... Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...

... Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 23.Peraturan ...

... 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ...

... Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, ...

... 2 3. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali ...

... diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tantang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara -Republik Indonesia Nomor 4724); 3. ...

... kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...

... tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 5. ...

... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 6. ...

... Indonesia Tahun 2012 Nomor 93); 7. ...

... Sidenreng Rappang 2019-2025 26 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 2012. ...

... Pedoman Penyususnan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Kabupaten/Kota Nomor 9. ...

... Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun ...

... Polisi Pamong Praja (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72); Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang Pemenuhan hak Pegawai Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal ...

... , Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Prda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 550); Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...

... Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ot9 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor ...

... L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALL Nomor 183, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 ...

... Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 2. 3. 4. ...

... BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR T TAHUN 2O2O TENTANG PtrMENUHAN -IiAK -PEGnIITAI NEGtr-RI SI_PTL, PtrI{YEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL ...

... dalam rangka memberikan pelaya.nan, perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat perlu didulmng dengan kemampuan dan sara.na prasarana yang memadai; _ bahwa dukungan kinerja diberikan sesuai dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2Ot9 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.; ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974); 26. ...

... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 13 28. ...

... Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 53. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 23 54. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 39. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 17 40. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 41. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... 6 Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 15 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 1 ...

... NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (1/49/2016); Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, ...

... Pasal 11 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: a. ...

... Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 diatur dengan Peraturan Wali Kota. ...

... Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. ...

... sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa ...

... (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

... perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. (2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) antara lain sebagai berikut: a. ...

... lainnya, termasuk saluran irigasi; d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal; f. tempat ibadah; g. sekolah atau lembaga pendidikan ...

... dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; p. rumah susun sederhana; q. tempat pembuangan sampah untuk umum; r. cagar alam dan cagar budaya; s. promosi budaya nasional ...

... - 133 - PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH I. ...

... Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan teknis tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 19 Tahun 2016, yang menjadi aturan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait pengelolaan ...

... Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi pedoman pengelolaan barang daerah di Kota ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran ...

... PROVINSI JAWA TENGAH WALIKOTA SEMARANG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa Pemerintah ...

... 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2021 ……….. TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL I. ...

... UMUM Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan ...

... Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi ...

... Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. ...

... Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ...