Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.648 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.07/2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

Download :
180~PMK.07~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.01/2015

Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perpajakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 Tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak

Download :
194~PMK.01~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.010/2015

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yarn ( POY ) Dari Negara Malaysia Dan Thailand

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14_PMK.010_2015.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.07/2011

Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum Untuk Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011

APBN

Download :
2011 PMK 73.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2011

Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum Dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
2011 PMK 153.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2009

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri Yang Pelaksanaanya Belum Selesai Sampai Dengan Tanggal 31 Maret 2009

Perpajakan

Download :
PMK Nomor 121 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.011/2007

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi
PMK No. 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download :
177_PMK.011_2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.04/2007

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan

Download :
65_PMK.04_2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.010/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Menimbang Dan/ Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

Download :
96_PMK.010_2020Per.pdf

Abstrak

PERUBAHAN – FASILITAS PAJAK PENGHASILAN – PENANAMAN MODAL

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 96/PMK.010/2020, BN.2020/NO.839, https:jdih.kemenkeu.go.id : 24 HLM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

ABSTRAK:

bahwa untuk mendorong kemudahan berusaha guna peningkatan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu melalui penyederhanaan mekanisme pengajuan dan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, mengingat beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sudah tidak sesuai lagi dengan penyederhanaan mekanisme pengajuan dan pemberian fasilitas tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 78 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 218, TLN No. 6418); Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu No. 11/PMK.010/2020 (BN Tahun 2020 No. 114); - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 diubah sebagai berikut:
- Ketentuan mengenai nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Pasal 5), Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan (Pasal 6 ayat (6)), Pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring (Pasal 7 ayat (2)), keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (Pasal 8), Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri Keuangan (Pasal 8A), Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan (Pasal 10 ayat (1), ayat (8), ayat (9)), sanksi administratif dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan (Pasal 17), permohonan pemanfaatan fasilitas yang diajukan Wajib Pajak (Pasal 18A).

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Lampiran halaman 13 – 24.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.05/2017

Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas

Download :
PMK Nomor 197 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2011.