... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali (Berita Daerah Kabupaten Polewali ...
PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 42 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya penambahan pelayanan medis dan tenaga medis khususnya pada layanan medis penyakit Paru, penyakit mata dan tindakan bedah syaraf maka perlu penambahan tarif tindakan medis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak maka diperlukan penyesuaian tarif terhadap layanan Ambulance pada Rumah sakit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perbup Polewali Mandar No. 67 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2020
... TENTANG RENCANAKERJA(RENJA) SATUANKERJAPERANGKATDAERAH(SKPD) DI LINGKUPPEMERINTAHKABUPATENTANAHLAUTTAHUN2021 BUPATITANAHLAUT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...
... Pasal3 (1) Renja SKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan SKPD menurut ...
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, yang memuat: Ketentuan Umum; Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 30 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Page 34 (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ...
... BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang ...
... Pasal 14 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai ...
... Page 35 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH LAUT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ...
Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2010/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 41 Tahun
2009, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah
Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Tanah Laut memat tentang Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH LAUT; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
35 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2019
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu melakukan perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Krual pada Pemerintah provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2008
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Perubahan Peraturan gubernur No.15 Tahun 2014
Peraturan ini memiliki 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 33 Tahun 2020
... Pasal 13 (3)BidangEkonomidanFisikPrasarana terdiridari: a. SubBidangEkonomi. b. SubBidangFisikdanPrasarana. (2)Uraiantugas sebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah : a. ...
... Pasal 14 h. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisrne pelaksanaan penyelenggaraan(fasilitasi)ekonomi. c. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsusr-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Menimbang bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan di cabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Uraian Tugas unsur-unsur Organisasi BAdan Perencanaan Pembangunan, PEnelitian dan Pengembangan, yang berisi: Ketentuan Umum; Unsur-Unsur Organisasi dan Uraian Tugas; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 37 Tahun 2012
... VII KETENTUAN BIAYA Pasal 9 Besar biaya penyewaan Aiat-Aiat Berat adaiah : a. Aiat Berat ! NAMA-NAMA ALAT ! BERAT SEWA PERJAM SEWA PERHARi KETERANGAN a. ...
... VI PENGEMBALIAN PERALATAN Pasal 8 1) Seteiah penggunaan atau jangka waktu penggunaan peralatan yang ditetapkan dalam surat perjanjian teiah berakhir, maka peralatan dikembalikan oleh penyewa ke tempat ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Sewa Peralatan Alat-Alat Berat, Peralatan Laboratorium Dan Mobil Jenazah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahw a b erhubung Peraturan Bupati M una N o m o r 28 tahun 201 1 ten tan g Sewa
Peraiatan A tat-A iat Berat, Peralatan Laboratorium dan Mobit Jenazah Dinas P ekerjaan U m um K abupaten M una Tahun A nggaran 2 0 ! ! terdapat kekeliruan daiam p en etapannya sehingga d ip andang perlu akan ditinjau kem bali;
b. b ahw a Perubahan seb ag aim an a dim aksud pada h u ru f a. diatas disebabkan karena salah satu n am a a!at berat berupa B O M A G B W -2118-40 tid a k dim asu k k an p ada P eraturan B upati M una N o m o r 28 Tahun 201) yaitu Bab. VII K etentuan Biaya P asat 9 h u r u f a.
c. bahw a A set D aerah m erupakan h arta kekayaan yang dim iiiki dan dikuasai oleh P em erin tah D aerah dan M asy arak at K abupaten M una;
d. bahw a saiah satu Sum ber P endapatan D aerah yan g potensial untuk d ikeiota adatah Peraiatan A !at-A )at Berat, Peraiatan L aboratorium dan M obii Jenazah m iiik P em erin tah K abupaten M una;
e. bahw a berdasarkan pertim bangan sebagaim ana daiam h u r u f a, b, c, dan d, perlu d iatu r dengan Peraturan Bupati Muna.
i. U ndan g -U n d an g N o m o r 29 Tahun i 999 tentang Pem bentukan D aerah-D aerah
T in g k at H di Sulaw esi (L em baran N e g a ra Tahun i 999 N o m o r 47, T am bahan L em baran N eg ara N o m o r 1822);
2. U n d ang-U ndang N o m o r 8 Tahun 1981 tentang kitab U ndang-U ndang Hukum aera P idana (L em b an g a N eg ara Tahun 1981 N om or 38, T am bahan L em baran N egara N o m o r 3209);
3. U n d ang-U ndang N o m o r 32 T ahun 2004 tentang Pem erintahan D aerah (L em baran N eg ara R epublik In d o n esia T ahun 2004 N o m o r 125, T am b ah an L em baran N e g a ra P.epubiik Indonesia N o m o r 4437 seb ag aim an a teiah dirubah beberapa kati terak h ir dengan U ndan g -U n d an g N o m o r 12 T ahun 2008 T entang Perubahan K ed u a Atas U n d an g -U n d an g N o m o r 32 Tahun 2004 ten tan g Pem erintahan D aerah (L em baga N e g a ra R ep u b iik In d o n esia tah u n 2008 N o m o r 59, T am bahan L em baran N eg ara R ep u b lik Indonesia N o m o r 4844);
4. U ndan g -U n d an g N o m o r 33 Tahun 2004 ten ta n g P erim bangan K euangan antara P em erintah Pusat dan Pem erintah D aerah (L em baran N egara R epubtik Indonesia T ahun 2004 N o m o r 26, T am bahan L em baran N eg ara R epublik In d o n esia N o m o r 4438); 5. U ndang-U ndang N o m o r 28 T ahun 2009 ten tan g Pajak dan Retribusi daerah (L em baran N eg ara R epublik Indonesia Tahun 2009 N o m o r !30, T am bahan Lem baran N eg ara R epublik Indonesia N om or 5049);
6 U ndan g -U n d an g N o m o r 12 T ahun 2011 tentang Pem bentukkan Peraturan
Perundang-U ndangan (L em baran N eg ara R ep u b lik Indonesia T ahun 2011 N o m o r 82. T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia N om or 5234);
7. P eraturan Pem erintah N o m o r 27 Tahun 1983 T entang Pelaksanaan K itab U ndang- U ndang H ukum acara P idana (L em baran N egara R epublik Indonesia Tahun 1983 N o m o r 36, T am bahan L em baran N eg ara R epublik Indonesia N o m o r 3258);
8 Peraturan Pem erintah N o m o r 58 Tahun 2005 Tentang Pengeloiaan K euangan D aerah (L em baran N eg ara R epublik Indonesia Tahun 2005 N o m o r 140, T am bahan Lem baran N e g a ra R ep u b lik In d o n esia N o m o r 4578);
9. Peraturan Pem erintah N o m o r 79 Tahun 2005 T entang Pem binaan dan Pengaw asan dan P enyelenggaraan Pem erintah D aerah (L em baran N eg ara R epublik Indonesia T ahun 2005 N o m o r 165, T am bahan Lem baran N eg ara R epublik Indonesia N o m o r 4593):
10 P eraturan P em erintah N o m o r 38 Tahun 2007 T en tan g Pem bagian U rusan Pem erintahan A ntara P em erintahan / Pem erintah D aerah Propinsi dan Pem erintah D aerah K ab. K ota (L em baran N eg ara R epublik Indonesia T ahun 2007 N o m o r 82, T am bahan L em baran N e g a ra R epublik Indonesia N o m o r 4737);
11 P eraturan Pem erintah N o m o r 69 T ahun 2010 T entang T ata cara pem berian dan P em an faatan In s e n tif pungutan Pajak Daerah dan R etribusi daerah (L em baran N e g a ra R epublik In d o n esia Tahun 2010 N o m o r 119, T am bahan Lem baran N e g a ra R epubtik Indonesia N o m o r 5179);
12 Peraturan M enteri D alam N egeri N om or 54 Tahun 2009 T en tan g Pedom an Tata N askah D inas di Lingkungan Pem erintah Daerah ;
13 Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 53 Tahun 2 0 1 I T en tan g Pem bentukkan produk Hukum D aerah ;
14 P eraturan D aerah K abupaten M u n a N o m o r 10 Tahun i 999 T entang R etribusi P em akaian K ekayaan D aerah (L em baran Daerah T ahun 1999 N o m o r 10, T am bahan L em baran N e g a ra R epublik Indonesia N o m o r 10);
15 Peraturan Daerah K abupaten M una N o m o r 22 Tahun 2002 T entang Penyidik P egaw ai N eg eri Sipil (L em baran D aerah T ahun 2002 N o m o r 22, T am bahan L em baran N e g a ra R ep u b lik In d o n esia N o m o r 22);
16 P eraturan D aerah K ab u p aten M u n a N om or 07 Tahun 2008 T en tan g Pengelolaan barang M iiik D aerah (L em baran D aerah T ahun 2008 N om or 07, T am bahan L em baran N eg ara R epublik Indonesia N o m o r 07);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SUBYEK DAN OBYEK PENYEWAAN
BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN PENYEWAAN ALAT-ALAT BERAT PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBIL JENAZAH
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
BAB V SERAH TERIMA PERALATAN
BAB VI PENGEMBALIAN PERALATAN
BAB VII KETENTUAN BIAYA
BAB VIII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2015
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 1 Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...
... 3 Dalam hal RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berbeda dengan KUAAPBDdan PPASTahun Anggaran 2016 hasil pembahasan dengan DPRD maka KUA-APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2016 hasil pembahasan ...
PERWALI Kota Palembang No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015, perlu menetapkan Perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; Perwali No. 2 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, RKPD TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2015.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 22 Tahun 2012
... Pasal 4 Bendahara Pengeluaran SKPb menyarnpaikan Permintaan Ganti Uang (GU) Nihil atas Uang Persediaan (UP) yang diterirnanya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal ...
... BENDARARA PERGELUARAN DAN BERDAHARA PENERIMAAN SA.TUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Menimbang : a. ba&wa untuk memenuhi ketentuan Pasal ...
PERBUP Kab. Kepulauan Sitaro No. 21 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2019
... PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR~ TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKALAN, a. bahwa berdasarkan Pasal ...
... Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan; 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan; 2. Pemerintah kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan; 3. Bupati adalah Bupati Bangkalan; 4. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 25/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 201 7 t e n ta n g Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pernerinlah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ini disusun sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020;
c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tcntang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 61 l );
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tenlang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
Rencana Kerja Pemda Kab Bangkalan Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 62 Tahun 2019
... Pasal l Peraturan Walikota Kendari Nomor 38 Tahun 2017 tcntang Pedoman Pengelolaan [z:m Tempat Usaha (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 381 dan Peraturan Wallkota Kendari Nomor 14 Tahun 2019 ...
... u menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kendari Nomor 38 Tahun 2017 sebagaunana telah diubah Peraturan Walikota Kendari Nomor 14 Tahun 2019; L Pasal 18 aya.t (6) Undang-Undang ...
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 38 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN IZIN TEMPAT USAHA.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 62
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Perwalio Nomor 38 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perwali Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Izin Tempat Usaha
ABSTRAK:
a. bahwa Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat
Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada seseorang
atau badan usaha dengan maksud agar tidak
menimbulkan gangguan atau kerusakan sekitar tempat
berusaha dapat dikategorikan dalam Izin gangguan,
sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017, SKDU/SITU tidak dapat
diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kendari Nomor 38
Tahun 2017 sebagaunana telah diubah Peraturan Walikota
Kendari Nomor 14 Tahun 2019;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 742);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tnhun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007
Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namer 5058);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5679);
7. Peraruran Dacrah Kata Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kata
Kendari {Lembaran Daerah Kata Kendari Tahun 2016
Nomor 5);
PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 38 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENOELOLAAN IZIN TEMPAT USAHA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
2
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
