PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Keputusan Presiden (KEPPRES) Pasal

Menemukan 108.071 peraturan dalam 0,238 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Poso Nomor 17 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... BAB IV TATA KERJA Pasal 48 (1) penyelenggaraan tugas setiap pimpinan organisasi dan kclompok jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah dilakukan dengan tata kerja yang berpedoman pada asas penyelenggaraan ...

... BAB V PENDANAAN Pasal 49 (1) Pendanaan pelaksanaan t u g a s Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program ...

... BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51 Pejabat d i lingkungan Sekretariat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Dipindai dengan CamScanner ...

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pasal 2 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ...

... Pasal 53 Peraturan Bupati i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Kecamatan.Paragraf 1 Bagian Tata Pemerintahan Pasal 5 (1) Bagian T a t a Pemerintahan m e m p u n y a i t u g a s melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian perumusan k e b i j a k a n p e m e r ...

... Pasal 6 (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama mempunyai t u g a s melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi dan penyusunan bahan kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Kerja ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 17 Tahun 2012
APBD
Hasil pencarian pada file:

... Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah 2. ...

... Penerimaan b Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rancangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. ...

... Mengingat a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 16 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Jumlah tenaga fungsional ...

... ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional ...

... BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang ...

... Pasal 23 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : a. ...

... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka perlu ditetapkan rincian tugas dan tata kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan ProvinsiPapuaBarat; a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ...

... Pasal 29 (1)Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat berkewajiban mendistribusikan pekerjaannya kepada bawahan secara proporsional. (3)Setiap satuan ...

... Pasal2 SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN RINCIAN TUGAS BAB II Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat. 2. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 12 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Page 68 Pasal 23 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ...

... Pasal 24 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : a. ...

... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ...

... Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Jumlah tenaga fungsional ...

... ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional ...

... Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaaan, administrasi umum ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:

... Pasal II P e ratu ra n B upati ini m ulai berlak u p a d a tanggal diundangkan. ...

... Pasal I P e ratu ra n B upati Nomor 85 T ah u n 2021 tentang Pendelegasian W ewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan B eru sah a B erbasis Risiko, Perizinan N onberusaha, d a n N onperizinan kepada ...

... D inas P en an am an Modal d a n Pelayanan T erpadu S atu P intu belum sesuai dengan n o m en k latu r perizinan sa a t ini, sehingga perlu diubah; c. bahw a u n tu k m elak san ak an k e te n tu a n Pasal ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. PERBUP Kab. Karanganyar No. 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 463 Tahun 2009
APBD
Hasil pencarian pada file:

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, : a. bah\Af:a sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubaha·n Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri ...

... 2010, maka guna kesinambungan pelaksanaan pernerintahan daerah, perlu menetapkan pengeluaran kas yang merupakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; d. bahwa sesuai ketentuan Pasal ...

... Pasal4 (1) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat dan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disesuaikan dengan kebutuhan · Satuan Kerja Perangkat Oaerah (SKPC) dan merupakan bagian yang tidak terplsahkan ...

... Pasal 1 (1) Pengaturan pengeluaran kas pada bu Ian Januarl Tahun Anggaran 2010, dirnaksudkan untuk mernberikan kepastian hukum bagi pengeluaran kas yang rnerupakan belanja yang bersifat mengikat dan betanja ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 26 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil pencarian pada file:

... BAGIAJf DARI BASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang bahwa melaksanakan ketentuan Pasal ...

... SABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas. 2. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5~ Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4355); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan ...

... Pasal 1 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAANPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATASBANKPERKREDITAN RAKYATTAHUN2019. Menetapkan 23. ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Terkait dengan pemba -aran utang OAK Fisik, maka perangkat daerah erkai mengalami penyesuaian terhadap program/k · kegiatan serta belanja berkenaan. c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 Pera Pemerintah ...

... Pasall Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur ulawesi U ra Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran An Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan ...

Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan