Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

Menemukan 87 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. SE Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010
Download file:
Perma Nomor 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Abstrak
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Perma No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Mencabut
  1. Keputusan Ketua MA Nomor 046/KMA/SK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009
Download file:
Perma Nomor 3 Tahun 2013.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
Download file:
Perma Nomor 2 Tahun 2013.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pencucian Uang Standar/Pedoman
Download file:
Perma Nomor 1 Tahun 2013.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
Download file:
Perma Nomor 6 Tahun 2012.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penetapan Sementara
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
Perma Nomor 5 Tahun 2012.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perintah Penangguhan Sementara
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perma No. 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara
Download file:
Perma Nomor 4 Tahun 2012.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
Perma Nomor 3 Tahun 2012.PDF
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
Perma Nomor 2 Tahun 2012.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Perikanan dan Kelautan
Download file:
Perma Nomor 1 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan