PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,027 detik
Administrasi dan Tata Usaha Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
... diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan ...
... Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. ...
... BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI ...
... Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Dilingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/927/ ...
... dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Padang ...
-
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019
- Download :
- PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022 FULL.pdf
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... jdih.pakpakbharatkab.go.id 2 . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 6. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. ...
... Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7); 17 ...
... Peraturan Bupati Nomor63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 3. ...
- Download :
- Perbup Pakpak Bharat No 1 Th 2018.pdf
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...
... Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 896); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama ...
... Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534); 9. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. ...
... BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, ...
... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN ...
Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165 ...
... ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -2- Menetapkan: ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) ; 4. ...
... dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ...
... Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. ...
... Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. 10. ...
- Download :
- PERWAL 1 TAHUN 2018.PDF
Desa
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 10. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 1 ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 2. ...
... Indonesia. 3. ...
... Indonesia. 10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 ...
Perlindungan Konsumen
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8. 278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian, . ...
... dan Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia ...
... Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M- DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang: Peraturan Menteri Perdagangan ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 2. ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ...
... Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi 3. Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193), ...
... Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1l Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. ...
... Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. ...
APBD Pajak dan Retribusi Daerah
... Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388); 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah ...
... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan ...
... (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini; b. melakukan tindakan ...
... keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik ...
... Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kaII diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah heber apa ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan ...
... Diundangkan di Sumbawa besar pada tsnggal ( )ONVleti 'Lklk SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, RAS I BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR ...
- Download :
- 01. Perbup No. 1 Th. 2016.pdf
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. ...
... SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 37 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 d. bahwa untuk menghadapi keadaan tersebut, sesuai Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor ...
... 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan; e. bahwa peraturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti ...
... REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ...
... NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tanah dan bangunan sebagai ...
... pajak yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional; c. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara di Asia dalam beberapa bulan ...
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1998.pdf
Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... - 2 3. ...
... U n d a n g - U n d a ng N o m or 23 T a h un 2 0 14 t e n t a ng P e m e r i n t a h an D a e r ah ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 14 N o m or 2 4 4, T a m b a ...
... e r au T a h un 2 0 08 N o m or 9 ); 7. ...
... - 4 2 0. ...
... 2. ...
... P e t u g as a d a l ah d o k t er h e w an y a ng b e r w e n a ng a t au p e t u g as l a in y a ng d i t u n j uk o l eh K e p a la D i n as 2 4. ...
... D i t e t a p k an di T a n j u ng R e d eb p a da t a n g g al 30 J u r i* 2 0 16 B U P A TI B E R A U, t td D i u n d a n g k an di T a n j u ng R e d eb p a da t a n g g al 30 J u r i4 2 0 16 S E K ...
... J O N IE M A R H A N S Y AH L E M B A R AN D A E R AH K A B U P A T EN B E R AU T A H UN 2 0 16 N O M OR 1 m b i na T k .I 7 0 0 9 02 1 9 9 6 03 1 0 01 N O R EG P E R A T U R AN D A E R AH K A B U P A ...
... T EN B E R AU T E N T A NG P E N G E N D A L I AN P E M O T O N G AN T E R N AK S A PI D AN K E R B AU B E T I NA P R O D U K T IF : ( 1 / 2 0 1 6) ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan