... BAB III ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 3 (1) Haden darn (*Mid uarg danggarkan okh Dees Pendapadn. ...
... bentuk program dan kegiatan °len SKPD aai Belgian darn kelOMPak halanla langssUng (3) %bah dalam bemuk Asa denggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oeh SKPD Mai Bagian daiarn kdornrok beano angsung Pasal ...
... balk berbensik usg. twang dan Ness yang Spat dberlkan pamerintaln pemenntah daerah Itirrya. penosahaan daeah. masymakat dan orgarisasi kernaparakatan Pagan Milan tertentu BAB II TUJUAN PEMBERIAN NIBAN Pasal ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Belanja Hibah
ABSTRAK:
bahwa beruasarkan Peraruran Venter: Dalam Megan Now 59 Tahun 2007 tentang
Peckynan Pergeiciaan neuangan Deeran belays htati digunakan untuk
mdpganggarkai pembonan tuba, daam benIuk uang . baring dan Mau jasa kepala
pentenntati alau pernenntah dwell lainya, penarraan daerah, masyarake dan
agansas kemasyaralatan yang seam spesdik Wan Ottwokan peruntukannya; bahwa beniasarkan penunbangan setegatmana di maksud hum! a di atas. gab
mengatur pangelotaan ',Manta Nbah yang drietapfran dertw. PeraWran Wallkota ,
Undang-Undang Motor 9 Tatum 1999; Undang - Undang Noma 17 Tahin 2003; LInctaig - Undang Nana 15 tahun 15 Wen 2004; Undang-Undang Nome 32 Tabun 2004; Perham Pemerimah Nomor 58 Tabun 2035; Peraturan Menem Daern Negen Nona 12 Talton 2005;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pengelolaan Belanja Hibah dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Pemberian Niban; Anggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Tata Cara Pencairan OSMAN Anggaran; Tata Cara Pengajuan SPP, SPIA, dan Pencairan SP2D; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2009.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 68 Tahun 2020
Kehutanan dan PerkebunanPangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija ...
... Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. ...
... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 3. ...
... BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS Pasal 2 (1) Dinas merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan petemakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan ...
... Pasal 3 (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan dan petemakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten ...
... BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional ...
... BAB VI TATA KERJA Pasal 22 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan ...
Kehutanan dan Perkebunan, Pertanian dan Peternakan, Struktur Organisasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan.
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 5 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.010/8/2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Susunan Organisasi
3. Bab III : Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas
4. Bab V : Kelompok Jabatn Fungsional
5. Bab VI : Tata Kerja
6. bab VII : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
29
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 40 Tahun 2009
... Jr, SEKRETARIS OA BAB III PENUTUP Pasal 21 (I) Seoap peIabal strukluml yarq maringgadan tugas wait rrenunali pmatial pelaiisana twos seams &now ketentuan yang bedalio (2) Ha-hal Ian yang token Maar dais ...
... Man eau keno/nal dengan Repoli/son Repaa Dins PerIonian, Peratanan dan Kebutanan Pasal 22 Peraturan Waicom si risala ten* u pada tanggai diumtangsan Aga' sem °rang oval mariontatienya rnerrenntankan ponounoangan ...
... bidang togas:rya • I nentua 'VP/ran Petaysanaan togs sebaga bahan infonnaili Can evaluast • en menksanakan togas-togas Ian yang dibentan oleh itasan Paragraf 2 Kagan Seks Kesehatan Hewan Can Vetenner Pasal ...
... sesuai Wang tugasnya k. rientua laporan pelaksanaan togas sebaga bahan inionvics dan evadasi I. meraksaiaiai lugasatigas Ian yang aerial cleft atasan Govan Keenan Kepala Bidang Perkeburan dan Kehutanan Pasal ...
... Penkanan dan Montanan Pasal 2 Napa Dmas Perfantan. Penkaran dart Kehutal1311 rnempuny a tugas seaga berkut a merumuskan Program kega Dina Patanian. ...
... kat, pCgavar I ',legato clan menyampaikan iatoran hat kalaitAKIP keinada atasan larrisung sebagai pertangguripideraban togas; in rnetaksanakag tugasOgas Lain yang airlines atasan Saga, Kedua Sehre.ans Pasal ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa JAM, faeces rrentrapontan kelancaran pelaksanaan lupe DrnaS
Pertartan, Penkanan Can Kenutran Kola Baniarbaru agar teeth berdaya guna
San betas/ gurta. cloandang pent inenetapkan Uratan Tugas Kepaia [bolas.
Swears Kepda Mart; kepaa Sub Sagan, dan Kepata Sakai pada Din
Pertaltan. Pereanan dan Kehutanan Kota Baniarbaru; tabwa berazadan torIrnbangan setagarnana dirreksud hung a di as pra1u
daelaakal dengan Peratulan lidatikota;
Undang-Undang Nernst 9 Tanun 1999; Undang-Urdang Namur 8 Tanun 1914; Undang-Undang Nontar 10 Tanun 2004; Undang-Undang Norm 32 Tahun 2004; Undang-Undang 4xrol 33 Tahun 2004; Perak:an Pernmintah Nara 38 Tatum 2007; Peraturan Perrennah Nonant 9 Tabun 2003; Permian Pemerritah None 41 Tabun 2007; Peraturan Maiden Galan Neg. en Nam 57 Tabun 2008; Perabran Daerah Kota Bargabaru Atnor 2 Tartan 2078; Perxuran Daeran Kota Bargaroaru Nomor 11 T8Iltil 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Dinas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Dinas Pada Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Dinas, Dinas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi Pada Dinas Pada Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 2 Tahun 2012
... Pasal 6 Kcsdun1hn11 biuyu pcrjuhu uu i d inu s dulnm ducrul i dihaynrkun sccurn lumpsum. ...
... Pasal 7 ( 1 ) Pertanggungjawaban dari pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tersebut harus dilaporkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penugasan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan ...
... Pasal 4 Pejabat dan pegawai Inspektorat yang melaksanakan pemeriksaan evaluasi/monitoring/pemeriksaan di lapangan obyek pemeriksaan dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diberikan uang saku masing-masing ...
... : 1 h ; 1 n L,·inlmr;m Dncrn h Nomor 2l) � DIN AS DAERAll TAHUN PERJALANAN TENT ANG BUPATI DI LIN(1KUNCiAN IN8Pri;KTORAT BOLAANG MONGONDOW SELATAN Menetapkan: PERATURAN 1>11:NC�A WASAN KABUPATEN • •• Pasal ...
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 7 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2011
... BAB IV TATA KERJA Pasal 17 (1) Penyelenggaraan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat DPRD dilakukan dengan tata kerja yang berpedoman pada asas penyelenggaraan ...
... BAR VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 Dalam hal penempatan dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan dlibatan Administrator dilingkungan Sekretariat DPRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang ...
... Bagian Keempat Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Pasal 12 (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan pengoordinasian penyelenggaraan ...
... Paragraf I Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Pasal 13 (1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dipindai dengan CamScanner ...
... BAB i II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu SEKRETARIAT DPRD Pasal 3 (1) Sekretariat D P R D m e m p u n y a i t u g a s melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhada pelaksanaan ...
... Bagian Kedua Bagian Umum dan Keuangan Pasal 4 (1) Bagian U m u m d a n k e u a n g a n m e m p u n y a i t u g a s melaksanakan administrasi kesekretariatan DPRD di Bidang Program dan Keuangan, Tata Usaha ...
... PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2012 Menimbang Mengingat WALIKOTA TOMOHON , bahwa untuk melaksanakan pasal ...
... PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PENGATURAN BESARAN UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN T AMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI SETI AP SKPD DI KOTA TOMOHON ·TAHUN ANGGARAN 2012 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGATURAN BESARAN UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2021
... Pen adaan baran den je a de am rangk_a hibe.h ba rumana dimak ud d · lam Pasal a a t fl J suai ketentu n ruran p nmd ng- nd a - '.KJ ,mp P po.nm Pertanggnogta _, _ n11an 17 , ( l J ~ n rim hibah berupa ...
... rupa u ng b RKA- KPD. g UJ dican :umkan dalam (2) · KA- KPD b gaimana dimaksud p da d r p ngangganrn hibah d am AP D rundang .. undangan. i I J m nJ di u pr u fl) H ah rup uan bagaiman dimaksud dal · m Pasal ...
... Pasal l (I) R ali , · H1bah d1 antumkan pad I poran k 1.umi an P m ruita.J Daersh dalam un anggaran ken · El . [ ) Hibah berupa baran yan b lum di k p da n rima hibah pru den s.khir tabun b keua.an dilaporkan ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 11/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta monitorinh dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
1. UU Nomor 17 Tahun 2003;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
6. UU Nomor 16 Tahun 2017;
7. UU Nomor 11 Tabun 2020;
8. PP Nomor 12 Tahun 2019;
9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2017;
10. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Perda Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011;
12. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2014
... penataan dan keindahan kota perlu dilakukan perubahan kawasan/zona yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ...
... Pasal I Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai ...
PERWALI Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Perhitungan Sewa Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan dan keindahan kota perlu dilakukan perubahan kawasan/zona yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame; bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012, pembagian
kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan
kebutuhan dan perubahan kondisi/perkembangan di lapangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahyan Atas Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2014.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 18 Tahun 2018
... Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Waikota Tual Nomor 40 Tahun. 2009 tentang Uisane Tugas Jabataii Sir~kt~rad OrgannisesiKecir~its¥ ...
... dan pekerjaan serta pemberian motivasi yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal, aka perl disusun uraian tugas dan jabatan secara sistematis dan terpadu; b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal ...
... kelurahan. (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang discbut camat yang berada di bawah dan bertarggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASL Pasal ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.285/2018, TLD 2018, LL SETDA KOTA TUAL : 16 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Tayando Tam Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman kinerja guna memaksimalkan peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta pemberian motivasi yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal, maka perlu disusun uraian tugas dan jabatan secara sistematis dan terpadu. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual, maka perlu uraian tugas jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 54 Tahun 2003; PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2002; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri 80 Tahun 2015; Perda Nomor 2 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Tayando Tam Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Walikota Tual Nomor 40 Tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tual, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 92 Tahun 2017
... Pasal Beberapa kctcntuan dalarn Pcraturan Bupati Karangaux ar Nornor 13.3 Tuhuu 20 l 6 ten tang Pcdoman Pengelolaan Dana Transfer kcpada Dcsa Tahun 20 I 7 (Serita Daerah Ka bu paten Karanganyar Tahun 2016 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pencatatan keuangan di Desa, khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017 perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan kedua atas peraturan bupati karanganyar nomor 133 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dana transfer kepada desa tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
20 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
