... IndonesiaTahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6233): PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4575): Peraturan Pemerintah ...
... IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Psaal 311 ayat (1) Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2017; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.123 Tahun 2018; Permendagri No.62 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perda Kab.Boalemo No.2 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
