Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2012

Pajak Mineral Bukan Logam Dan B

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan B yang meliputi Ketentuan Umum, Nama, Obyek, Subyekdan Wilayah Pemungutan Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan B

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukabumi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Pelabuhan Ratu

Tanggal Penetapan

26 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

26 Januari 2012

Tanggal Berlaku

26 Januari 2012

Sumber

LD 2012/1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Bidang

Halaman ini telah diakses 647 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

1. PAJAK MINERAL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak - Mineral - Bukan - Logam - Dan - B
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2012/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Mineral Bukan Logam Dan B
ABSTRAK:	bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk meningkatkan penyelengaraan otonomi daerah dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah; untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang bersumber dari pajak mineral bukan logam dan batuan perlu dilakukan intensifikasiterhadap pajakmineral bukan logam dan batuan; untuk melaksanakan ketentuan Pasal60 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,tarif Pajakmineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; perlumembentuk Peraturan Daerah tentang PajakMineral Bukan Logam dan Batuan; UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapakali diubah trakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali trakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 10 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 32 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010; Peraturan ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan B yang meliputi Ketentuan Umum, Nama, Obyek, Subyekdan Wilayah Pemungutan Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2012. Perda No. 1 Tahun 2012 ini Dicabut dengan Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 17 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2012

Pajak Mineral Bukan Logam Dan B

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT