Ilmu Pengetahuan dan TeknologiKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK ...
... PENCABUTAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA. ...
... Pasal 2 KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2000.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 342 TAHUN 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan c.q. P.N. ...
... KeputusanPresiden No.209 tahun 1964 ; Mendengar : Presiden Kabinet Republik Indonesia ; M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERTAMA : Menambah keanggotaan Dewan Telekomunikasi seperti dimaksudkan dalam ...
... pasal 7 KeputusanPresiden Republik Indonesia No.209 tahun 1964 dengan Wakil-wakil : - Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan – KEDUA : KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja ...
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA ...
... perlu mengubah keanggotaan Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja yang tercantum dalam KeputusanPresiden Nomor 29 Tahun 1999 dengan KeputusanPresiden. ...
... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja." Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID ...
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembinaan Dan Pengurusan Dari Proyek “S” Dan Proyek “I” Seperti Diatur Dalam Keputusan Presiden Nomor 242 Tahun 1963 Dan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Tertinggi Nomor 40/KOTI/1965
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 1970.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
KEPPRES No. 47 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003
KEPPRES No. 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
KEPPRES No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
KEPPRES No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2004.
KEPPRES No. 92 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera
KEPPRES No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 98, LN. 1998 No. 110, LL SETNEG : 2 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 1998.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... KeputusanPresiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu. ...
... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU. ...
... Pasal I Ketentuan Pasal 1 KeputusanPresiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 (1) Kepada Presiden dan Wakil ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanPresiden Nomor 168 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ...
... keadaan, oleh karena itu dipandang perlu menyesuaikan tunjangan jabatan Pejabat Negara Tertentu dengan KeputusanPresiden; Mengingat : 1. ...
... KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... KeputusanPresiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENGENAAN, ...
... Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 1991. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan KeputusanPresiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia. ...
... Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1991 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. ...
... Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 KeputusanPresiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan, sebagai berikut: 1. ...
KEPPRES No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993
KEPPRES No. 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaKoperasi, UMKM
Hasil pencarian pada file:
... Keputusan. • • , : 1. Mentjabut. a. Iilstruksi Presiden/Perde.na Menteri Republik Indonesia N,,. 2 Ta.' ...
... No. ::: 'rahun 1960 dan diatur penjusunannja daJ.am Keputusan Pre,siden Republik Indooesia No. 128 Tahun 1960 tidak sesiuJ. lagi dengan kebidjaksr~naan Femerintah jang digariskE:n dewasa 1n1, dan oleh ...
... Indonesia • K»II, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDOJ:IEoSI.A, KEFUT"JSJ,JI PP..E.3IDEW REPUBLIK INDONESIA NO.: '9J~ TAliUN 1967 TIDITANG · ,. PIDl-"'XJ"ABUTAt-< IPRESIDEN/l'ERDANJl. ...
... b, Keputusan Pr_esiden Republlk Indonesia No. 128 Tahun 1960 tentang pembentukan Badan Penggerak Xoperasi ( BAPENGKO? ), 2. t·iill'! ...
... bubarkan Bad.an Penggerak Koperas1 ( 'BAPENGKOP ) se- bagaimana dimaksud dal.am Instruksi dan Keputusan l?l'eSi· den tersebut pada punt 1 diatas. 3. ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 95, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pencabutan Kembali Instruksi Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Dan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1960 Tentang Badan Penggerak Koperasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 1967.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
