... 4 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 17. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; 18. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2013 Nomor 1425) 20 ...
... 2 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4515); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 12. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5156); 14 ...
... Peraturan Presiden RepublikIndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 155) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2016 Nomor 2/Tambahan LD/NO.60
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu mengganti dan menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan yang baru.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 153 Tahun 2004; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 4 Tahun 2008; Perda Provinsi No. 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas-asas pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan barang milik daerah, pejabat pengelola barang milik daerah, pengguna barang/kuasa pengguna barang, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, ganti rugi dan sanksi, sengketa barang milik daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
83 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020
... 1 BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN2020 TENTANG KERJA SAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG BARAT, Menimbang : ...
... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5533); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6219); 6. ...
... 19 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN2020 TENTANG KERJA SAMA DAERAH I. ...
... UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ...
... Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia, menyerasikan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4728); 21. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5117); 22. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5230); 23. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4624); 18. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4727); ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3209); 5. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1347); ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/No.4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Irigasi
ABSTRAK:
bahwa Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi serta pemanfaatan air dalam bidang pertanian maupun dalam bidang lainnya perlu pengaturan mengenai Irigasi; bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya berwenang mengatur Sistem Irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat penjabaran ketentuan terkait pengairan/irigasi di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2013.
94 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018
... SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Nomor2Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 3. ...
... 2 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275); 6. ...
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 10. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 11. ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA I. ...
... dan pengawasan menara telekomunikasi sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama perlu dicabut. ...
... Pasal 2 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaran menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya ketentuan Lampiran huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika, tidak diatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
4 Halaman
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2020
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... - 5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia. ...
... HINSA SIBURIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN2020NOMOR 132 ...
... PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN2020 TENTANG LOGO DAN PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, Menimbang : a. ...
... IndonesiaTahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara ...
... (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 277); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG LOGO DAN PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. ...
... Pasal 6 Logo dan pataka Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. ...
... Pasal 7 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Logo dan Bendera Pataka di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara ...
... RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... 2 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pemben1ukan Pcmturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 53. ...
... Nomor 4400), 4 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lentang Pajak Daerah dan Retribus• Oaerah (Lembaran Negara Republik lndones•a Tahun 1997 Nomo, 41, Tambahan Lemearan Negara Republl< IndonesiaNomor ...
... Tambahan l.embaran Negara Repub'•• IndonesiaNomor 4048); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstrul2 Undang-Undang Nomor 8 ta! ...
... Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesia Nomo< 4548}, 10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20(\() tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa KoostruIndonesia Tahun 2000 Nomor ...
... 64, Tambahan Lembaran Negara Republ•k Indonesia Norno, 3956); 12.Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemb1naan Jasa Konstruks1 (Lembaran Negara Republ,k IndonesiaTahun 2000 ...
... 3 Nomor 3957), 13 Peraturan Pemenntah Nomo, 66 Tahun 2001 lentang Re1nbus1 Daerah (Lembaran Negara Repubhk lndones,a Tahun 20C 1 Nomor t 19, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndonesiaNomor 4139): 14 Pemturan ...
... Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2001 tentang RetribU111 12,n Usaha Jasa Konstruksi karena edae.ya perkembanga1 dalam perateran jasa konstrukso rnaka Peraturan Oaerah 1ersebut perlu d,t,nJau kembah ...
... : b bahwa berdnsarkan Pasal 14 ayal (1) Pe,aturan Pernenntah Nomor 28 Tahun 2000. d11etapkan semua perusah.aan di bodang rasa konstruksi wa.,b mem,lilo iz,n usah~ yang d ke! ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI TENT ANG NOMOR: 1 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS c: ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pemberian izin Usaha jasa Konstruksi merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten; bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000. ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Tempat Domisilinya; bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 tahun 2021 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, karena adanya perkembangan dalam peraturan jasa konstruksi maka peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a. huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa KOnstruksi.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP nomor 28 Tahun 2000; PP Nomor 29 Tahun 2000; PP Nomor 30 Tahun 2000; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; PERDA Kab. Banyumas Nomor 21 Tahun 2000
PERDA ini mengatur mengenai Usaha jasa konstruksi adalah usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasl dan kualifikasi usaha jasa konstruksi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2008.
26 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019.
Batas Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kata Pasuruan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2011
... 3 Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5161, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5161); 20. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4575); 14. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4577); 16. ...
... Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RepublikIndonesiaNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1655); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4389); 6. ...
APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - APBD TA 2011
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD TA 2011
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 30 Desember 2010;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 .
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 10 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 32 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 28 Tahun 2009;
PP No. 6 Tahun 1988;
PP No. 24 Tahun 2004;
PP No. 55 Tahun 2005;
PP No. 56 Tahun 2005;
PP No. 57 Tahun 2005;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 65 Tahun 2005;
PP No. 8 Tahun 2006;
PP No. 69 Tahun 2010;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Permendagri No. 37 Tahun 2010.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2005
... 4 12 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangg Jngjawaban Keuangan Dae rah (Lembaran Neg· ra RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ...
... ) ; 13 Peraturan Pemerintah Nomor 107 'ahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaian Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 ~lomor 204, Tambahan Lembaran Negara Noma 4024) ; 14 Peraturan Pemerintah Nomor 108 ...
... 1 ahun 2000 tentang Tata Cara PertanggLngjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negarn RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 209, ambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ; 15 Peraturan Pemerintah Nomor 109 T, hun ...
... Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 8. ...
... k IndonesiaTahun 2004 Norrior 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 11 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 ter.tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 4021 ...
... , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lcmbaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 3 ...
... ' 3 Undang-:.mdang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah denpan ...
... Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 246. 1 ambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. ...
... Undanq Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Repubiik IndonesiaTahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) 2 ~ . ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
ABSTRAK:
BAHWA KEBAKARAN MERUPAKAN BENCANA YANG DAPAT MENGANCAM KESELAMATAN JIWA SERTA MENIMBULKAN KERUGIAN BAIK MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL, OLEH KARENA ITU PERLU ADANYA USAHA-USAHA PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGANNYA;
BAHWA KEGIATAN PENCEGAHAN, PEPENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN HARUS MELIBATKAN MASYARAKAT SEHINGGA PERAN SERTA MASYARAKAT SANGAT DIPERLUKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN SECARA PREVENTIF MAUPUN REPRESIF.
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN; OBYEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN; MANAJEMEN PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN; PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBIAYAAN; PEMBINAAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERATIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
32
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
