Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeaan Dan Cukai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai yaitu tentang ketentuan umum, pengelolaan BMN Kepabeanan dan Cukai, pelimpahan kewenangan, Pengelolaan BMN Kepabeanan dan Cukai, penelitian administrasi terhadap surat usulan peruntukan BMNKepabeanan dan Cukai, penata usahaan BMBN dan pembukuan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeaan Dan Cukai

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

150

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

27 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2023

Tanggal Berlaku

28 Desember 2023

Sumber

BN.2023 (1055)/12 hlm

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 889 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2023pmkeuangan150.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah sebagian :

PMK No. 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai

bmn
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 150, BN.2023 (1055)/12 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeaan Dan Cukai
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai agar lebih tertib administratif dan akuntabel termasuk penambahan pengaturan mekanisme rekonsiliasi data, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menyesuaikan ruang lingkup barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai berdasarkan perkembangan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 /PMK.04/2022 Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai yaitu tentang ketentuan umum, pengelolaan BMN Kepabeanan dan Cukai, pelimpahan kewenangan, Pengelolaan BMN Kepabeanan dan Cukai, penelitian administrasi terhadap surat usulan peruntukan BMNKepabeanan dan Cukai, penata usahaan BMBN dan pembukuan
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai diubah sebagian 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521