PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 0,988 detik
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 18. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteril ...
... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 12. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 15. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor( ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl{ PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 1 TAHUN 2020 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ...
- Download :
- Perda No. 1 Tahun 2020.pdf
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
... WALIKOTA BANDA ACEH PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI TAHFIZH AL-QUR’AN KOTA BANDA ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA BANDA ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR : 1 TAHUN 2020 TANGGAL : 13 Januari 2020 M 17 Jumadil Awal 1441 H STRUKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI TAHFIZH AL-QUR’AN ...
... (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus. (4) Penerbitan Sertifikat paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran. (5) Sertifikat Tahfizh Al-Qur ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 1 ...
APBD
... Menetapkan MEMUTUSKAN: I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. ...
... Peraturan Menteri Dalam Neg,eri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 . 3. ...
... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Oaerah Kabupaten dalam. Lingkungan Daerah lstimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. ...
... Pendapatan dan Betanla Daerah Tahun Anggaran 2007 untuk Pengeluaran Tahun Anggaran 2008. b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetolaan Keuangan Daerah ...
... MAHA ESA PENGGUNAAN.PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2008 TENTANG PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2008 BUPATI SLEMAN ...
... SERI A SERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SUTRISNO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Diundangkan di Sleman, Pada tanggal 2 Jnnuetri 2008 --· ~{)--~ IBNU SUBIYANTO BUPATI SLEMAN, Ditetapkan ...
... Pada tanggal 2 Jo..nun.ri 2008 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini . dengan penempatan dalam Serita Daerah Kabupaten Sleman. ...
... Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 4 ...
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
... 14 Pasal 21 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 174 ...
... 2 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 3. ...
... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum; 11. ...
... berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...
... berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...
-
Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2019 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bidang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
-
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Datam ...
... Negeri Nomor L2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2o2o tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2a2a Nomor 1781); 17. ...
... 2 3. Undang-undang Nomor L Tahun 2oo4 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 245, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2oo7 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor arc$; 1O. ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai ...
... Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...
... Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; ...
-
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1950 TENTANG SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN-PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Menimbang : bahwa untuk ...
... melaksanakan Pasal-pasal 113 dan 114, dan apa yang dikehendaki oleh sebagian dari Pasal 149 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, maka perlu diadakan peraturan; Mengingat : Pasal 127 bab ...
... Mahkamah Agung Indonesia berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia Serikat atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden. 2. Mahkamah Agung Indonesia melaksanakan peradilan atas nama Keadilan. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 19 - 2. Sebagai akibat dari laporan itu Mahkamah Agung dapat memajukan pertimbangan seperlunya kepada Pemerintah. BAB IX. ATURAN PERALIHAN. Pasal 135. ...
... Segala perkara yang masih sedang dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh Hooggerechtshof, dijalankan dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung Indonesia dengan pengertian, bahwa dalam ...
... PRESIDEN REPUBLIK-INDONESIA SERIKAT SOEKARNO MENTERI KEHAKIMAN SOEPOMO Diumumkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1950. Sekretaris Kementerian Penerangan, Mr. ABIMANJOE. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 20 - CATATAN RALAT. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 pasal 126 yang diumumkan dalam Lembaga-Negara Nomor 30 Tahun 1950. ...
... perbuatan lain dan surat pemeriksaan serta surat-surat bukti kepada Panitera Mahkamah Agung, yang seketika harus menulis permohonan ini dalam daftar dan memberitahukan hal ini kepada Ketua Mahkamah Agung. (2) ...
... Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG ...
-
UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1950.pdf
Hukum Acara dan Peradilan
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang No. 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9); 3. ...
... : Dengan mencabut segala peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI Di JAKARTA ...
... Dengan demikian perlu diatur kembali Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta sebagai termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nomor 9) sebagaimana telah diubah ...
... dengan Undang-undang No. 11 tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 Pasal 2.Pengadilan Tinggi Bandung mulai saat ini meliputi Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri Bandung, Cirebon, Purwakarta, Indramayu, Kuningan, Garut, Majalengka, Sukabumi ...
... -------------------------------CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG ...
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1969.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871 ...
... UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan ...
... Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 Penuh Tahun 2012 Nomor 6); 8. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh. 2. ...
... LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 1 TAHUN 2022 TANGGAL 14 JANUARI 2022 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. ...
- Download :
- Perwako No. 1 Tahun 2022.pdf
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 10. ...
... Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. ...
... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ...
... BAB X PENUTUP Pasul 30 Peiatuian Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gai setiap 01ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnn peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah ...
... t BUPATI ACEH BARAT DAYA, AKMAL IBRAHIM Diundangkan di Blangpidie pada tanggal \Z > ~\ _ 2021 M 2S fawL 1442 H 4SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN-ft€£H BARAT DAYA, r BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ...
... 2021 NOMOR I Dipindai dengan CamScanner ...
- Download :
- Perbup Abdya 1 tahun 2021.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4 ...
... -3- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah ...
... Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 45) diubah sebagai berikut: 1. ...
... pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah; c. peran pengadaan barang dan jasa; d. peran koordinasi kebijakan Daerah; e. peran tata kelola kewilayahan; f. peran visi strategis; g. peran layanan dasar kesehatan ...
-
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Boyolali
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan