PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) Pasal

Menemukan 108.078 peraturan dalam 0,129 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 121 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Mencabut
  1. KEPPRES No. 114 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. KEPPRES No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mengubah
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. KEPPRES No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1988
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988
Mengubah
  1. KEPPRES No. 19 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 151 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Mengubah
  1. KEPPRES No. 84 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
  2. KEPPRES No. 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1989
• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
  2. KEPPRES No. 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
  3. KEPPRES No. 94 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
Mengubah
  1. KEPPRES No. 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
  2. KEPPRES No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997
• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI ...

... DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah ...

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...

... Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 32) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997; MEMUTUSKAN: ...

... Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 ...

... Pasal I… ...

... dimaksud pada ayat (2) huruf b; (4) Ketentuan mengenai kelompok jenis kayu, bahan baku serpih, limbah pembalakan, dan sortimen khusus lainnya ditetapkan oleh menteri Kehutanan. (5) Dengan ditetapkannya Keputusan ...

... Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi". ...

... Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1998. Agar… ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
Mengubah
  1. KEPPRES No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
  2. KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
  3. KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
  4. KEPPRES No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976 TENTANG PASAR MODAL. ...

... Pasal I Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 3 Badan Pembina Pasar Modal, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut ...

... Pasal II… ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1978 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976 TENTANG PASAR MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang ...

... 3 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976. ...

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 2. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Oktober 1978 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 41 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978
Mengubah
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 128 Tahun 1961
Partai Politik dan Pemilu
Hasil pencarian pada file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 1983
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pers, Pos, dan Periklanan
Hasil pencarian pada file:

... Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari libur; 3. ...

... Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari libur; 4. ...

... Pasal I Mengubah Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971 sebagai berikut : 1. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 2. Ketentuan Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 6 lama menjadi Pasal 5 baru. Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 8 Tahun 2024 tentang Hari-hari Libur
Mengubah
  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 1967 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971 pada Pasal 1
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 97 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN ...

... untuk mencabutnya; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN ...

... Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan dicabut. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal 2 … Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2001. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 54 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 82 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001
Mengubah
  1. KEPPRES No. 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
  2. KEPPRES No. 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan