... BAB Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam ...
... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 3. ...
... guna mengatu.r ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantu.m dalam DPA-SKPD yang telah disahkan; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untu.k pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah
(BUD) menyusun anggaran kas
Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup
untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah
disahkan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ANGGARAN KAS;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 85 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Pasal 3 (3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikui a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bidang ...
... Pasal 1 BAB I KETENTUANUMUM Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGTUGAS POKOK DAN URAIANTUGASDINASPEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK. MEMUTUSKAN: 5. ...
... Pasal 11 (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, b. mengumpulkan ...
PERBUP Kab. Balangan No. 2 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Balangan
Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2017/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah. dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab dan Peraturan Bupati Balangan Nornor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah rnaka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
18 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2022
... Pasal 18 a.yat (6) Undattg-Undang Dasar Neg -ara. Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. ...
... Pasal I Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3) yang telah ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COV/D-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan meluas antar lintas wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan;
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, maka perlu dilakukan perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
Pasal I
25 Halaman; Lampiran 20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 132 Tahun 2020
Ilmu Pengetahuan dan TeknologiTelekomunikasi, Informatika, dan Internet
Hasil pencarian pada file:
... .< Pasal 23 A Pasal 22 ·;.• I. . I . Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, maka. ...
... Penyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini · ditetapkan, maka harus menyesuaikan dengan keterituan Peraturan Bupati ini. · ,.. . . ~ ; i •'. ·, . , Pasal ...
... asil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Me~ara Bersarna felekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbarigan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. f; Pasal 20 BAB VII PENGAWASAN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 132, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.132
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perda Kab Cilacap No. 4 tahun 2013. Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang penggunaan menara bersama telekomunikasi, maka perlu diatur dasar hukum terkait penggunaan bersama menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 2 Tahun 2017; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 4 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 4 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap N0 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten CIlacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembangunan Menara Bersama; Penempatan Lokasi Menara Bersama; Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; Pemeliharaan Menara Telekomunikasi; Pengawasan dan Pengendalian. Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk Menara Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. Penyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka harus menyesuaikan denga ketentuan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perbup Cilacap No. 87 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2006
... BAB III PENUTUP Pasal 16 Dengan belakurya Peraturan Dupat mi mnaka serrua per aturan yang mengatr tntang train Tugas Badan Kg.atuan Bangsa Perindungan Masyarakat an Keseja0era80 Dostal dan bertentangan ...
... dengan Peatran ii iyala/kan tidal belaku Pasal 17 Peraturan Bupati ri mulai benlaku pada ta0g9el dun0dang/.an Agar seiap 0rag mengetahuya, meeintahka pegulag Peat/a Bal vi dengan penempatanowa alam Benita ...
... Mm.ii 4 "n; n-q " i'* , qso", rL Maivusf pedoman / p€liiuk oe a Paragraf 2 UJraan Tugas Su Bilang Pemberdayaan Satuan Pertindungan AMasyarakat Pasal 12 Sub Bidang emberdayan Satua Perindungan Masyarakat ...
... perlu diambi cibidang togasnya 6 Melaksanakan tugas-tugas lain yang dberk.an olen Kepala Bidang Pertidungan Masyarakat sesuar tugas dan fungsl Bagian Keenarn UJraran Tugas Bidang Kesejahteraan Sosial Pasal ...
... Daerat Kabupaten Jepara Namer 10 Menetapk.an ME MUTUISKAN PERATURAN EUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTEAAN SOSIAL KABUPATEN JEPARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, agar lebih etektif dan efisien make perlu ditetapkan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/8KB/M PAN/4/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bakesbanglinsos
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021
... Pasal 10 C ukup Jelas. Pasal 11 Ayat (1) C ukup Jelas. ...
... Pasal 12 C ukup Jelas. Pasal 13 C ukup Jelas. ...
... Pasal 15 C ukup Jelas. Pasal 16 C ukup Jelas. Pasal 17 C ukup Jelas. Pasal 18 C ukup Jelas. Pasal 19 C ukup Jelas. Pasal 20 C ukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 178 ...
... UMUM B erd asark an k e te n tu an Pasal 84 U ndang-U ndang Nomor 6 T ah u n 2014 ten tan g Desa, bahw a pem b an g u n an K aw asan Perdesaan oleh Pem erintah, Pem erintah D aerah Provinsi, Pem erintah ...
... PASAL DEMI PASALPasal 1 C ukup Je la s Pasal 2 H uruf a Yang dim aksud dengan “partisipatif” ad alah penyelenggaraan P em bangunan K aw asan P erdesaan yang m en g ik u tsertak an kelem bagaan D esa d ...
PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673 );
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 trentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359 );
10 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 89);
11 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 129);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN
BAB V KELEMBAGAAN
BAB VI PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN YANG TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA
BAB VI PEMBINAAN
BAB VII PENDANAAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 20 Tahun 2022
... · ', BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... tanggal 1O Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH ABUPATEN MESUJI, l:r_ - • - " · . , t4 '. 4 4 ·sYAMsUDIN ( 7/ bEiA DARAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR 20 + a Dipindai dengan CamScanner BAB XL KETENTUAN PENUTUP Pasal ...
... Tutar dapat bcrasal dari pcg a wai ncgeri, instansi swasta, lembaga muitra, organisasi profesi, dan masyarakat bias scsai dengan persyaratan yang ditctapkan daJam pedoman ini. ' BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal ...
... Tutar dapat bcrasal dari pcg a wai ncgeri, instansi swasta, lembaga muitra, organisasi profesi, dan masyarakat bias scsai dengan persyaratan yang ditctapkan daJam pedoman ini. ' BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal ...
... BAB IE MASUD DAN TU.JUAN Pasal 3 [1] Maksud disuunnya Peraturan Bupati ini sebagai stander penyelengBara pendihkan kesetarann yang deuatkan dengan vsf dan nsi Bupati Mesuji bidang pendidikan dnn masing-musing ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Peningkatan Indek Pendidikan Melalui Gerakan Pendidikan Kesetaraan / Non Formal Berbasis Desa Di Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan indek pendidikan dan berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan berbagai tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka penddikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan.
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah kelompok satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan non formal diselenggarakan oleh Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, pake B, dan paket C; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Kelompok Satuan Pendidikan adalah Kelpmpok Layanan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Lembaga/Yayasan) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program pake A, Paket B dan Paket C;.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 25 Tahun 2010
Informasi, Pers, Pos, dan PeriklananProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDesa
Hasil pencarian pada file:
... b. peran g k at lu n ak yang dikem bangkan oleh P em erintah D aerah dan m am pu m enjalankan fungsi SIDEKEM sebagaim ana d im aksud dalam Pasal 7; dan c. su m b er daya m an u sia yang mem iliki kem am ...
... BAB VII MUATAN SIDEKEM Pasal 10 (1) M uatan SIDEKEM sek u ran g -k u ran g n y a terdiri dari : a. D ata Potensi Desa; b . D ata kem iskinan; c. D ata Pendidikan; d . D ata K esehatan; e . ...
... Pasal 11 (1) M uatan w ebsite desa sebagaim ana dim akud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari: a. Profil Desa; b. D ata Monografi; c. B erita Desa; d. ...
... BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT Pasal 6 SIDEKEM m eru p ak an sistem inform asi yang d iterap k an di tingkat Desa, dikem bangkan oleh P em erintah D aerah d an d a ta SIDEKEM terintegrasi m elalui ...
... Pasal 7 SIDEKEM berfungsi sebagai: a. m edia u n tu k m engelola d a ta Desa; b. m edia inform asi d an kom unikasi P em erintahan Desa; d an c. pelayanan ad m in istrasi k e p en d u d u k an desa, pengelolaan ...
... Pasal 8 SIDEKEM b erm anfaat u n tu k : a. m em u d ah k an P em erintah D esa dalam m engakses, m enyim pan d an m engolah d a ta D esa yaitu d a ta p em b an g u n an desa, d a ta k ep en d u d u k an ...
... BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 R uang lingkup p en erap an SIDEKEM di D aerah, m eliputi: a. Strategi d a n K ebijakan Pengelolaan D ata Desa; b. K edudukan, Fungsi d an M anfaat SIDEKEM; c. ...
... BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DESA Pasal 4 (1) Pengelolaan d a ta desa d ilak san ak an oleh D inperm asdes dalam b en tu k sa tu sistem d a ta d an inform asi d esa dari berbagai su m ...
... Pasal 5 K ebijakan SIDEKEM di se lu ru h D esa di D aerah: a. setiap D esa d a p a t m en erap k an SIDEKEM b e rd a sa rk an a tu ra n m u ata n SIDEKEM yang d itetap k an D inperm asdes; b. dalam m en ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2017/No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mensinerikan data desa dan data kawasan perdesaan yang merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang diperlukan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pemalang yang diatur dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Data Desa
Bab V Kedudukan, Fungsi dan Manfaat
Bab VI Perangkat Sidekem
Bab VII Muatan Sidekem
Bab VIII Pengembangan Sidekem
Bab IX Pengelolaan Sidekem
Bab X Forum Data Desa
Bab XI Tata Cara Penerapan Sidekem
Bab XII Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa
Bab XIII Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan
Bab XIV Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Bab XV Pembiayaan
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2013
... BAB III PENUTUP Pasal 6 (11 Setup pcjabut strukturul yang meninggalkan tugas wajib mcnunjuk pelitkearia harinn dengan aural perintah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI. (2) Hal-hal lain yang belum diatur ...
... &dam Peratunin Walikota ini, akar) dintur kemudian dengan Kcputusan Walikota Banjarbaru Pasal 7 Peraturan Walikoui ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... BAB It URAIAN TUGAS SEKRETAIBAT DEWAN PENGURUS KORPRI Raglan Kcsatu Sckrcutris Pasal 2 Sekrctaris mempunyai tugas sebagai lxrikut : a. merumuskan program kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dengan ...
... Bagian Kedua Kcpala Sub flagon Umum dun Knjasama Pasal 3 Kepala Sub Bagian Umurn don Kerjasama rnempunyai tugas scbagai berikut a. mcnyusun rencana pelaksanaan kegiatan sub logien umum dan kerjasama dengan ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa &dam rangka mcningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugan Sekrecariat Dcwan Pcngurus Korpn
Pcgawai Ncgeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru
agar lebth bcrdaya guns dan berhasil guna secant
optimal, dipandang perk' menetspkan Uraian Tugas
Sekretariat Dewar Pcngurus Korps Pegawai Negen Sipil
Republik Indonesia Kota Banjarbaru; bahwa bcrdasarkanpertimIxtrigan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu meneutpkan dengan Pcraturan
Walikota;
Undang-Undang Numor 8 Tabun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Penicrintah Komar 100 Tahun 2000; Peratunm Pemerintah Komar 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; Kepala Sub Bagian Umum Dan Kerjasama ; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2013.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
