Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 1993.
KEPPRES No. 114 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
KEPPRES No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mengubah
KEPPRES No. 37 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 1999.
KEPPRES No. 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988
Mengubah
KEPPRES No. 19 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 1988.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 151, LN. 2000 No. 186, LL SETNEG : 4 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2000.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
KEPPRES No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
KEPPRES No. 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
KEPPRES No. 94 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
Mengubah
KEPPRES No. 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 1989.
Kehutanan dan PerkebunanPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI ...
... DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan KeputusanPresiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah ...
... beberapa kali diubah, terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 24 Tahun 1997, telah ditetapkan besarnya Dana Reboisasi; b. ...
... KeputusanPresiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 32) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 24 Tahun 1997; MEMUTUSKAN: ...
... Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 24 ...
... dimaksud pada ayat (2) huruf b; (4) Ketentuan mengenai kelompok jenis kayu, bahan baku serpih, limbah pembalakan, dan sortimen khusus lainnya ditetapkan oleh menteri Kehutanan. (5) Dengan ditetapkannya Keputusan ...
... Presiden ini maka KeputusanPresiden Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi". ...
... Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1998. Agar… ...
KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
Mengubah
KEPPRES No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 53, LN. 1997 No. 99, LL SETNEG : 6 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1998.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976 TENTANG PASAR MODAL. ...
... Pasal I Pasal 3 KeputusanPresiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 3 Badan Pembina Pasar Modal, selanjutnya dalam KeputusanPresiden ini disebut ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1978 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1976 TENTANG PASAR MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang ...
... tujuan pembentukannya serta bagi tercapainya keserasian kebijaksanaan antar Departemen/Instansi yang terpaut, maka perlu menambah keanggotaan Badan Pembina Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Keputusan ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Oktober 1978 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. ...
KEPPRES No. 41 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 54 TAHUN ...
... : Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA ...
... Pasal 1 KeputusanPresiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas KeputusanPresiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan dicabut. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal 2 … Pasal 2 KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2001. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2001.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPers, Pos, dan Periklanan
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 251 TAHUN 1967 TENTANG HARI-HARI LIBUR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI ...
... KeputusanPresiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari libur; 3. KeputusanPresiden Nomor 148 Tahun 1968 tentang Perubahan KeputusanPresiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari libur; 4. ...
... KeputusanPresiden Nomor 10 Tahun 1971 tentang Hari Raya Santa Maria; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 251 TAHUN 1967 TENTANG ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 2. Ketentuan Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 6 lama menjadi Pasal 5 baru. Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO ...
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 1967 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971 pada Pasal 1
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 Tentang Hari-Hari Libur Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 1983.
... P PR RE ES SI ID DE EN N R RE EP PU UB BL LI IK K I IN ND DO ON NE ES SI IA A KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 108 ...
... KeputusanPresiden Nomor 228/M Tahun 2001; 5. ...
... KeputusanPresiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 4 Tahun 2002; MEMUTUSKAN … ...
... P PR RE ES SI ID DE EN N R RE EP PU UB BL LI IK K I IN ND DO ON NE ES SI IA A - 2 2 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 108 TAHUN ...
... 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002. ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam KeputusanPresiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 4 Tahun 2002 ...
... P PR RE ES SI ID DE EN N R RE EP PU UB BL LI IK K I IN ND DO ON NE ES SI IA A - 4 4 - Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ...
PERPRES No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Diubah dengan
KEPPRES No. 48 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2003.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
