Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

Menemukan 81 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012

Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2012.PDF

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019

Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perma No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

Mencabut :

Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2005

Download :
PERMA_03_2019 (1).pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Hukum Acara dan Peradilan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Download :
Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016

Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013

Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perma No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Mencabut :

Keputusan Ketua MA Nomor 046/KMA/SK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021

Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman Monopoli dan Persaingan Usaha

Status Peraturan

Mencabut :

Perma No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Download :
PERMA_03_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua MA Nomor 071/KMA/SK/V/2008

Download :
Perma 3 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Arbitrase

Download :
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

arbiter - pengadilan - hak ingkar - putusan

2023

Peraturan Mahkamah Agung NO. 3, BN 2023 (827) : 16 hlm

Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

ABSTRAK:

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara efektif akan mendorong terwujudnya kemudahan berusaha demi peningkatan ekonomi nasional
Dasar hukum Perma ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; UU Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 1999; UU Nomor 48 Tahun 2009; Perpres Nomor 13 Tahun 2005; Pepres Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022; Perma Nomor 1 Tahun 1990; Perma Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022; Perma Nomor 14 Tahun 2016; Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022; Perma Nomor 6 Tahun 2022.

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014

Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Partai Politik dan Pemilu

Download :
Perma Nomor 3 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012

Perintah Penangguhan Sementara

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perma No. 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara

Download :
Perma Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.