Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 478 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus
Abstrak
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
Mengubah
  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus
Download file:
Permenkumham Nomor 23 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Permenkumham No. M.HH-18.KU.01.01. Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 22 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Permenkumham No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Mengubah
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 21 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia
Abstrak
Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Download file:
Permenkumham Nomor 20 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Mengubah
  1. Permenkumham No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Permenkumham No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi
Download file:
Permenkumham Nomor 18 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Mencabut
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
  2. Permenkumham No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Download file:
Permenkumham Nomor 17 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara
Download file:
Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 15 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Mencabut
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  2. Permenkumham No. 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-1Z.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
Download file:
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  2. Permenkumham No. 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Permenkumham No. M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan