Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.07/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 yang Dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2007
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK 14 Tahun 2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
Diubah dengan
  1. PMK No. 54/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Download file:
PMK Nomor 193 Tahun 2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 84/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Download file:
PMK 189 Tahun 2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
Diubah dengan
  1. PMK No. 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor
  2. PMK No. 145/PMK.04/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
  3. PMK No. 148/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
Download file:
PMK Nomor 145 Tahun 2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.05/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Mengubah
  1. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
  2. PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
Download file:
PMK Nomor 37 Tahun 2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tatacara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tatacara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
Download file:
PMK 184 Tahun 2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.04/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Audit Kepabeanan
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
Diubah dengan
  1. PMK No. 148/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit Di Bidang Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 125 Tahun 2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.08/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2005
Download file:
27_PMK.08_2007.pdf
27_PMK.08_2007 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.01/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
Download file:
PMK 06 Tahun 2007.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.011/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
Diubah dengan
  1. PMK No. 127/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Download file:
PMK Nomor 129 Tahun 2007.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan