Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian

Menemukan 261 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Menengah Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2022

Abstrak

APBN Perindustrian Standar/Pedoman

Download file:

Permenperin_No._5_Tahun_2022_.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-Ind/Per/11/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Industri

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/11/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Industri

Download file:

Permenperin 4 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenperin No. 2 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah Dan Aneka

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia

Download file:

2022pmperin03.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri

Download file:

2022pmperin02.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

2022

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 2, BN.2022/No.188, http://jdih.kemenperin.go.id: 11 hlm.

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri yang lebih professional, efektif, dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.
Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri. Balai Pendidikan dan Pelatiihan Industri yang selanjutnya disebut Balai Diklat Industri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dipimpin oleh Kepala. Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Balai Diklat Industri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan b. Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Balai Diklat Industri menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Diklat Industri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. Kepala Balai Diklat Industri merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Kepala Balai Diklat Industri dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Perindustrian dapat memberikan mandat pengangkatan dan pemberhentian pejabat sesuai dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagan susunan organisasi Balai Diklat Industri tercantum dalam Lampiran. Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan di bidang aparatur negara.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ketentuan pelaksana Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Diklat Industri tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
12 HLM, Lampiran halaman 11-12.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan
. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Agro
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Tekstil
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pulp dan Kertas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Barang dan Bahan Teknik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Logam dan Mesin
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/ PER/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru

Download file:

2022pmperin1.pdf

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI - ORGANISASI DAN TATA KERJA - UNIT PELAKSANA TEKNIS

2022

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 1, BN.2022/No.187, http://jdih.kemenperin.go.id: 43 hlm.

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang lebih professional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja serta mengubah nomenklatur unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Balai Besar Kimia, Farmasi dan Kemasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan indsutri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kimia, farmasi dan kemasan, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar industri Agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri agro, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri keramik dan mineral nonlogam. Balai Besar Tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri , mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kecil, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Selulosa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri selulosa, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Logam dan Mesin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri logam dan mesin, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatanteknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kulit, karet dan plastik, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Kerajinan dan Batik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kerajinan dan batik, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Pencegahan Pencemaran Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri hasil perkebunan, mineral logam dan maritim, dipimpin oleh Kepala. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah, dipimpin oleh Kepala. Bagan susunan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/6/2006; 39/M-IND/PER/6/2006; 40/M-IND/PER/6/2006; 41/M-IND/PER/6/2006; 42/M-IND/PER/6/2006; 43/M-IND/PER/6/2006; 44/M-IND/PER/6/2006; 45/M-IND/PER/6/2006; 46/M-IND/PER/6/2006; 47/M-IND/PER/6/2006; 48/M-IND/PER/6/2006; 49/M-IND/PER/6/2006; 26/M-IND/PER/7/2017 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi ketentuan pelaksananya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
52 HLM, Lampiran halaman 44-52.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Industri Hijau Untuk Industri Karet Remah (Crumb Rubber)

Abstrak

Perindustrian Standar/Pedoman

Download file:

Permenperin Nomor 34 Tahun 2021.pdf

industri

2021

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 34, BN 2021 NO ; 1435; PERATURAN GO.ID; 47 HLM

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Karet Remah (Crumb Rubber)

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan industri hijau dalam proses produksi pada industri karet remah (crumb rubber) yang menggunakan sumber daya air yang besar, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (Crumb Rubber); b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (Crumb Rubber) sudah tidak sesuai dengan pemenuhan persyaratan teknis standar industri hijau, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau Industri Karet Remah (Crumb Rubber);
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 , Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/ PER/6/2015 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, SIH Industri Karet Remah, sertifikasi industri hijau dan pengkajian ulang

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
47 hlm

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Industri Hijau Untuk Industri Pengasapan Karet Dalam Bentuk Ribbed Smoked Sheet

Abstrak

Perindustrian Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk Ribbed Smoked Sheet Rubber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 382)

Download file:

Permenperin Nomor 33 Tahun 2021.pdf

standar-industri

2021

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 33, BN 2021 NO ; 1434PERATURAN GO.ID; 44 HLM

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Pengasapan Karet Dalam Bentuk Ribbed Smoked Sheet

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan industri hijau dalam proses produksi pada pengasapan karet dalam bentuk ribbed smoked sheet yang menggunakan sumber daya air yang besar, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk Ribbed Smokes Sheet Rubber; b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk Ribbed Smokes Sheet Rubber sudah tidak sesuai dengan pemenuhan persyaratan teknis standar industri hijau, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk Ribbed Smoked Sheet;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/ PER/6/2015, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, bagian dari SIH Industri RSS, sertifikasi industri hijau,

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk Ribbed Smoked Sheet Rubber dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
44 hlm

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Industri Hijau Untuk Industri Tepung Terigu

Abstrak

Perindustrian Standar/Pedoman

Download file:

Permenperin Nomor 32 Tahun 2021.pdf

standar-industri

2021

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 32, BN 2021 NO ; 1433; PERATURAN GO.ID; 47 HLM

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Tepung Terigu

ABSTRAK:

a. bahwa proses produksi industri tepung terigu menggunakan energi yang besar sehingga untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya guna menyelaraskan dengan pembangunan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen industri hijau untuk tepung terigu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/ PER/6/2015, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, SIH untuk Industri Tepung Terigu dan persyaratan, dan sertifikasi industri hijau

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
47 hlm

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Industri Hijau Untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber Dari Minyak Nabati

Abstrak

Perindustrian Standar/Pedoman

Download file:

Permenperin Nomor 31 Tahun 2021.pdf

standar-industri

2021

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 31, BN 2021 NO ; 1432; PERATURAN GO.ID; 59 HLM

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber Dari Minyak Nabati

ABSTRAK:

a. bahwa proses produksi industri oleokimia dasar bersumber dari minyak nabati menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan dan sumber daya energi yang besar sehingga untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya guna menyelaraskan dengan pembangunan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen industri hijau untuk industri oleokimia dasar bersumber dari minyak nabati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/ PER/6/2015, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, SIH Industri Oleokimia, sertifikasi industri hijau, kaji ulang SIH

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
59 hlm

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Industri Hijau Untuk Industri Barang Lainnya Dari Kaca

Abstrak

Perindustrian Standar/Pedoman

Download file:

Permenperin Nomor 30 Tahun 2021.pdf

industri-kaca

2021

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 30, BN 2021 NO ;1431 ; PERATURAN GO.ID; 46 HLM

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Barang Lainnya Dari Kaca

ABSTRAK:

a. bahwa proses produksi industri barang lainnya dari kaca menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan dan sumber daya energi yang besar, sehingga untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya guna menyelaraskan dengan pembangunan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen industri hijau untuk industri barang lainnya dari kaca; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Barang Lainnya dari Kaca;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, SIH untuk Industri Pengolahan Industri Barang Lainnya dari Kaca dan sertifikasi industri hijau

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
46 hlm

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.